KEKUATAN = EKSEKUTORIAL <= span lang=3DIN style=3D'font-size:14.0pt;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi= -font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-ansi-language:IN'>PUTUSAN <= /b>PERKARA PERDATA <= /b>TERHADAP OBJEK EKSEKUSI <= /span>YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI <= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:14.0pt;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ha= nsi-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri'>

Yandrif Dance Mauboy¹, Karolus Kopong Medan², Aksi Sinurat3

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana

yandrianomby@gmail.com¹, karolus@gmail.com², sinurat@gmail.com³

Abstrak= :

Pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata seharusnya menjadi suatu hal yang krusial karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Pemohon Eksekusi secara konkrit sesuai isi putusan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sepenuhnya. Kenyataannya, putusan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt belum dapat dilaksanakan sebab harta milik Tergugat yang telah diletakkan sita jaminan dalam perkara perdata tersebut oleh putusan perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg menetapkan barang bukti berupa beberapa aset-aset Terdakwa dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Tujuan peneli= tian ini adalah untuk memahami dan menganalisis tentang kekuatan eksekutorial putusan perkara perdata terhadap objek eksekusi yang disita oleh Jaksa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yakni asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran= ). Perolehan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan yakni melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan meskipun putusan perkara perdata mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap objek eksekusi yang disita oleh Jaksa dalam perkara pidana, namun terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu mengetahui apakah barang bukti masih diperlukan dalam pembuktian perkara pidana lain atau bar= ang bukti sudah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara pidana lain.

<= /span>

Kata kunci<= /b>: Kekuatan Eksekutori= al, Eksekusi, Putusan, Objek Eksekusi.

Abstract

The execution of a civil case verdict should be a crucial matter as it relates to the fulfillment of the Applican= t's rights in a concrete manner, in accordance with the content of the verdict,= in order to achieve justice and legal certainty in its entirety. However, in reality, the civil case verdict Number 9/Pdt.G/2017/PN Lrt has not been abl= e to be executed because the Defendant's assets, which have been seized as collateral in the civil case, were ordered by the verdict of the Proceeds of Crime (TPPU) case Number 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg to be returned to the Publ= ic Prosecutor for use in another case. The purpose of this research is to understand and analyze the executory strength of a civil case verdict on the execution object seized by the Prosecutor in a criminal case at the District Court. The research method used is normative juridical research, which considers law as a system of norms, including principles, norms, rules from legislation, court decisions, agreements, and doctrines (teachings). The le= gal materials were collected through library research, including primary, secondary, and tertiary legal sources. The research findings indicate that although a civil case verdict has executory power over the execution object seized by the Prosecutor in a criminal case, there are conditions that must= be fulfilled, namely determining whether the evidence is still needed for the proof of another criminal case or if the evidence is no longer needed for t= he proof of another criminal case.

Keywords: Exe= cution Power, Execution, Judgment, Execution Object.            =             &nb= sp;

Corresponding: Yandrif Dance Mauboy

E-mail:= yandrianomby@gmail.com

=

&n= bsp;

PENDAHU= LUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Purba, 2013)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk membentuk suatu Pemeri= ntah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidu= pan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaa= n, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Perundang-Undangan & Indonesia, 1915).

Ber= dasarkan bunyi dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Das= ar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tujuan terbentuknya negara Indonesia tersebut di atas, maka sudah semestinya hukum diterap= kan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat d= an mewujudkan harapan masyarakat akan = nilai-nilai hukum yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita berdirinya Negara Indonesia tersebut= (Firman, 2017).

Salah satu wujud pemberian perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan sel= uruh tumpah darah Indonesia adalah dengan mengakui, menghormati, menjunjung ting= gi dan melindungi hak-hak masyarakatnya terkhusus hak masyarakat dalam bidang hukum, sebagaimana telah diatur dan dijamin lebih lanjut dalam konstitusi Negara Indonesia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jami= nan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap warga negara Indonesia <= /span>Frasa “kepastian hukum yang adil” pada isi Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas dapat dimaknai bahwa setiap warga ne= gara Indonesia berhak memperoleh kepastian hukum sebanding dengan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und= angan yang berlaku, yang mana hal tersebut merupakan cerminan dari Negara Indones= ia sebagai negara hukum sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Maulidi, 2017).

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, tidak jarang muncul konflik antar masyarakat yang pada prosesnya tidak dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya sebagai konsekuensi dari Negara Hukum penyelesaian permasalahan yang timbul dan tidak dapat diselesaikan sendiri = oleh masyarakat tersebut diselesaikan melalui prosedur hukum.

Penyelesaian permasalahan melalui prosedur hukum dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi (Hidayat & Komarudin, 2020). Penyelesaian permasalahan melalui j= alur non litigasi yaitu dengan memilih alternatif penyelesaian lainnya seperti melakukan negosiasi, mediasi atau arbitrase (Tampubolon, 2019). Sedangkan penyelesaian permasalahan melalui jalur litigasi adalah penyelesaian permasalahan melalui lembaga peradilan yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945= (Baihaki & Prasetya, 2021). Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia .

Sal= ah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah peradilan umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam bidang pidana untuk perkara yang menyan= gkut kejahatan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perdata untuk perk= ara yang menyangkut hubungan hukum antara individu dengan individu atau kepenti= ngan individu dengan badan hukum.

