DETERMINAN KEPARAHAN KEMISKINAN PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2020

Risa Anindita¹, Astuti Rahayu², Sri Suharsih³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN ï¿½Veteranï¿½ Yogyakarta^1,2,3

[email protected]¹, [email protected]², [email protected]³

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan Keparahan Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2020. Penelitian menggunakan data sekunder yaitu Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun, dan Kepadatan Penduduk. Data dalam penelitian diperoleh dari publikasi website Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sampel 6 provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Banten selama tahun 2010-2020. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi data panel. Analisis model terbaik dari tiga pendekatan model ialah Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap Keparahan Kemiskinan dan variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif, sementara variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun tidak berpengaruh terhadap Keparahan Kemiskinan provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2020.

Kata kunci: Angka Partisipasi Sekolah, Kepadatan Penduduk, Keparahan Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi

Abstract:

This research aims to analyze the determinants of poverty severity in the Province in Java Island 2010-2020. The study uses secondary data, namely the Provincial Minimum Wage, Open Unemployment Rate, School Participation Rate age 16-18 years old, and Population Density. The data in this study were obtained from the publication of Central Statistics Agency (BPS) website with a sample of 6 provinces, namely DKI Jakarta Province, West Java Province, Yogyakarta Special Region, East Java Province, Central Java Province, and Banten Province during 2010-2020. The method of analysis of this study uses panel data regression. The best model analysis of three model approaches is Fixed Effect Model (FEM). The result showed that the Open Unemployment Rate (TPT) and Population Density variables had a positive effect on the Poverty of Severity and the Provincial Minimum Wage (UMP) variable had a negative effect, while the School Participation Rate age 16-18 years had no effect on the Poverty Severity the Province in Java Island 2010-2020.

Keyword: ï¿½School Participation Rate, Population Density, Poverty Severity, Open Unemployment Rate, Provincial Minimum Wage

Corresponding: Risa Anindita

E-mail: [email protected]

PENDAHULUAN

Negara-negara yang sedang berkembang atau developing country seperti negara Indonesia, kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang masih dialami setiap wilayah dan menjadi fenomena ekonomi. Istilah kemiskinan muncul ketika ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup minimum atau memenuhi kebutuhan secara dasar mencakup pakaian, makanan, dan tempat tinggal sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Setiap wilayah atau pun provinsi memiliki penyebab dan faktor-faktor kemiskinan yang berbeda dilihat dari pengukuran, persentase, dan jumlahnya. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dan sebagai suatu ukuran agregat di suatu wilayah untuk menentukan tingkat kemiskinan (Michael & Smith, 2011). Keberhasilan suatu wilayah dalam pembangunan dapat dilihat dari salah satu indikatornya yaitu terkait kemiskinan, jika kemiskinan semakin rendah maka program pembangunan di suatu wilayah tersebut telah berhasil meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk miskin atau dapat mengurangi penduduk miskin. Faktanya dengan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi untuk menangani kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif di Pulau Jawa belum dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pulau Jawa berada pada urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin tertinggi sebesar 14.052.800 jiwa. Jumlah penduduk miskin tertinggi dari lima pulau yang ada di Indonesia, hal ini akan berakibat pada meningkatnya keparahan kemiskinan pada enam provinsi di Pulau Jawa. Enam provinsi di Pulau Jawa tersebut ialah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Banten. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin karena salah satunya disebabkan oleh dampak eksternal pandemi Covid-19. Pandemi yang terjadi membatasi mobilitas penduduk secara besar sehingga berpengaruh langsung terhadap perekonomian dan sektor yang mendukung pembangunan.

Gambar 1. Keparahan Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2020 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Menurut Badan Pusat Statistik (2021), kemiskinan terparah dapat didefinisikan sebagai suatu gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin dalam kurun waktu tertentu, apabila nilai indeks semakin tinggi maka perbedaan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin meningkat. Pada gambar 1. menunjukkan keparahan kemiskinan di Pulau Jawa mengalami kenaikan pada tahun 2020, sedangkan tahun 2019 keparahan kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2018.

