STRATEGI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN (SAWAH) DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

Euis Rotini

Bapelitbangda Kota Tasikmalaya

[email protected]

Abstrak:

Mewujudkan kedaulatan pangan adalah visi semua Presiden Republik Indonesia, salah satu misi pemerintahan saat ini adalah Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Penulisan makalah (Policy Paper) Kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan usulan/rekomendasi rencana kebijakan dan strategi untuk mengatasi isu/masalah yang dihadapi dalam pengendalian lahan pertanian di Wilayah Kota Tasikmalaya. Perumusan Naskah Kebijakan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus dengan deskriptif analisis menggunakan studi literatur. Factor yang dianalisis adalah jumlah penduduk, produk domestik Rata Rata Bruto (PDRB), jumlah industry, jumlah penduduk miskin apakah ada pengaruh terhadap luas sawah di wilayah Kota Tasikmalaya dengan menggunakan� metode Analisis Regresi Linear Berganda dengan melakukan uji� Koefisien Determinasi, uji F, dan uji t. Secara parsial jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap luas lahan sawah, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mulai memikirkan kebijakan kolaborasi Organisasi Perangkat daerah/Dinas di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya Perlu adanya� penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian (Sawah), pengendalian jumlah penduduk, pertanian menjadi bahan mata pelajaran di Sekolah, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)� dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), menetapkan bentuk insentif dan disinsentif tehadap pemilik tanah dan membentuk Komisi Pengendalian Konservasi Lahan Sawah di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Kata kunci: Strategi, kolaborasi, lahan pertanian.�� �

Abstract:

Realizing food sovereignty is the vision of all Presidents of the Republic of Indonesia, one of the current government's missions is for Indonesia to become the world's food basket by 2045. The purpose of writing this policy paper is to produce proposals/recommendations for policy plans and strategies to overcome current issues/problems. faced in controlling agricultural land in the Tasikmalaya City Region. The formulation of this Policy Manuscript was carried out using the case study method with descriptive analysis using literature studies. The factors analyzed are population, average gross domestic product (GRDP), number of industries, number of poor people, is there an influence on the area of rice fields in the Tasikmalaya City area using the Multiple Linear Regression Analysis method by carrying out the Coefficient of Determination test, F test, and t. Partially, the population and GRDP have an influence on the area of rice fields, in overcoming the problems faced by starting to think about collaborative policies of Regional Apparatus Organizations/Departments in the Tasikmalaya City Government. Policy recommendations for the Tasikmalaya City Government. There needs to be adjustments to policies and strategies for controlling the conversion of agricultural land (rice fields), controlling population, making agriculture a subject matter in schools, establishing Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) in the form of Regional Regulations (Perda), determine forms of incentives and disincentives for land owners and establish a Rice Land Conservation Control Commission in the Tasikmalaya City Government area.

Keywords: �Strategy, collaboration, farmland.

Corresponding: Euis Rostini

E-mail: [email protected]

PENDAHULUAN

Mewujudkan kedaulatan pangan adalah visi semua Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa, salah satu misi pemerintahan saat ini adalah Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045, konsep lumbung pangan merupakan pengembangan dari konsep swasembada pangan, Swasembada pangan umumnya dipahami sebagai ketersediaan pangan secara nasional dengan sasaran utama subtitusi impor (Sulaiman, 2018). Persoalan yang harus dihadapi oleh kita semua adalah jumlah produksi pangan dalam negeri yang tidak mengalami kenaikan, dan luas areal tanaman pangan semakin menurun yang diakibatkan peralihan alih fungsi lahan pertaniaan ke non pertanian yang digunakan untuk pembangunan non pertanian,�� infrastruktur irigasi terdegradasi, dan kesuburan tanah mengalami penurunan.���

Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, khususnya di pulau jawa berpengaruh� pada peningkatan kebutuhan lahan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Kebutuhan�� akan lahan terbangun �semakin meningkat dengan peningkatan jumlah penduduk, sementara itu luas lahan tetap. Hal ini salah satu factor nilai lahan tumbuh yang terbatas (Kusumastuti, Kolopaking, & Barus, 2018).

Pertumbuhan penduduk, pengembangan suatu daerah menjadi daerah/kota mandiri dan pembangunan suatu perkotaan merupakan salah satu penyebab yang merubah fungsi lahan yang tadinya berfungsi sebagai lahan pertanian berubah menjadi fungsi yang lain, pemanfaatan lahan tersebut disebut juga alih fungsi lahan. Jumlah pertumbuhan penduduk berhubungan dengan meingkatnya alih fungsi lahan hdan hall ini berdampak pada kondisi� ekonomi, peran sosial, orientasi nilai budaya, stratifikasi sosial, dan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha masyarakat , kebutuhan pangan yang semakin meningkat membuat pemerintah harus menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan agar tidak dialih fungsikan (Hatu, 2018).