Dal= am perkara perdata proses yang harus ditempuh oleh masyarakat pencari keadilan dimulai dari proses pendaftaran perkara, penyelesaian pemb= ayaran administrasi, proses persidangan, proses jawab-jinawab, proses pembuktian <= /span>dan di akhir dari proses persidangan tersebut masyara= kat akan mendapatkan suatu produk berupa putusan pengadilan yang isinya memuat antara = lain hal-hal yang harus dijalankan oleh para pihak <= span lang=3DIN style=3D'font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",= sans-serif; mso-ansi-language:IN'>atas perselisihan yang diselesaikan.

Pro= duk hukum tertulis dari lembaga peradilan berupa putusan merupakan salah satu produk hukum yang wajib memenuhi tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana sengketa perdata di pengadilan menjadi tidak sempurna apabila= isi putusan tidak dilaksanakan (Fendri & Mannas, 2021). Karena sejatinya hal yang paling krusi= al dan penting dalam mengakhiri suatu perkara adalah putusan hakim telah mempu= nyai kekuatan hukum yang tetap (incrahct van gewijsde) dan dapat dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa putusan Pengadilan yang telah berkekuat= an hukum tetap merupakan produk hukum yang wajib dilaksanakan (Soeroso, 2013).

Ses= uai dengan urgensi tujuan peruntukkannya secara filosofis, sosiologis, yuridis, suatu putusan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, melindungi hak asasi manusia, serta mampu memberikan jaminan kepast= ian hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban (Risdianto, 2017).

Sua= tu putusan dapat dilaksanakan bilamana sudah tidak tersedia upaya hukum apapun terhadap putusan tersebut dan pihak yang dimenangkan oleh putusan tersebut mengajukan permohonan pelaksanaan isi putusan (eksekusi) ke Pengadilan deng= an tujuan agar isi putusan tersebut dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan alat-alat negara (Lie, 2023).

Ter= dapat pengecualian, di mana dalam perkara perdata putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum atau biasanya disebut putusan serta-merta berdasarkan Pasal= 180 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Pasal 191 ayat (1) RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan Pasal 54= -56 Rv (Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering), dalam hal ini oleh Undang-Unda= ng Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan serta-merta dan pengad= ilan dapat melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut sekalipun putusan itu bel= um berkekuatan hukum tetap, namun dibatasi dengan syarat-syarat yang sangat ke= tat dan berpotensi dibatalkan oleh putusan pada tingkat peradilan yang lebih ti= nggi apabila Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan tersebut.

Selain itu perlu juga diketahui, bahwa tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum te= tap harus dilaksanakan, karena yang perlu dilaksanakan adalah putusan yang bers= ifat condemnatoir, yaitu putusan yang memuat perintah kepada pihak= yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
Menurut asasnya, proses penyelesaian perkara di pengadilan tid= ak saja harus memenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi semestinya penyelesaian perkara di pengadilan juga dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ay= at (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maksud dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ri= ngan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif, serta biaya perkara terjangkau. Kenyataannya, dalam praktek peradilan tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bahkan dalam beberapa kondisi, proses penyelesaiannya menjadi berlarut-larut.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seharusnya wajib dilaksanakan oleh pi= hak yang dikalahkan. Namun dalam prakteknya banyak pihak yang sudah dinyatakan kalah oleh pengadilan tetapi menolak untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut harus dilaksanakan secara paksa atau dieksekusi sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan dengan bantuan aparat keaman= an negara Kekuatan eksekutorial dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap artinya dengan kekuatan yang terkandung dalam putusan itu maka pengadilan dapat melaksanakan (mengeksekusi) putusan tersebut, demi memberikan kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat pen= cari keadilan dan penuntasan akan harapan masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi, sehingga pada akhirnya masyarakat memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republ= ik Indonesia Tahun 1945.

Ken= yataannya pelaksanaan eksekusi perkara perdata gagal dilaksanakan karena berbagai fak= tor seperti pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, harta kekayaan tereksekusi tidak ada, objek eksekusi dikuasai oleh pihak ketiga, objek eksekusi sedang dalam penyewaan, objek eksekusi dijaminkan ke= pada pihak ketiga, tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya, perubahan status tanah menjadi milik negara, objek eksekusi berada di luar negeri, dua putusan yang saling berbeda atau bertentangan satu dengan yang lain, dan eksekusi terhadap harta kekayaan bersama. (Harvianto, 2017)

Seb= agai contoh, Putusan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt, dengan amar menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keseluruhan nilai simpanan pokok yang telah disetorkan kepada para Tergugat melalui Lembaga Kredit Finansial= (LKF) Mitra Tiara tanpa bunga, secara tanggung-renteng dengan ketentuan bunga yang telah diambil oleh para Penggugat masing-masing selama LKF Mitra Tiara beroperasi haruslah dikurangkan sepenuhnya dari nilai simpanan pokok yang disimpan para Penggugat masing-masing. Kemudian menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga j= uta rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat, serta selanjutnya menyatakan s= ita jaminan yang diletakkan terhadap aset-aset berupa beberapa bidang tanah dan bangunan milik Tergugat adalah sah dan berharga, namun putusan pengadilan i= ni tidak dapat dilaksanakan.