Pada setiap provinsi di Pulau Jawa terdapat beberapa faktor determinan yang berpengaruh terhadap keparahan kemiskinan. Selain faktor kebijakan daerah atau wilayah masing-masing dalam menangani kemiskinan, terdapat faktor lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap keparahan kemiskinan di suatu provinsi. Faktor-faktor tersebut ialah Upah Minimum Provinsi (UMP), setiap tahunnya upah mengalami peningkatan atau perubahan. UMP yang diberikan kepada para pekerja berpengaruh terhadap konsumsi atau pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apabila hal ini tidak dapat dilakukan oleh pekerja atau pun buruh akan berdampak meningkatnya keparahan kemiskinan. Terkait dengan peningkatan keparahan kemiskinan, faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Selanjutnya faktor yang diduga berpengaruh terhadap keparahan kemiskinan yaitu Angka Partisipasi Sekolah. Upaya dalam mengatasi kemiskinan di Pulau Jawa tidak terlepas dari pendidikan. Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui partisipasi siswanya dalam menuntut ilmu lebih lanjut sebagai modal menghadapi tingkat persaingan dan mencari lapangan pekerjaan. Faktor terakhir yaitu terkait Kepadatan Penduduk yang juga menjadi permasalahan demografi dalam kemiskinan. Kepadatan penduduk yang terpusat di Pulau Jawa membuat setiap individu menjadi bersaing dalam mendapat pekerjaan, karena disatu sisi lowongan pekerjaan yang diberikan terbatas dan di sisi lain angkatan kerja yang semakin bertambah jumlahnya. Tingginya antusias dalam mencari pekerjaan sehingga membuat semakin banyak pengangguran yang akhirnya mengakibatkan peningkatan keparahan kemiskinan di wilayah padat penduduk.

(Arsyad, 2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai fenomena ekonomi yang dialami di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang di Asia, salah satunya Indonesia. Kemiskinan yang sifatnya multidimensional atau karena bermacam-macamnya kebutuhan manusia sehingga dari aspek primer berupa miskin asset, kurangnya pengetahuan serta ketrampilan dan dilihat dari aspek sekunder berupa minim akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan serta informasi. Keseluruhan dari aspek primer dan sekunder ini menandakan kemiskinan dapat ditandai dengan kurangnya gizi, perawatan kesehatan, sanitasi atau air, perumahan yang layak dan tingkat pendidikan.

Menurut Sharp et al., (2000:173-191) dalam (Kuncoro & Riyardi, 2014). Menyatakan penyebab kemiskinan dapat ditimbulkan dari sisi ekonomi. Penyebab kemiskinan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu secara mikro kemiskinan muncul karena ketidaksamaan kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan. Kedua, kemiskinan dapat disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang rendah dan mendapat upah yang rendah. Ketiga, kemiskinan dapat timbul dari perbedaan dalam akses modal yang dimiliki oleh seseorang.

Teori lingkaran setan kemiskinan atau vicious circle of poverty pertama dikemukakan oleh ekonom pembangunan yaitu Ragnar Nurkse. Menurut (Kuncoro & Riyardi, 2014) teori lingkaran kemiskinan merupakan kesatuan teori yang memiliki pengaruh antara satu kondisi dengan kondisi lainnya pada suatu negara terkait sulitnya meningkatkan pembangunan ekonomi. Teori ini juga menjelaskan bahwa terdapat dua jenis lingkaran kemiskinan dari segi penawaran dan permintaan yang dapat menghalangi negara berkembang seperti Indonesia. Teori lain terkait kemiskinan dari Gunnar Myrdall menjelaskan permasalahan utama dari adanya kemiskinan yaitu disebabkan dari faktor pendidikan, rendahnya kesehatan seperti masih adanya gizi buruk dan pengaruh dari kebutuhan dasar individu yang belum tercukupi.