1.1. Difinisi atau Pengertian Masalah Kebijakan

Luas lahan pertanian yang produktif semakin banyak yang beralih fungsi menjadi lahan non pertaniaan, hal ini disebakan kebutuhan sarana perumahan, saran infrastruktur dan sarana social semakin meningkat sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, dan dari semua ini akan berdampak pada ketahanan pangan dan permasalahan social yang lebih lanjut. Berdasarkan data luas baku lahan sawah dalam tiga dekade terakhir, rata-rata konversi lahan sawah yang terjadi di Jawa sebesar 8.346,65 ha/tahun dan di luar pulau Jawa sebesar 2.269,75 ha/tahun sehingga luas baku lahan sawah terkonversi rata-rata setiap tahunnya mencapai luasan 10.616,4 ha/tahun (Danapriatna & Panuntun, 2013). Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) adalah masalah yang kompeleks dan upaya untuk mengembalikannya melalui reklamasi lahan (mengembalikan fungsi lahan) �belum dapat �mengimbangi pengurangan luas lahan sawah karena �alih fungsi lahan/konversi (Aziz, Suherman, & Mirajiani, 2021).�

Demikian juga yang terjadi di wilayah Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi, setelah terpisah dari Kabupaten Tasikmalaya dan meningkat statusnya kota Administratif menjadi Pemerintah Kota Tasikmalaya ��pada tahun 2001. Wilayah kota tasikmalaya pada saat ini menjadi wilayah perkotaan dan berkembang menjadi pusat pedagangan, ekonomi dan industri di Priangan Timur Jawa Barat.� Berdasarkan rencana tata ruang yang ada telah menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang berdampak pada meningkatnya aksesibilitas Kota Tasikmalaya terhadap kota-kota lain disekitarnya yang pada akhirnya membawa dampak terhadap alih fungsi lahan. Luas lahan pertanian Kota Tasikmalaya secara umum mengalami penurunan,� menurut Statistik Pertanian dan Perikanan tahun 2016, lahan potensial pertanian di Kota Tasikmalaya pada tahun 2015 seluas 12.477 Ha, kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 12.362 Ha (berkurang sekitar 115 Ha). Luas lahan sawah di wilayah Kota Tasikmalaya� secara umum mengalami penurunan. Pada Tahun 2010 sampai� dengan Tahun 2018��� luas lahan sawah� yang sebelumnya 6.082,8 hektar menjadi 5.358 hektar sehingga terjadi penurunan sebesar 12,27 % atau rata rata 1,36% per tahunnya . Penurunan yang sangat besar terjadi pada Tahun 2017 ke Tahun� 2018. Sebesar 8 %�� dari 5.862,4� Hektar� menjadi 5.358� Hakter.

Berdasarkan Statistik Pertanian dan Perikanan� luas lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kota Tasikmalaya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi lahan sawah ke peruntukan lain (Rostini, 2023). Pada tahun 2017 luas sawah sebesar 5.826 Ha, sementara pada tahun 2021 menjadi 5.778 Ha. Berdasarkan Statistik Pertanian dan Perikanan Perkembangan data luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 1 Luas Lahan Pertanian di Kota Tasikmalaya Tahun 2009 s.d Tahun 2021

TAHUN	JUMLAH	BERKURANG (Ha)
2009	6.172	12
2010	6.088	84
2011	6.076	12
2012	6.017	59
2013	5.999	18
2014	5.993	6
2015	5.990	3
2016	5.962	28
2017	5.826	136
2018	5.799	27
2019	5.796	3
2020	5.790	6
2021	5.778	12
JUMLAH		406

Penggunaan lahan di Kota Tasikmalaya (berdasarkan SNI 7645:2010 mengenai klasifikasi penggunaan lahan skala 1:25.000) persentase tertinggi pada penggunaan lahan sawah sebesar 34,73%, permukiman sebesar 27,19% dan hutan sebesar 19,85%. Penggunaan lahan di Kota Tasikmalaya Penggunaan lahan di Kota Tasikmalaya diperlihatkan pada Diagram berikut:

Gambar 1 Penggunaan lahan di Kota Tasikmalaya berdasarkan SNI 7645:2010

Luas Sawah yang Dilindungi (LS.D) yang ada di Kota Tasikmalaya sesuai Keputusan Menteri ATR BPN No.589/SK-HK02.01/XII/2021 seluas 4.843,39 Ha. Adapun Luas Sawah yang Dilindungi (LS.D)�� yang sesuai dengan Kawasan Tanaman Pangan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya seluas 1.300,84 Ha dan LS.D yang tidak sesuai Kawasan Tanaman Pangan dalam revisi RT/RW seluas 3.542.54 Ha.