Putusan Perkara Perdata Nomor: 9/Pdt.G/2017/PN Lrt tidak dapat dilaksanakan sebab harta milik Tergu= gat dalam perkara perdata tersebut telah disita oleh Kejaksaan Negeri Kupang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg = yang menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Tergugat karena terbukti secara sah d= an meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Putusan Perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg itu telah berkekuatan hukum tetap karena dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 67/Pid/2018/PT.KPG, amar putusan Maj= elis Hakim pengadilan tingkat pertama menyatakan barang bu= kti berupa beberapa aset-aset Terdakwa dikembalikan kepada Penuntut Umum= untuk dipergunakan dalam perkara lain, sehingga dengan demikian sampai dengan sekarang aset-aset milik Tergugat da= lam perkara nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt masih dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umu= m.

Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt tersebut di atas diajukan oleh Para Penggugat yaitu kelompok nasabah LKF Mitra Tiara terhadap Para Tergugat selaku Pengurus LKF Mitra Tiara, dimana salah satu Tergugat adalah Terpidana dari putusan perka= ra tindak pidana perbankan Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Kpg Juncto Putusan Nomor 176/PID/2015/PT Kpg Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor = 716 K/PID/2016 yang telah berkekuatan huk= um tetap (incracht van gewijsde), sebaliknya Perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg Juncto Putusan Nomor 67/Pid/2018/PT.KPG adalah perk= ara turunan dari tindak pidana asal (predicate crime) yaitu perkara tind= ak pidana perbankan yang sama dengan dasar Para Penggugat mengajukan gugatan, yakni putusan Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Kpg Juncto Putusan Nomor 176/PID/2015= /PT Kpg Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 716 K/PID/2016, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Kondisi ini menyebabkan aset-aset milik Tergugat sebagai objek eksekusi tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri, padahal prosedur dalam sita eksekusi adalah setelah dilaksanakan sita eksekusi, maka harta bergerak atau aset dari Termohon Eksekusi sudah harus dikuasai oleh Pengadilan. = (Muhammad Iqbal Nasution, 2018). Hal ini mengakibatkan Pihak Pemohon Ekseku= si dalam hal ini Para Penggugat belum dapat memperoleh hak-haknya sesuai isi putusan perkara nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt<= span lang=3DIN style=3D'font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",= sans-serif; mso-ansi-language:IN'>, sehingga terjadi keambiguan dalam kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi terhadap objek eksekusi yang disita dalam perkara TPPU.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundanga= n, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi doku= men, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undang= an, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

Dalam mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Penulis menggunakan metode st= udi pustaka, melalui langkah-langkah membaca, melihat, mendengarkan, mengidentifikasi, menginventarisasi, mengutip, menganalisis maupun melakukan penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. terkait kekuatan eksekutorial putu= san perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap objek eksekusi = yang menjadi objek sitaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap objek eksekusi yang disita da= lam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) di pengadilan negeri.

Guna memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang Penulis telah rumuskan, maka Penulis melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan h= ukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yai= tu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan h= ukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, H.I.R. (Herzien Inlandsch Reglement) RBg. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In The Gewesten Buiten Java En Madura), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Ta= hun 2008, Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2019, Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt, dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang N= omor 254/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literatur ataupun referensi yang berasal dari buku-bu= ku teks, artikel, skripsi, tesis, jurnal yang memuat prinsip atau asas, teori hukum, pendapat dan pandangan para ahli hukum serta tulisan ilmiah lainnya = yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk manual maupun elektronik yang berkaitan dengan kekuatan eksekutorial putusan perkara perd= ata yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap objek eksekusi yang menjadi obj= ek sitaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap objek eksekusi yang disita dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) di pengadilan negeri.=

Sumber bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus hukum Indonesia, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indon= esia), Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, serta encyclopedia hukum dan non hukum lain= nya dalam bentuk manual maupun elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian penulis, putusan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt antara Para Penggugat Paulus Demon Kotan, dan kawan-kaw= an (Penggugat berjumlah 705 orang) melawan Nikolaus Ladi, dan kawan-kawan, dim= ana putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Desember 2017. Perkara ini beraw= al dari adanya pengajuan gugatan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat melalui surat gugatan tanggal 23 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan= di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal yang sama.

Permasalahan yang menjadi objek gugatan dan sekaligus menjadi pokok persengketaan dalam perkara tersebut ialah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan para Tergugat dengan jalan secara bersama-sama mengumpulkan dana dari para Penggugat melalui Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara yang dibentuk serta diurus oleh para Tergugat dan pengumpulan dana tersebut menyebabkan timbulnya kerugian dari para Penggugat sebagaimana putusan perkara tindak pidana perbankan Nomor 237/Pid.B/2015/PN. Kpg Juncto Putusan Nomor 176/PID/2015/PT Kpg Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 716 K/PID/2016, yang mana dalam perkara pidana tersebut, Tergugat telah diputus bersalah sebagai terpidana dan telah menja= lani pidananya sampai dengan saat ini;

Setelah melalui proses pemeriksaan perkara mulai dari jawab-jinawab sampai dengan pembuktian pada akhirnya Majelis Hakim melalui pertimbangannya telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan tersebut pada pokoknya bebuny= i:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1.   Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2.   Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tel= ah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);=