Gambar 2. Lingkaran Kemiskinan Menurut Gunnar Myrdall

Sumber: Gunnar Mydrall dalam Damanhuri (2010)

Upah Minimum Provinsi dan Keparahan Kemiskinan Badan Pusat Statistik (2021), mendefinisikan upah minimum sebagai batas upah terkecil yang harus dikeluarkan perusahaan untuk para pekerja dan telah ditetapkan oleh setiap wilayah melalui undang-undang dengan tujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih sejahtera melalui pemberian upah. Menurut (Isman, 2020), Upah Minimum Provinsi yang terus meningkat akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan menurunkan kemiskinan sesuai dengan teori upah alami merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo yang mendefinisikan upah pekerja bergantung terhadap kebutuhan minimum pekerja dan kebutuhan pekerja tergantung pada lingkungan, sehingga besarnya tingkat upah yang diberikan didasarkan pada biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan hidup pekerja beserta keluarganya dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Keparahan Kemiskinan

Menurut (Sundari, 2019), pengangguran diartikan sebagai seseorang yang aktif mencari kerja pada suatu tingkat upah tertentu namun tidak memperoleh pekerjaan akibat kurangnya permintaan kerja dibandingkan penawaran kerja ketidakseimbangan ini berpengaruh terhadap peningkatan pengangguran terbuka. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh(C. L. Kien et al., 2014) bahwa negara berkembang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kelebihan buruh, sumber daya alam belum diolah secara maksimal, banyak pengangguran dan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Teori (N. T. Kien, 2014) Juga menyatakan permasalahan yang muncul dalam bidang ketenagakerjaan merupakan ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja (demand for labor) dan penawaran tenaga kerja (supply for labor) karena ketidakseimbangan tersebut lebih besar penawaran daripada permintaan terhadap tenaga kerja.

APS dan Keparahan Kemiskinan

Angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak siswa usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Simanjuntak, 2001) dalam teori Human Capital menyebutkan setiap tambahan satu tahun sekolah berarti di satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang.

Kepadatan Penduduk dan Keparahan Kemiskinan

Menurut Mantra (2007) dalam (Putri et al., 2019), mendefinisikan kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Menurut Arsyad (2016:341), teori Malthus merupakan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus. Teori ini didalamnya menggambarkan secara sistematis mengenai hubungan dan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk. kondisi penduduk di suatu daerah tergantung pada kondisi sosial dan ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh UMP, TPT, APS umur 16-18 tahun dan kepadatan penduduk terhadap keparahan kemiskinan provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2020. Terdapat manfaat secara akademis dan kebijakan untuk memberikan masukan atau sebagai bahan kajian ulang oleh pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat keparahan kemiskinan dan pengambilan kebijakan yang sesuai. Kebaruan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun dan kepadatan penduduk. Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan periode waktu dan lokasi penelitian.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan data yang digunakan, jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angka yang diperoleh dari sampel populasi penelitian, kemudian data dianalisis sesuai dengan metode statistik yang sesuai untuk kemudian diinterpretasikan. ï¿½Menurut tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong dalam penelitian asosiatif. Dalam menganalisis data kuantitatif penelitian menggunakan analisis regresi data panel dengan metode Fixed Effect Model. Variabel independen yang digunakan oleh penelitian adalah upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun, dan kepadatan penduduk dan keparahan kemiskinan sebagai variabel dependen. Model yang digunakan dalam analisis penelitian dengan persamaan sebagai berikut:

Yit = β0 + β₁X₁it + β₂X₂it + β₃X₃it + β₄X₄it + eï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ (1)

Dimana β= koefisien regresi variabel dependen, Y= Keparahan Kemiskinan, X₁= Upah Minimum Provinsi, X₂= Tingkat Pengangguran Terbuka, X₃= Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun, X₄= Kepadatan Penduduk, e= Error Term, i=Cross section, t=Time series