1.2. Pernyataan permasalahan utama ( Problem Statetment)

Keadan penurunan Luas lahan pertanian di Wilayah Kota Tasikmalaya berdampak terhadap� jumlah komiditas pertanian yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Beberapa Data (Dinas� Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya ) hasil� komoditas� pertanian tersebut sebagai berikut :

1. Komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, palawija serta tanaman serealia lainnya. Padi merupakan komoditas Pangan utama yang dikonsumsi masyarakat Kota Tasikmalaya. Produksi padi periode tahun 2013 s.d tahun 2021 seperti dapat dilihat pada tabel� di bawah ini:

Tabel 2 Komoditas Pangan Utama Yang di Konsumsi Masyarakat Kota�� Tasikmalaya Periode Tahun 2013 s.d Tahun 2021

Uraian	Angka Tahun 2013	Angka Tahun 2014	Angka Tahun 2015	Angka Tahun 2016	Angka Tahun 2017	Angka Tahun 2018	Angka Tahun 2019	Angka Tahun 2020	Angka Tahun 2021*
Realisasi Tanam (Ha)	13.448	14.318	10.535	15.442	14.979	12.015	7.596	15.695	11.791
Realisasi Panen (Ha)	14.909	13.536	12.689	15.417	13.159	12.473	10.852	11.113	13.284
Produksi (Ton)	93.483	85.132	79.083	96.955	82.656	78.151	68.041	69.076	83.578
Produktivitas (Kw/Ha)	62,7	62,89	62,32	62,89	62,81	62,66	62.70	62,16	62,91

Jika konversi dari gabah ke beras sebesar 62,74 persen maka produksi beras di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 52.437 ton naik. Dengan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 716.155 orang, dan diasumsikan kebutuhan beras per kapita/tahun sebanyak 100 kg sehingga jumlah kebutuhan beras seluruh penduduk Kota Tasikmalaya selama satu tahun sebanyak 71.615,5 ton. Dengan demikian produksi beras di Kota Tasikmalaya belum dapat memenuhi kebutuhan makan penduduknya. Berdasarkan data tersebut produksi beras di Kota Tasikmalaya baru memenuhi 72,22 persen dari total kebutuhan. Terdapat defisit beras sebanyak 19.178,66 ton atau 27,28 persen. Perkembangan produksi padi di Kota Tasikmalaya dapat di lihat pad adiagaram dibawah ini:

Gambar 2. Perkembangan Produksi Padi di Kota Tasikmalaya

2. Capaian produksi tanaman palawija di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2013 s.d Tahun 2021 mengalami penurunan jumlah produksi setiap tahunnya. Perkembangan penurunan nya dapat dilihat pada diagram� dibawah ini :

�

Gambar 3. Produksi tanaman palawija di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2013 s.d Tahun 2021

Tanaman palawija terdiri dari (Jagung, kedelai, Kacang Tanah, Ubi jalar dan Ubi kayu) mengalami� penurunan produksi . Pada Tahun 2013 sebesar 6.487 ton/tahun dan pada tahun 2021 mencapai 1.806 ton/tahun atau mengalami penurunan 72,15% atau sebesar 4.681 ton.��

3. Capaian produksi sub sektor hortikultura /Tanaman Hortikultura Sayuran (Cabe Besar, Cabe Rawit, Tomat, Ketimun, Petsai/Sawi dan Kacang Panjang) pertahun nya juga hampir sama mengalami penurunan produksi� dari tahun 2013 s.d tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 157,20 ton.

Gambar 4. Capaian produksi sub sektor hortikultura Tahun 2013 s.d Tahun 2021

4. Angka produksi sub sektor perkebunan (Mendong, Kelapa, Lada, Kakao, Pala, Kopi dan Tembakau) di Kota Tasikmalaya Capaian Produksinya� mengalami penurunan dari tahun 2013 s.d 2021 pada tahun 2013 mencapai 2.497 ton dan tahun 2021 mencapai 1.623,07 ton penurunan produksi hampir 65 % ton. �

Gambar 5.� Capaian Produksinya Tahun 2013 s.d 2021

Pada tahun 2019� capaian produksi komiditas perkebunan mengalami peningkatan dari 854,01 taon. Tahun 2020 menjadi 912,16 ton dan tahun 2021 mencapai 1.623,07 ton, sumbangan komiditas yang berkontribusi banyak dan mengalami kenikan dari komiditas Kelapa, menunjukan pada tahun 2021 mengalami kenaikan produksi� dari Tahun 2019 sebanyak 689,5 Ton. Tahun 2020 sebanyak 748,25 ton dan tahun 2022 capaian produksi komoditas kelapa� 1.451,35 ton.