3.   Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan keseluruhan nilai simpanan pokok yang telah disetorkan kepada para Tergugat melalui LKF Mitra Tiara tanpa bunga, secara tanggung renteng dengan ketentuan bunga yang telah diambil oleh para Penggugat masing-masing selama LKF Mitra Tiara beroperasi haruslah dikurangkan sepenuhnya dari nilai simpanan pokok yang disimpan para Penggugat masing-masing:

4.   Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepa= da masing-masing Para Penggugat;

5.   Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di RT.003/RW.001 Kelurahan Amaragapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang memiliki batas-batas: Utara: Berbata= san dengan Paulus Diaz, Selatan: Berbatasan dengan Theresia Oebano, Timur: Berbatasan dengan Jalan 3 Kelurahan Amaragapati, Barat: Berbatasan dengan Brodus Diaz, Yosep Natleu Nune, dan Terianus Lasa; dan satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di dusun I, RT.01, Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mand= iri, Kabupaten Flores Timur, yang memiliki batas-batas: Utara: berbatasan dengan Jalan Raya Larantuka-Bandara Gewayantana, Selatan: berbatasan dengan tanah milik Yosep Reowain dan Hendrikus Lado Weking, Timur: berbatasan dengan Laurensius Uje Diaz dan Ambrosius Moat, Bar= at: berbatasan dengan Yosep Reowain, Andreas Lamore, Nikolaus Ladi, Petrus Pati Wain, Yosep Gita Wain dan Ibu Ancis;

Adalah Sah dan Berharga

6.   Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

7.   Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, unt= uk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.719.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Objek sita jaminan yang juga menjadi objek eksekusi dalam perkara tersebut di atas adalah 2 (dua) aset barang tidak bergerak milik Tergugat b= erupa satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di RT003, RW001, Kelurahan Amaragapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan satu bidang ta= nah dan bangunan yang terletak di Dusun I, RT001, Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur. Objek eksekusi tersebut juga telah dilakuk= an penyitaan dan dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi barang bukti da= lam perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg.<= o:p>

Perkara TPPU tersebut adalah lanjutan dari perkara pokok (predicate crime) dengan Terpidana subjek orang yang sama yaitu putusan perkara tindak pidana perbankan nomor 237/Pid.B/2015/PN. Kpg Juncto Putusan Nomor 176/PID/2015/PT Kpg Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor = 716 K/PID/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijatuhkan terhadap Terpi= dana dalam perkara tersebut yaitu Nikolaus Ladi selaku Tergugat/Termohon Eksekusi perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt, pemilik dari objek yang telah diletakkan sita jaminan.

Amar putusan perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg yang telah dikuatkan dengan putusan nomor Nomor 67/Pid/2018/PT.KPG tersebut pada pokok= nya berbunyi:

1.   Menyatakan Terdakwa NIKOLAUS LADI tersebut diatas telah terbukti seca= ra sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCUCIAN UANG;

2.   Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pi= dana penjara selama 6 (enam) tahun;

3.   Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (s= atu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti de= ngan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4.   Menyatakan barang bukti berupa:

-      Tanah dan bangunan Milik Nikolaus Ladi yang terletak di sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang yang di buktikan dengan foto copy Sertifikat Nomor: 3020 dengan luas 170M² yang dabatasi dengan pilar I s/d pilar I= V;

-      3 (tiga) buah asuransi Sun Life Financial Kupang atas nama NIKOLAUS L= ADI dengan Nomor: 128 897883,599 193 190 dan 160 862 832 masing-masing sebesar = Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan penerima manfaat atas nama MA= RIA B. GAPUN, YOHANIASTIN NGENGO, ALBERTO PAULNO YOSE LADI;
-      Print Out Rekening koran atas nama NIKOLAUS LADI 239 45 402 sebanyak = 171 lembar dan nomor rekening 288 241 584 sebanyak 15 lembar;=

-      1 (satu) unit Toyota Avanza rakitan tahun 2011 warna hitam metalik No= .Pol AG 1590 VI, satu buah STNK Nomor 1850780 dan satu uah dompet warna cokelat = yang dijepit dengan satu buah kunci mobil Avanza;

-      1 (satu) unit Mobil terrano warna hitam dengan No.Pol EB 441 C atas n= ama DOMINGGUS DEMONG, SH beserta Kunci;

-      1 (satu) unit mobil Innova warna Silver Metalik dengan No.Pol EB 172 = NL atas nama NIKOLAUS LADI;

-      1 (satu) unit mobil dumptruck warna kuning dengan No.Pol EB 833 C;

-      1 (satu) bidang tanah dan bangunan hotel yang terletak di Watowiti De= sa Tiwatobi Kecamatan Ilemandiri;

-      1 (satu) bidang tanah beserta Rumah Tinggal yang terletak di depan Lo= rong SMPK Gabriel Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka;

-      1 (satu) bidang tanah beserta Rumah tinggal yang terletak di kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur (yang digunakan menjadi kantor BKKBN Kabupaten Flores Timur);

-      1 (satu) bidang tanah beserta bangunan kantor LKF Mitra Tiara yang terletak di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Tim= ur; =