Uji Statistik

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara parsial, dimana uji t ini dapat menggambarkan seberapa signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian dilakukan uji F disini digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel bebas yang ada dalam model secara simultan atau bersama-sama dan terakhir uji Goodness of Fit atau R2 untuk mengetahui seberapa besar variasi yang terjadi dalam variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi yang terdapat pada variabel bebas.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu X dengan variabel terikat (Y) apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Model regresi yang terbaik ialah model estimasi yang tidak bias (Best Linear Unbiased Estimator) atau BLUE.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian terdapat definisi operasional variabel yaitu (1) Badan Pusat Statistik (2021) menyatakan keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dengan rasio 0 hingga 1 dan menggunakan satuan persen. (2) Upah Minimum Provinsi merupakan bentuk rupiah yang dibayarkan setiap satu bulan sekali kepada pekerja yang berlaku untuk setiap provinsi. (3) Tingkat Pengangguran Terbuka adalah suatu keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapat pekerjaan dengan menggunakan satuan hitung persen. (4) Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan antara anak yang masih bersekolah dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun dengan perhitungan menggunakan persen. (5) Kepadatan Penduduk merupakan banyaknya penduduk per satuan luas dengan satuan km2/jiwa. Data yang digunakan dalam penelitian menurut 6 provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2010-2020 dan satuan data yang digunakan adalah tahunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji pemilihan data panel menggunakan uji chow dengan nilai cross section F sebesar 8.591069 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 < α (0,05) maka menerima Ha atau menolak H0 sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan ialah Fixed Effect Model. Berdasarkan hasil uji hausman diketahui nilai Cross-section random sebesar 22.928828 dengan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0.0001 < α (0,05), maka pengambilan keputusan model terbaik yang digunakan yaitu Fixed Effect Model. Hasil uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan nilai Jarque-Berra sebesar 0,883060 dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Selanjutnya uji multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi koefisien antar variabel independen kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya jika nilai korelasi koefisiensi > 0.8 maka menolak H0 dan disimpulkan data terdapat multikolinearitas. Untuk uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas absolut residual diatas nilai α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, dan untuk uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai DW terletak diantara dU dan 4-dU maka dU (1.732) < DW (1.907023) < 4-dU (2.268) sehingga ini dapat disimpulkan menerima H0 dan tidak terdapat masalah autokorelasi.

Penelitian menguji tentang pengaruh UMP, TPT, APS, dan Kepadatan Penduduk terhadap keparahan kemiskinan di Pulau Jawa. Dari hasil pengujian persamaan dengan menggunakan Eviews 9 dapat terlihat variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Y=-0.001051 - 0.000000000719UMP+0.011276 TPT-0.000744APS+0.00000163Kapadatan Penduduk

Berdasarkan hasil penelitian, persamaan menunjukkan UMP berpengaruh negatif terhadap keparahan kemiskinan di Pulau Jawa dengan koefisiensi regresi sebesar -0.000000000719 Ketika UMP naik satu persen maka keparahan kemiskinan akan turun sebesar 0.000000000719 dengan asumsi ceteris paribus. Hasil penelitian persamaan menunjukkan TPT berpengaruh positif terhadap keparahan kemiskinan di Pulau Jawa dengan koefisien regresi sebesar 0.011276. Hasil penelitian dari persamaan pada rumus diatas menunjukkan APS berpengaruh negatif terhadap keparahan kemiskinan di Pulau Jawa dengan koefisien regresi sebesar -0.000744. Hasil persamaan pada rumus diatas menunjukan Kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap keparahan kemiskinan di Pulau Jawa dengan koefisien regresi sebesar 0.00000163.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada tabel 1 dibawah ini menunjukkan bahwa nilai R-squared sebesar 0.974817. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa variasi naik turunnya keparahan kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi naik turunnya upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun, dan kepadatan penduduk yaitu sebesar 97,48% dan sisanya sebesar 2,52% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Tabel 1. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.