Dari data potensi sumber daya alam� Kota Tasikmalaya�� tersebut diatas dapat disimpulkan semua potensi hasil pertanian mengalami penurunan produksi hal ini menjadi PR dan permasalahan besar bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk lebih memperhatikan hal tersebut dan mengambil langkah besar untuk mengatasinya (Saputra, Zaenuri, Purnomo, & Fridayani, 2019). Berdasarkan hal tersebut, dipandang penting untuk menyusun strategi dan kebijakan yang lebih fokus mengeanai Strategi Pengendalian Fungsi Lahan Pertanian (Sawah) di wilayah Kota Tasikmalaya.

1.3. Tujuan dan Maksud Penulisan Makalah Kebijakan (Policy Paper)�

A. Tujuan� Penulisan Makalah Kebijakan (Policy Paper)�

1. Untuk mengetahui perkembangan luas lahan sawah di Wilayah� Kota Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui� dan menganalisis bagaimana gambaran jumlah penduduk, jumlah industry, produk Domistik Bruto Regional per kapita dan kemiskinan di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengetahui pengaruh pengaruh jumlah penduduk, jumlah industry, Produk Domistik Bruto Regional per kapita dan kemiskinan terhadap luas lahan sawah di wilayah� Kota Tasikmalaya

3. Untuk mengetahui pilihan kebijakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pengendalian lahan pertanian di Wilayah Kota Tasikmalaya.

B. Maksud� Penulisan Makalah Kebijakan (Policy Paper)�

Penulisan makalah (Policy Paper) Kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan usulan/rekomendasi rencana kebijakan dan strategi untuk mengatasi isu/masalah yang dihadapi dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian 9 sawah di Wilayah Kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Perumusan Naskah Kebijakan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus dengan deskriptif analisis menggunakan studi literatur. Data yang telah terkumpul diolah terlebih dahulu agar data-data tersebut lebih sederhana dan rapi. Supaya dalam penyajiananya nanti memudahkan analisis. Tahap pengolahan data meliputi editing, tabulasi� dan analisis, untuk menyelesaikan tujuan penulisan naskah kebijakan, factor yang dianalisis adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Rata Rata Bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya, jumlah industry Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk miskin Kota Tasikmalaya �apakah ada pengaruh� terhadap luas sawah di wilayah Kota Tasikmalaya dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda, dengan melakukan uji� Koefisien Determinasi, uji F, dan uji t.

Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder berupa data time series selama 18 tahun antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi non partisipan, karena data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah atau Lembaga terkait. Kerangka analisis strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanaian ( sawah ) di Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

Gambar 5. Kerangka analisis strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanaian (sawah) di Kota Tasikmalaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat Nasional, Provinsi, Kota, Kelurahan, Keluarga hingga perorangan. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya local (Suroso, Rudiana, Santosa, Putra, & Andriani, 2022). Disamping pembangunan sektor pangan, pembangunan sektor pertanian� juga memiliki peran strategis dalam penyediaan sumber pangan masyarakat Kota Tasikmalaya (Rostini, 2023). Disamping itu sumber daya pertanian dan perikanan di Kota Tasikmalaya masih memegang peran yang cukup besar terutama sebagai mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kota Tasikmalaya, dimana sekitar 40% penduduknya masih bergantung pada usaha pada sektor pertanian (Hilman, Sri Astuti, & Sadiah, n.d.). Produksi hasil pertanian di wilayah Kota Tasikmalaya masih memberikan sumbangsih terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya, walaupun kontribusinya tidak terlalu besar dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan Kota Tasikmalaya menuju Pusat Perdagangan dan Jasa.

Ada beberapa penyebab yang menjadi permasalahan yang memicu keadan tersebut diantaranya potensi lahan pertanian yang semakin menurun, data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, dari tahun 2020 ke tahun 2021 berkurang sekitar 12 Ha, atau berkurang 406 Ha selama tahun 2019 s.d tahun 2021, perkembangan nya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.� Potensi Lahan Pertanian di Wilayah Kota Tasikmalaya