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

5.   Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan perkara TPPU nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg tersebut menetapkan status barang bukti yaitu aset-aset milik Terpidana yang telah disita untuk diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara tersebut dikembalikan kepada Penu= ntut Umum. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang menetapkan status barang bukti tersebut yakni:

Barang bukti yang diajukan berupa:

a)   Tanah dan bangunan Milik Nikolaus Ladi yang terletak di sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang yang di buktikan dengan foto copy Sertifikat Nomor: 3020 dengan luas 170M² yang dabatasi dengan pilar I s/d pilar I= V;

b)   3 (tiga) buah asuransi Sun Life Financial Kupang atas nama NIKOLAUS L= ADI dengan Nomor: 128 897883,599 193 190 dan 160 862 832 masing-masing sebesar = Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan penerima manfaat atas nama MA= RIA B. GAPUN, YOHANIASTIN NGENGO, ALBERTO PAULNO YOSE LADI;
c)    Print Out Rekening koran atas nama NIKOLAUS LADI 239 45 402 sebanyak = 171 lembar dan nomor rekening 288 241 584 sebanyak 15 lembar;=

d)   1 (satu) unit Toyota Avanza rakitan tahun 2011 warna hitam metalik No= .Pol AG 1590 VI, satu buah STNK Nomor 1850780 dan satu uah dompet warna cokelat = yang dijepit dengan satu buah kunci mobil Avanza;

e)   1 (satu) unit Mobil terrano warna hitam dengan No.Pol EB 441 C atas n= ama DOMINGGUS DEMONG, SH beserta Kunci;

f)    1 (satu) unit mobil Innova warna Silver Metalik dengan No.Pol EB 172 = NL atas nama NIKOLAUS LADI;

g)   1 (satu) unit mobil dumtruck warna kuning dengan No.Pol EB 833 C;

h)   1 (satu) bidang tanah dan bangunan hotel yang terletak di Watowiti De= sa Tiwatobi Kecamatan Ilemandiri;

i)     1 (satu) bidang tanah beserta Rumah Tinggal yang terletak di depan Lo= rong SMPK Gabriel Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka;

j)     1 (satu) bidang tanah beserta Rumah tinggal yang terletak di kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur (yang digunakan menjadi kantor BKKBN Kabupaten Flores Timur);

k)   1 (satu) bidang tanah beserta bangunan kantor LKF Mitra Tiara yang terletak di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Tim= ur;

”Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui b= ahwa Nasabah yang menjadi korban dalam perkara ini mencapai kurang lebih 16.000 orang dengan nilai tabungan yang terhimpun beserta bunga tabungan para nasa= bah yang menjadi setoran kurang lebih mencapai Rp.413.795.357.693,- dan belum dikembalikan oleh pihak LKF Mitra Larantuka serta didalam perkara perbankan atas nama terdakwa yang merupakan perkara pokok (predicate crime) dari perk= ara Tindak Pidana Pencucian Uang ini, terdakwa telah dinyatakan terbukti bersal= ah melakukan Tindak Pidana Perbankan“ Menghimpun Dana dari Masyarakat da= lam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, dan dari harta / barang bukti yang disita, menurut Maj= elis Hakim nilai barang bukti tersebut tidak mencapai nilai kerugian nasabah yang belum dikembalikan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunak= an dalam perkara lain;”

Merujuk pada pendapat para ahli tentang kekuatan eksekutorial putusan, maka dapat diuraikan bahwa kekuatan eksekutorial suatu putusan adalah kekua= tan untuk dilaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh putusan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara, apabila pihak ya= ng kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela.=

Sebelum mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan putusan perka= ra perdata nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt terhadap objek eksekusi yang disita dalam perkara TPPU, maka paling tidak harus diketahui terlebih dahulu putusan tersebut di atas mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak mempunyai kekua= tan eksekutorial.

Sesuai dengan uraian pada bab tinjauan pustaka, secara hukum terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu:

1.   Putusan telah berkekuatan hukum tetap (incrahct van gewijsde), yang artinya putusan tersebut mengandung kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan pelaksanaan.

2.   Putusan mengandung amar penghukuman (condemnatoir) kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu hal.

3.   Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Ya= ng Maha Esa”.

Mengacu pada uraian mengenai indikator kekuatan eksekutorial putusan tersebut di atas, maka selanjutnya penulis akan menganalisis kekuatan eksekutorial putusan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut.<= /o:p>

1)   Putusan telah berkekuatan hukum tetap (incrahct van gewijsde), yang artinya putusan tersebut mengandung kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan pelaksanaan.

Prinsipnya suatu putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap apa= bila terhadap putusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak berperkara atau t= idak dilakukan upaya hukum sampai dengan berakhirnya tenggat waktu kesempatan ba= gi para pihak untuk mengajukan upaya hukum.