APS	-0.000744	0.001255	-0.592547	0.5559
KEPADATAN_PENDUDUK	1.63E-06	3.26E-07	5.009660	0.0000
TPT	0.011276	0.002471	4.563840	0.0000
UMP	-7.19E-10	1.58E-10	-4.540561	0.0000
C	-0.001051	0.001819	-0.577616	0.5658


	Effects Specification


Cross-section fixed (dummy variables)


	Weighted Statistics


R-squared	0.974817	Mean dependent var		5.672061
Adjusted R-squared	0.970769	S.D. dependent var		4.227949
S.E. of regression	0.987745	Sum squared resid		54.63587
F-statistic	240.8546	Durbin-Watson stat		1.907023
Prob(F-statistic)	0.000000


	Unweighted Statistics


R-squared	0.853886	Mean dependent var		0.003832
Sum squared resid	3.33E-05	Durbin-Watson stat		1.431098

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 1, diketahui probabilitas untuk upah minimum provinsi sebesar 0.000 dengan nilai koefisien 0.000000000719. Maknanya variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif terhadap Keparahan Kemiskinan. Persentase perubahan kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 1% akan mempengaruhi penurunan persentase perubahan keparahan kemiskinan provinsi di Pulau Jawa sebesar 0.000000000719 ceteris paribus, atau dapat dijelaskan bahwa setiap peningkatan upah minimum provinsi sebesar 1 juta rupiah oleh pemerintah maka keparahan kemiskinan pada 6 provinsi di Pulau Jawa akan berkurang 0.000000000719 persen. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya upah minimum provinsi berpengaruh dalam menurunkan keparahan kemiskinan provinsi di Pulau Jawa. Sesuai dengan penelitian Isman (2020) variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 15 provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al (2017), juga menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikatakan (Sharp, 2000) dalam (Kuncoro & Riyardi, 2014) Kemiskinan muncul karena ketidakseimbangan kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata dan pada teori nurkse tingginya tingkat kemiskinan akan mengakibatkan produktivitas yang dihasilkan oleh masyarakat menjadi rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap keparahan kemiskinan. Hasil estimasi regresi besarnya nilai probabilitas tingkat pengangguran terbuka yaitu 0.000 dengan nilai koefisien 0.011276. Maknanya hasil estimasi regresi sesuai dengan hipotesis bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap keparahan kemiskinan. Persentase perubahan kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1% akan mempengaruhi kenaikan persentase perubahan keparahan kemiskinan pada provinsi di Pulau Jawa sebesar 0.011276% ceteris paribus.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh(Weni, 2020) menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Penelitian ini didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustina et al., 2018), menyatakan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh berpengaruh positif terhadap kemiskinan karena beberapa hal yaitu banyak penduduk Aceh usia kerja masuk ke pasar tenaga kerja namun tidak mampu terserap dengan baik karena lapangan pekerjaan di Provinsi Aceh masih sangat sedikit baik sektor informal maupun sektor industri apabila sektor formalnya harus menunggu kebijakan rekrutmen dari pemerintah.Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 1, diketahui nilai probabilitas untuk angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun sebesar 0.5559 dengan nilai koefisien -0.000744. Maknanya variabel APS Usia 16-18 tahun berpengaruh negatif terhadap Keparahan Kemiskinan provinsi di Pulau Jawa. Sejalan dengan penelitian dari(Kurniawan, 2018) menyatakan bahwa nilai probabilitas pendidikan di Kota Surabaya Tahun 2007-2016 sebesar 0,4967>0,05 dan nilai koefisien sebesar -0.030581, artinya bahwa Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hipotesis karena dilihat dari karakteristik wilayah Pulau Jawa merupakan Pulau dengan prosedur akses pendidikan yang mudah. Enam provinsi yang berada di Pulau Jawa memiliki berbagai banyak pilihan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan kategori favorit dan salah satu provinsi dari enam provinsi yang ada di Pulau Jawa memiliki julukan kota pelajar yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga menjadi peluang kemudahan dalam akses pendidikan.

Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 1, nilai probabilitas untuk kepadatan penduduk sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien 0.00000163. Maknanya variabel kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap Keparahan Kemiskinan provinsi di Pulau Jawa. Persentase perubahan kenaikan kepadatan penduduk sebesar 1% akan mempengaruhi kenaikan persentase perubahan keparahan kemiskinan provinsi di Pulau Jawa sebesar 0.000000163% ceteris paribus, atau dapat dijelaskan bahwa setiap peningkatan kepadatan penduduk sebesar 1 km2/jiwa maka keparahan kemiskinan pada 6 provinsi di Pulau Jawa akan bertambah 0.00000163 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nauli (2018) dimana variabel kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedadai. Namun, berbeda dengan penelitian Putri et al., (2019) yang menyatakan bahwa kepadatan penduduk di Provinsi Jambi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan hasil analisis model regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif terhadap Keparahan Kemiskinan provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2020. Hal ini disimpulkan bahwa pekerja yang menerima upah atau balas jasa belum sesuai dalam pemberian upah, karena meski nilai upah minimum telah ditetapkan dan kenaikan upah telah dilakukan masih terdapat perbedaan pemberian upah berdasarkan tingkat produktivitas dan jenis pekerjaan. (2) Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap Keparahan Kemiskinan provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2020. Bertambahnya pengangguran pada 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2020 menunjukkan kurangnya lapangan pekerjaan untuk meningkatkan peluang para pekerja dalam melakukan kegiatan ekonomi dan produksi barang maupun jasa untuk meningkatkan kesejahteraan. (3) Variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun tidak berpengaruh terhadap Keparahan Kemiskinan provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2020. Hal ini dikarenakan akses pendidikan di 6 provinsi yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Provinsi DIY, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Banten tergolongan mudah. (4) Variabel Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap Keparahan Kemiskinan provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2020. Hal ini dapat disimpulkan bahwa daya dukung suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Wilayah dengan penduduk yang padat membuat peluang dalam mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan (makanan dan minuman) menjadi meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)(Darussalam Journal of Economic Perspectives), 4(2), 265ï¿½283. https://doi.org/10.21157/j.ked.hewan.v%25vi%25i.13022.

Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Badan Pusat Statistik. (2021). Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2010-2020.

Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2010-2020.

Badanï¿½ï¿½ Pusat Statistik. (2021). Jumlah Penduduk Miskin dalam Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2020.

Badan Pusat Statistik. (2021). Kepadatan Penduduk Tahun 2010-2020.

Badanï¿½ï¿½ Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah Tahun 2020.

Badan Pusat Statistik. (2021). Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2020.

Badan Pusat Statistik. (2021). Upah Minimum Provinsi Tahun 2010-2020.

Isman, M. F. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingginya Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2019 (Studi Kasus Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.

Kien, N. T. (2014). Employment Transformation in the Vietnamese Economy in Light of the Lewisï¿½Fei-Ranis Growth Model of A Labor-Abundant Economy. Journal of Economics and Development, 16(3), 49ï¿½67. https://doi.org/10.33301/2014.16.03.03.

Kuncoro, S., & Riyardi, A. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kurniawan, R. A. (2018). Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Surabaya tahun 2007-2016. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 6(2). https://doi.org/10.26740/jupe.v6n2.p%25p.

Michael, T., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi edisi kesembilan. Erlangga: Jakarta.

Padang, P. P. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Putri, R. W., Junaidi, J., & Mustika, C. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan, 8(2), 96ï¿½107. https://doi.org/10.22437/jels.v8i2.11986.

Sharp, R. Y. (2000). Steps in commutative algebra (Issue 51). Cambridge university press.

Simanjuntak, P. J. (2001). Pengantar ekonomi sumber daya manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indo.

Sundari, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt), Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) dan Upah Minimum (Um) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Jpm) Kabupaten/Kotadi Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam (Tahun 2011-2017). UIN Raden Intan Lampung.

Weni, O. (2020). Aplikasi Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.