NO	JENIS PENGGUNAAN PERTANIAN	2020 Ha	2021 Ha	Bertambah/ (Berkurang) Ha	Presentase
A	LAHAN POTENSIAL PERTANIAN	12.142	12.130	12	70,70
1	Lahan Sawah	5.790	5.778	(12)
2	Lahan Bukan Sawah	6.352	6.352
	Tegal /Kebun	2.577	2.577
	Ladang / huma	932	932
	Perkebunan	-	-
	Ditanam Pohon/Hutan rakyat	1.545	1.545
	Padang Pengembalaan /rumput	319	319
	Sementara tidak diusahakan	20	20
	Lainnya ( tambak, kolam, empang dll )	72	72
B	Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, sungai dll)	5.014	5.026	12	29,30
	JUMLAH	17.156	17.156

Beberapa dampak yang akan terjadi apabila luas lahan pertanian (khususnya sawah) di wilayah Kota Tasikmalaya semakin berkurang diantaranya:

1. Menurunnya produksi pangan local di Wilayah Kota Tasikmalaya �

Akibat luas lahan pertanian yang semakin menurun, hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan di wilayah Kota Tasikmalaya juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang.

2. Mengancam keseimbangan ekosistem

Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu ke permukiman warga. Selain itu, adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan.

3. Sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai

Guna membantu peningkatan produk pertanian, pemerintah Kota Tasikmalaya telah menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian. Dalam sistem pengairan misalnya, akan banyak proyek berbagai jenis jenis irigasi dari pemerintah, mulai dari membangun bendungan, membangun drainase, serta infrastruktur lain yang ditujukan untuk fasilitas keberlngsungan pertanian. Sehingga jika lahan pertanian tersebut beralih fungsi, maka sarana dan prasarana tersebut menjadi tidak terpakai lagi.

4. Banyak buruh tani di wilayah Kota Tasikmalaya akan kehilangan pekerjaan

Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.

5. Harga pangan semakin mahal di wilayah kota Tasikmalaya �

Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. Maka yang akan terjdi adalah harga pangan tersebut menjadi mahal.

6. Tingginya angka urbanisasi

Sebagian besar kawasan pertanian terletak di daerah pinggiran kota Tasikmalaya, tepatnya di 6 kecamatan (kecamatan Bungursari, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cipedes) ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan lapangan pekerjaan bagi sebagian orang tertutup, maka yang terjadi selanjutnya adalah angka urbanisasi meningkat. Orang-orang dari pinggir perkotaan akan berbondong-bondong pergi ke pusat �kota 9 kecamatan Cihideung, Kecamatann tawang dengan harapan mendapat pekerjaan yang lebih layak. Padahal bisa jadi setelah sampai di kota keadaan mereka tidak berubah karena persaingan semakin ketat.

Laju penurunan jumlah� lahan sawah� menjadi lahan non pertanian semakin meningkat dari tahun ke tahun (Prasada & Rosa, 2018). Untuk mengendalikannya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Peraturan Presiden ini akan menjadi payung hukum pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah. Kegiatan Klarifikasi kepada Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk mendiskusikan dan menyepakati luasan lahan sawah yang akan dilindungi. Hasil klarifikasi ini akan menjadi bahan Tim Terpadu untuk melakukan sinkronisasi dan ditetapkan Peta Lahan Sawah Dilindungi oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Selanjutnya Peta Lahan Sawah Dilindungi tersebut akan dikendalikan pengintegrasiannya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dengan adanya Peta Lahan Sawah Dilindungi ini diharapkan Pemerintah Daerah segera menetapkan LP2B di Kabupaten/Kota masing-masing dengan disertai data spasialnya, sehingga Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan-peraturan Pemerintah turunannya dapat dilaksanakan secara optimal.� Sebagai bagian awal dari keseriusan kegiatan ini telah diadakan verifikasi Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan pada 8 Provinsi dan 151 Kabupaten/Kota Lumbung Padi di Indonesia.

Verifikasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi lahan sawah beserta data pertanahan yang menjadi faktor-faktor yang dapat mengurangi luas lahan sawah secara legal/administrasi maupun faktor-faktor yang dapat menambah luas lahan sawah, hasil verifikasi yang diklarifikasi kepada Pemerintah Daerah diantaranya menunjukkan adalah izin-izin yang telah menyebabkan alih fungsi yang diterbitkan di atas sawah, Proyek Strategis Nasional yang menggunakan lahan sawah, dan alokasi peruntukan lahan basah dan LP2B pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah� lahan pertanian ke non pertanian diantaranya dikarenakan oleh peningkatan jumlah penduduk, jumlah industri serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan hasil analisis yang telah dilaksanakan secara parsial faktor jumlah penududuk Kota Tasikmalaya dan PDRB per kapita� berpengaruh terhadap luas lahan sawah di wilayah Kota Tasikmalaya (Susilo & Widyahayu, 2022).