Menurut alinea ke-5 penjelasan Pasal 195 HIR Reglement Indonesia yang diperbaharui menyatakan bahwa untuk perkara perdata, dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan = itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, a= tau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyata= kan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasas= i.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga mempunyai tiga macam kekuatan sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, masing-masing: =

a.   Kekuatan mengikat, yaitu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat diganggu gugat artinya sudah tert= utup kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan. Sesuai Pasal = 1917 KUH Perdata, putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak dal= am perkara tersebut.

b.   Kekuatan bukti, yaitu menurut Pasal 1916 ayat (2) KUHPerdata, maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (asas = res judicata proveritate Universitas Malikussaleh habetur). Putusan hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak untuk mengajukan upa= ya hukum. Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Artinya, putusan dalam hukum pembuktian adalah dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

c.    Kekuatan untuk dilaksanakan, yaitu Putusan hakim adalah kekuatan untu= k dilaksanakan secara paksa oleh para pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarel= a.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, putusan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt telah diterima oleh para pihak, karena para pihak dalam perkara tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum apap= un sampai dengan berakhirnya tenggat waktu bagi para pihak untuk mengajukan up= aya hukum pada tanggal 29 Desember 2017, dengan demikian telah jelas bahwa putu= san nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde/res judicata), sehingga Para Penggugat selaku pihak = yang memenangkan perkara tersebut melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 19 Januari 2018.&nbs= p;

2)   Putusan mengandung amar penghukuman (condemnatoir) kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu hal.

Pengertian dari amar putusan Putusan yang bersifat penghukuman (condemnatoir) adalah putusan yang mengandung unsur Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang atau Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu (contoh: pembagian warisan), atau Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang. Putusan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt tersebut mengandung amar penghukuman (condemnatoir), terlihat jelas dari am= ar putusan poin ke-3 berbunyi: “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergu= gat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan keseluruhan nilai simpanan pokok ya= ng telah disetorkan kepada para Tergugat melalui LKF Mitra Tiara tanpa bunga, = secara tanggung renteng dengan ketentuan bunga yang telah diambil oleh para Penggu= gat masing-masing selama LKF Mitra Tiara beroperasi haruslah dikurangkan sepenu= hnya dari nilai simpanan pokok yang disimpan para Penggugat masing-masing”= dan amar putusan poin ke-4 yang berbuyi: ”Menghukum Tergugat I, Tergugat = II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat”. Dari uraian= amar putusan point ke-3 dan poin ke-4 di atas, terlihat jelas dengan adanya frasa ”menghukum”, oleh karena itu putusan perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt adalah putusan yang bersifat penghukuman (condemnatoir).

3)   Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Ya= ng Maha Esa”.

Kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa= 221; pada kepala putusan memberi suatu kekuatan eksekutorial terhadap putusan tersebut untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum alat-= alat negara demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti kerangka putusan pada umum= nya, putusan perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt tersebut juga mempunyai kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, ternyata diketahui bahwa dengan adanya indikator putusan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde), putusan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt mengandung amar penghukuman (condemnatoir= ), dan pada kepala putusan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka putus= an perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Secara teoritis, mengacu pada indikator-indikator yang telah dikemuka= kan di atas, putusan perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt adalah putusan y= ang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebaliknya pada tataran praktis sampai den= gan saat ini putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial tersebut belum dapat dilaksanakan karena objek eksekusi berupa aset-aset barang tidak bergerak berada dalam penguasaan Jaksa berdasarkan putusan TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg, karena itu perlu dipahami dan dianalisis lebih lan= jut tentang objek eksekusi tersebut.

Setelah diketahui bahwa putusan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt merupakan putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, selanjutnya penulis akan menganalisis dengan adanya kondisi objek eksekusi disita dan dipergunakan d= alam perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg, apakah putusan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt yang mempunyai kekuatan eksekutorial tersebut juga mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap objek eksekusi yang disita dalam perkara TPPU.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 (dua) aset milik Tergugat/Te= rmohon Eksekusi yang telah menjadi objek eksekusi dalam putusan perkara perdata no= mor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan hotel yang terletak di Watowiti Desa Tiwatobi Kecamatan Ilemandiri dan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan kantor LKF Mitra Tiara yang terletak di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, Ke-2 (kedua) aset tersebut telah disita dan dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai barang bu= kti dalam perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg. Saat ini, ke-2 (kedua) ob= jek eksekusi tersebut masih dalam penguasaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, berdasarkan putusan perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg yang amarnya mengembalikan ke-2 (kedua) barang bukti tersebut kepada Penuntut Um= um.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan status barang bukti dalam perkara TPPU tersebut adalah karena berdasarkan fakta persidangan, nasabah = yang menjadi korban dalam perkara Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg mencapai kurang lebih 16.000 (enam belas ribu) orang dengan nilai tabungan yang terhimpun beserta bunga tabungan para nasabah yang menjadi setoran kurang lebih menca= pai Rp413.795.357.693,- (empat ratus tiga belas miliar tujuh ratus sembilan pul= uh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan belum dikembalikan oleh pihak LKF Mitra Larantuka serta di dalam perkara perbankan atas nama terdakwa yang merupakan perkara pokok (predicate crime) dari perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, terdakwa telah d= inyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan“ Menghimpun Dana = dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indone= sia yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, dan dari harta/barang bukti yang disita, menurut Majelis Hakim nilai barang bukti tersebut tidak mencapai nilai keru= gian nasabah yang belum dikembalikan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ba= rang bukti tersebut cukup beralasan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.”

Menurut hemat Penulis, berkaitan dengan status barang bukti dalam per= kara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg pertama-tama perlu dikaji secara akademi= s, apakah penentuan status barang bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku serta telah mengandung nilai kepastian hukum.

Sehubungan dengan penelitian ini, penentuan status barang bukti dalam perkara pidana, setidaknya telah diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Pasal 39 KUHP

(1)    Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau = yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.<= /span>

(2)    Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sen= gaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasark= an hak-hak yang ditentukan dalam undang-undang.

(3)    Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahk= an kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.<= /o:p>

Pasal 45 KUHAP

(1)   Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tet= ap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sej= auh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

a.     apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penunt= ut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;

b.     apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut da= pat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidan= gkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

(2)   Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai seb= agai barang bukti.

(3)   Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil= dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4)   Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, t= idak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 46 KUHAP

(1)   Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka ya= ng paling berhak apabila:

a.     kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

b.     perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c.      perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2)   Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negar= a, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perka= ra lain.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka terhadap b= enda sitaan hukum acara pidana telah menentukan untuk penanganannya sebagai beri= kut:

a.   Sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan, dikembalikan kepada orang = atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada me= reka yang paling berhak, apabila:

1)    Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.

2)    Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bu= kan tindak pidana.

3)    Perkara dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara ditutup demi hukum, kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu delik atau yang dipergun= akan untuk melakukan suatu delik.

b.   Sesudah adanya Putusan Pengadilan.

Berdasarkan putusan pengadilan pengembalian benda sitaan kepada seora= ng atau mereka yang berhak, kecuali pada putusan Hakim benda tersebut:

-      Dirampas untuk negara.

-      Dirampas untuk dimusnahkan.

-      Disita untuk bukti dalam perkara lain (Pasal 46 Ayat (2) KUHAP).

Mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan mengenai barang bukti apabila perkara telah diputus, maka benda yang dikena= kan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas unt= uk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergun= akan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP tersebut apabila dikaitkan dengan putusan hakim perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg pada bagian pertimbangan hukum khusus mengenai barang bukti disebutkan bahwa barang buk= ti berupa aset terpidana dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tanpa menyebutkan dengan tegas dan jelas aset milik terpidana tersebut akan dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk tujuan apa dan dalam perkara lain yang mana, padahal Pasal 46 Ayat (2) KUHAP telah dengan tegas menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dapat diputuskan untuk dipergunakan dalam perkara lain apabila benda tersebut masih diperlukan seb= agai barang bukti dalam perkara lain tersebut.

Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu mak= na yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Putusan hakim dalam per= kara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg yang menetapkan barang bukti berupa aset milik terpidana dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tanpa menyebutkan dengan tegas dan jelas perkara lain manakah = yang masih memerlukan aset milik terpidana tersebut untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam tahap pembuktian, telah menyebabkan timbulnya multitafsi= r, ketidakjelasan, kekaburan norma dan bahkan cenderung menimbulkan ketidakpas= tian hukum.

Uraian mengenai kepastian hukum (legal justice) mengandung beberapa a= rti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan secara konkrit. Hukum harus berlaku te= gas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak bo= leh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan agar mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada, sehingga masyarakat memperoleh haknya secara konkrit d= an nyata.

Sehubungan dengan penelitian ini, seharusnya demi suatu kepastian huk= um, apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa masih ada perkara lain yang membutuhkan barang bukti berupa aset terpidana, maka sudah sepatutnya Majel= is Hakim menyebutkan dengan tegas dan jelas dalam putusan mengenai status bara= ng bukti berupa aset milik terpidana tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang mana agar tidak menimbulkan multiinterpretasi dan langsung mengakhiri pencarian atas maksud dari putusan tersebut.

Selain itu, perlu diingat bahwa putusan perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt telah meletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat/Termohon eksekusi berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang selanjutnya otomatis menjadi objek eksekusi, sebaliknya putusan perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg mengembalikan ke-2 (kedua) aset milik Terpida= na tersebut kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Pengertian dari konflik norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya, de= ngan demikian menurut penulis sekurang-kurangnya keadaan sebagaimana dimaksud di atas telah pula mengakibatkan terjadinya pertentangan antara dua norma yang sebanding dalam hal ini putusan perkara perdata perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt) sebagai norma hukum privat dengan putusan perkara pidana TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg sebagai no= rma hukum publik, sehingga menurut hemat penulis bahwa meskipun putusan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt mempunyai kekuatan eksekutorial, namun dengan adanya kondisi tidak jelas dan tidak tegas, timbulnya multiinterpretasi terhadap b= unyi putusan TPPU nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg mengenai status barang bukti ser= ta adanya kondisi pertentangan norma tersebut di atas secara hukum telah menem= patkan objek eksekusi putusan perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt yaitu 2 (d= ua) aset milik Tergugat/Termohon eksekusi dalam situasi keambiguan dan ketidakpastian hukum.