I. Perkembangan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya ��

Perkembangan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuatif (Muhsin, 2020). Setiap tahun jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 jumlah penduduk Kota Tasikmalaya adalah 551.409� jiwa dan terus meningkat menjadi 719.882 jiwa pada tahun� 2020. Pertumbuhan penduduknya setiap tahun selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2020 berkisar antara 0,12 % sampai dengan 7,83% per tahun (Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya 2020 ). Dengan peningkatan jumlah penduduk secara terus menerus dan berkelanjutan maka akan membutuhkan sumberdaya lahan diantaranya untuk rumah tempat tinggal, kebutuhan lain di sektor ekonomi, social, kesehatan dan sektor yang lainnya. Dengan adanya kebutuhan tersebut, maka secara langsung mengurangi jumlah lahan pertanian salah satunya lahan sawah dan menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah� lahan pertanian (sawah) diwilayah Kota Tasikmalaya.

Rata-rata Komposisi penduduk Kota Tasikmalaya menurut usia dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 6. Rata-Rata Komposisi penduduk Kota Tasikmalaya menurut usia

Rata-rata Komposisi penduduk Kota Tasikmalaya menurut usia penduduk selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2020, penduduk usia muda 9,95%� (Usia 0-14 tahun) penduduk usia� produktif� 68,43 % ( usia 15-64 tahun ) dan penduduk usia tua� 25,19%� (usia 65 tahun keatas), dilihat dari data tersebut kompisisi penduduk usia produktif di wilayah pemerintah Kota Tasikmalaya presentasenya paling tinggi, ini merupakan suatu modal dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang� termasuk bidang� pertanian, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi didukung pula dengan sarana dan prasarana pembangunan pertanian, dimana manusia merupakan tujuan dan pelaksana pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif jauh melebihi jumlah penduduk usia non produktif (kurang dari 15 tahun dandiatas 64 tahun) ini� yang disebut dengan kondisi Bonus Demografi, bonus demografi merupakan salah satu perubahan dinamika demografi yang terjadi karena adanya perubahan struktur penduduk menurut umur. Bonus demografi akan menjadi permasalahan besar apabila tidak dapat dimanfaatkan, bonus demografi� di wilayah kota Tasikmalaya harus dikelola sebaik-baiknya dan dioptimalkan dalam rangka mengatasi permasalahan regenerasi tenaga kerja yang mumpuni disektor pertanian (Maryati, 2015).�

Rata-rata presentase Penduduk Kota Tasikmalaya (selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2020) pada usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangna Usaha yang paling besar adalah di bidang usaha industri pengolahan (29,83%) dan sektor usaha pertanian paling kecil sekitar 5,48% ini tidak berbanding lurus dengan jumlah penggunaan lahan disektor pertanian tanaman pangan, sektor tanaman hortikultura, sektor tanaman perkebunan dan sektor peternakan menempati prosentase tertinggi (66,92 persen), sektor usaha pertanian di wilayah Kota Tasikmalaya masih� sedikit menyerap lapangan usaha salah satunya dikarenakan pendapatan dari sektor ini masih kecil dan berjangka dalam waktu tertentu,� dan ini berakibat pada luas lahan pertanian khususnya sawah banyak yang� tidak tergarap dan cenderung diabakan atau untuk dialih fungsikan dengan diperjual belikan.�

II. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat di suatu daerah bisa digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga konstan (Susanti, 2017). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan terus meningkat dari tahun ke tahunnya, katagori lapangan usaha dominan di wilayah Pemerintah Kota Tasimalaya yaitu katagori� industri pengolahan (23,25%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil (22,53%), dan konstruksi (11,40%), sementara itu rata�rata kontribusi katagori lapangan� usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi yang relatif kecil dan menurun tiap tahunnya terhadap perekonomian di Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2003 kontribusinya sebesar 13,43%, dan menurun menjadi 7,16 % pada tahun 2008 dan semakin menurun menjadi 4,85% pada tahun 2020. Ada beberapa kondisi� yang dihadapi dari sektor pertanian di wilayah Kota Tasikmalaya diantaranya:�

1. Belum adanya regulasi daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan.

2. Penggunaan teknologi pertanian yang belum memadai.

3. Sumber daya manusia� di sektor pertanian didominasi oleh petani penggarap dan buruh tani.

4. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya dan penganekaragaman produk pengolahan hasil pertanian.

5. Produk pertanian yang masih kurang berdaya saing.

6. Diversifikasi pertanian belum optimal.

7. Belum optimalnya distribusi dan mekanisme pasar produk hasil pertanian

Semakin menurunnya kontribusi katagori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ini berbanding lurus dengan jumlah lahan pertanian di wilayah Kota Tasikmalaya �khususnya sawah yang semakin menurun.

III. Pilihan Kebijakan

Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong dan menjaga sektor pertanian Indonesia, salah satunya melalui perlindungan lahan pertanian terutama lahan sawah (Azis, Sugiarti, & Ramdani, 2021). Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Perpres tersebut bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah, dan menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan bahwa Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya� dan PDRB Kota Tasikmalaya mempunyai pengaruh/peran dalam penurunan jumlah lahan pertanian (sawah) di wilayah kota Tasikmalaya, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bisa bersama sama mengatasi atau mulai memikirkan kebijakan kolaborasi Organisasi Perangkat daerah/Dinas di Pemerintah Kota Tasikmalaya, ada beberapa langkah untuk dijadikan kebijakan kolaborasi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian (sawah) di wilayah Kota Tasikmalaya berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan yang secara parsial jumlah penduduk Kota Tasikmalaya dan PDRB perkapita yang mempengaruhinya, kebijakan yang bisa dipertimbangkan� sebagai berikut:

I. Kebijakan pengendalian penduduk di wilayah Kota Tasikmalaya diikuti program pendukung, program pengendalian penduduk� diikuti dengan kebijakan:

A. Pemerataan Lapangan Kerja bagi penduduk Kota Tasikmalaya.

B. Menekan Pertumbuhan Penduduk Dengan Program Keluarga Berencana.

C. Membuat Peraturan Daerah atau Peraturan walikota Yang Menetapkan Usia Minimal Menikah.

Penduduk masih menjadi permasalahan selama pertumbuhannya memerlukan ruang dan tempat untuk pengendalian Jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya bisa dikendalikan sebagai berikut:

A. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

� Jaminan Mutu Pelayanan Keluarga Berencana.

� Bina Kesertaan Keluarga Berencana, Kesehatan.

� Kesehatan Reproduksi

B. Program Keluarga Sejahtera dan Advokasinya:

� Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

� Advokasi dan Penggerakan Institusi Masyarakat.

� Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya program pengendalian penduduk di wilayah Kota Tasikmalaya dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

II. Memasukkan pertanian (Keterampilan Pertanian) menjadi mata pelajaran muatan lokal (mulok) di setiap sekolah yang ada di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang menjadi kewenangan daerah (setingkat TK, S.D dan SMP). Dengan memperkenalkan pertanian sejak dini akan menjadikan anak Kota Tasikmalaya mampu mengenal dan mengelola pertanian, hasil tani dan memasarkan dengan pemasaran pada olahan pangan lebih bernilai. Diharapkan anak-anak akan mencintai pertanian dan sarana prasaran pertanian termasuk lahan pertanian. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya mempunyai peran untuk melaksanakan ini.

III. Untuk mempertahankan luas sawah di wilayah kota Tasikmalaya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya dapat menetapkan/menjalankan kebijakan sebagai berikut:

A. Menciptakan wirausaha baru sektor pertanin untuk kaum melenial sebagai cara untuk regenerasi dibidang pertanian yang sudah banyak ditinggalkan , kegiatan bisa� dimulai dari pembinaan dengan tahapan telent mapping, pelatihan dan magang serta member fasillitas kredit usaha dengan tidak berbunga dan kerjasama dengan BPRS BUMD Kota Tasikmalaya.

B. Meningkatkan kesejahteraan petani yang sudah ada dengan cara meningkatkan pengelolaan berbasis teknologi, penanganan produk mitigasi atau minapolitan dan dukungan bantuan fasilitas kredit usaha dengan tidak berbunga.

C. Pemberian agar insentif Lahan Sawah Dilindungi /LS.D yang diberikan kepada petani efektif dan tepat sasaran LS.D yang sudah diintegrasikan dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kota Tasikmalaya .

IV. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan/Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya, Dinas Perumahan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, Bagian Hukum Setda Kota, Bagian Pemerintah Setda Kota Tasikmalaya dan DPRD Kota Tasikmalaya untuk segera menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sesuai dengan rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah Kota Tasikmalaya dan untuk segera meligitimasi dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah/Perda Kota Tasikmalaya, direncanakan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 855,36 hektar yang� tersebar di tujuh kecamatan dari sepuluh Kecamatan yang ada di Wilayah Kota Tasikmalaya� (Kecamatan Tamansari, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Tawang, Kecamatan� Cibeureum). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini merupakan amanat Undang undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ini sebagai bentuk ikhtiar Pemerintah Kota Tasikmalaya� menyelamatkan dari alih fungsi lahan pertanian ditengah kebutuhan masyarakat akan perumahan juga bangunan lainnya. Karena ini tidak bisa dihindari.

V. Dinas Perumahan Tata Ruang Kota Taikmalaya Perlu melakukan kebijakan penataan dan pengendalian dalam bentuk rencana peruntukan tanah atau lahan secara terpadu di wilayah Kota Tasikmalaya , untuk itu diperlukan adanya� ketentuan� yang� mengatur� tentang� perijinan� peruntukan lokasi, selektif� dalam mengizinkan� pembangunan permukiman atau bangunan yang lainnya,� selain mempertimbangkan regulasi yang ada, juga tidak menggusur lahan sawah� yang sesuai peruntukannya.

KESIMPULAN

Jumlah luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan setiap tahunnya ini berdampak pada hasil produksi hasil pertanian yang menurun juga. Berdasarkan data tersebut produksi beras baru memenuhi 72,22% dari total kebutuhan. Dengan menggunakan analisis uji� Koefisien Determinasi, uji F, dan uji t menunjukkan jumlah luas lahan sawah mengalami penurunan setiap tahun, Secara serempak variabel faktor eksternal yang terdiri dari jumlah penduduk, PDRB per kapita, jumlah industry dan jumlah kemiskinan berpengaruh terhadap luas lahan sawah. Sedangkan secara parsial, jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap luas lahan sawah, sedangkan jumlah industri dan jumlah kemiskinan tidak berpengaruh terhadap luas lahan sawah.Kebijakan strategis dengan kolaborasi Organisasi Perangkat daerah/Dinas di Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan pertanian (sawah). Kebijakan yang diambil� berdasarkan hasil analisis secara parsial , jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap luas lahan sawah.

Rekomendasi Kebijakan perlu adanya penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian (Sawah) di Wilayah Kota Tasikmalaya, pengendalian jumlah penduduk,� pertanian menjadi bahan mata pelajaran di Sekolah, �penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) �dalam bentuk Peraturan Darah Kota Tasikmalaya ( Perda), menetapkan bentuk insentif dan disinsentif tehadap pemilik tanah dan membentuk Komisi Pengendalian Konservasi Lahan Sawah di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya. Kiranya penerapan kebijakan dan strategi tersebut dilaksanakan sebagai strategi yang �disesuaikan dengan kebutuhan / situasi di Wilayah Kota Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, Abdul, Sugiarti, Cucu, & Ramdani, Rachmat. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian. Jurnal Manajemen, 13(4), 647�653.

Aziz, Rijal, Suherman, Suherman, & Mirajiani, Mirajiani. (2021). Analisis Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Di Kota Serang. Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa, 3(2).

Danapriatna, Nana, & Panuntun, Yunita Utami. (2013). Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Kasus Di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi). Cefars: Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Wilayah, 4(2), 1�10.

Hatu, Rauf A. (2018). Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani. Absolute Media.

Hilman, Iman, Sri Astuti, Yani, & Sadiah, Ati. (N.D.). Laporan Tahunan Hibah Bersaing Rekayasa Teknologi Mesin Penganyam Mendong Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Industri Tikar Mendong Di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Kusumastuti, Ayu Candra, Kolopaking, Lala M., & Barus, Baba. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Pandeglang. Jurnal Sosiologi Pedesaa, 6(2), 130�136.

Maryati, Sri. (2015). Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju Bonus Demografi Di Indonesia. Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Stkip Pgri Sumatera Barat, 3(2), 124�136.

Muhsin, Amin. (2020). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2006-2018. Universitas Siliwangi.

Prasada, I. Made Yoga, & Rosa, Tia Alfiana. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 14(3), 210.

Rostini, Euis. (2023). Policy Paper: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah) Di Wilayah Kota Tasikmalaya. Jurnal Agristan, 5(1), 32�50.

Saputra, Gustian Riadi, Zaenuri, Muchamad, Purnomo, Eko Priyo, & Fridayani, Helen Dian. (2019). Kemitraan Pengelolaan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 (Studi Kasus Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya). Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), 298�341.

Sulaiman, Amran. (2018). Sukses Swasembada: Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia, 2045. Kementerian Pertanian, Ri.

Suroso, Edy, Rudiana, Dedi, Santosa, Allicia Deana, Putra, Aquinaldo Sistanto, & Andriani, Agis. (2022). Frozen Food Olahan Singkong: Alternatif Solusi Ketahanan Pangan Keluarga Di Kampung Anaka Kota Tasikmalaya. J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(8), 1853�1860.

Susanti, Elis. (2017). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2015 Perspektif Ekonomi Islam. Uin Raden Intan Lampung.

Susilo, Haryono, & Widyahayu, Widyahayu. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Tasikmalaya. International Students Conference On Accounting And Business (Iscoab), 1(01).