Multitafsir yang penulis maksudkan pada paragraf di atas adalah bunyi putusan khusus mengenai barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dapat ditafsirkan antara lain:

1.   Barang bukti berupa aset barang bergerak yang dikembalikan kepada Penuntut Umum tersebut memang benar masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara lain yang sedang diproses atau akan diproses.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya khusus mengenai barang bukti menyatakan oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bah= wa Nasabah yang menjadi korban dalam perkara ini mencapai kurang lebih 16.000 orang dengan nilai tabungan yang terhimpun beserta bunga tabungan para nasa= bah yang menjadi setoran kurang lebih mencapai Rp.413.795.357.693,- dan belum dikembalikan oleh pihak LKF Mitra Larantuka serta di dalam perkara perbankan atas nama terdakwa yang merupakan perkara pokok (predicate crime) dari perk= ara Tindak Pidana Pencucian Uang ini, terdakwa telah dinyatakan terbukti bersal= ah melakukan Tindak Pidana Perbankan “Menghimpun Dana dari Masyarakat da= lam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, dan dari harta/barang bukti yang disita, menurut Majel= is Hakim nilai barang bukti tersebut tidak mencapai nilai kerugian nasabah yang belum dikembalikan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunak= an dalam perkara lain.

Frasa “perkara lain” yang dimaksudkan dalam bagian pertimbangan putusan nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg khusus mengenai dasar pengembalian barang bukti kepada Penuntut Umum tersebut menunjukkan bahwa m= asih ada perkara pidana lainnya yang terkait dengan barang bukti tersebut sehing= ga barang bukti tersebut di atas selanjutnya akan diajukan untuk kepentingan proses pembuktian dalam perkara lain tersebut, meskipun putusan tidak secara tegas menyebutkan perkara lain manakah yang dimaksudkan, namun dalam perkar= a asal yang menjadi dasar diprosesnya perkara TPPU terdakwa telah dinyatakan terbu= kti bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan “Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indone= sia yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Penulis memaknai bahwa kata bersama-sama yang dimaksudkan adalah tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, oleh karena itu harus dilakukan pendalaman terhadap ad= anya kemungkinan masih ada perkara lain yang sedang diproses atau akan diproses memerlukan kehadiran barang bukti tersebut.

2.   Sudah tidak ada lagi perkara pidana lain yang sedang diproses berkait= an dengan barang bukti yang dikembalikan kepada Penuntut Umum tersebut sehingga barang bukti berupa aset barang bergerak yang dikembalikan kepada Penuntut = Umum tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi untuk pembuktian dalam perkara lain.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam putusan TPPU nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Lrt tentang peran serta pihak lain dalam TPPU tersebut, setelah penulis melakukan penelusuran ditemukan sekurang-kurangnya 4 (empat) perkara tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Para Terpidana dalam perkara-perkara tersebut melalui LKF Mitra Tiara sebagai objek perkara yang sama dengan objek perkara dalam putusan TPPU nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Lrt, seperti diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1=

Perkara pidana = lain yang terkait dengan perkara TPPU

Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg

No

Jeni= s/Nomor Perkara

Terd= akwa/Terpidana

Kete= rangan

1

Perkara tindak pidana perbankan Nomor 237/Pid.B/2015/PN Kpg Jo. Nomor 176/PID/2015/PT Kpg Jo. Nomor 716 K/PID/2016

Nikolaus Ladi=

- Perka= ra asal dari perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg.
- Putus= an telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagian bara= ng bukti surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan sebagian barang bu= kti aset bernilai ekonomis dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama terdakwa Nikolaus Ladi.

2.

Perkara tindak pidana perbankan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt Jo. Nomor 41/PID/2015/PT KPG = Jo. Nomor 1719 K/Pid.Sus/2015

Mikael Hegong=

- Putus= an telah berkekuatan hukum tetap.

- Sebag= ian barang bukti berupa surat dan uang dikembalikan kepada pemiliknya, sebagi= an barang bukti berupa surat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadik= an barang bukti dalam perkara Fransiska Somi Biri, sebagian barang bukti ber= upa surat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Petrus Talu Hurint.

3.

Perkara tindak pidana perbankan Nomor 92/Pid.B/2014/PN Lrt Jo. Nomor 42/PID/2015/PT KPG = Jo. Nomor 1729 K/Pid.Sus/2015

Petrus Talu Hurint

- Putus= an telah berkekuatan hukum tetap.

- Sebag= ian barang bukti berupa buku tabungan dikembalikan kepada pemiliknya, sebagian barang bukti berupa surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimusnahkan, sebagian barang bukti surat tetap terlampir dalam berkas perkara.

4.

Perkara tindak pidana perbankan Nomor 93/Pid.B/2014/PN Lrt Jo. Nomor 43/PID/2015/PT KPG = Jo. Nomor 1721 K/Pid.Sus/2015

Fransiska Somi Biri

- Putus= an telah berkekuatan hukum tetap.

- Sebag= ian barang bukti berupa surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimusnahkan, sebagian barang bukti surat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Petrus Talu Hurint.=

Merujuk pada penjelasan dalam tabel tersebut di atas, menunjukkan 4 (empat) perkara pidana perbankan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg telah berkekuatan hukum tetap su= dah barang tentu perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sudah tidak = lagi membutuhkan pembuktian. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat ditafsirk= an bahwa sudah tidak ada lagi perkara pidana lain berkaitan dengan barang bukti TPPU tersebut yang sedang diproses.

3.   Perkara lain yang dimaksudkan dalam putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN= Kpg adalah perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt.

Bunyi putusan perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Lrt yang menetap= kan barang bukti berupa benda tidak bergerak milik Terpidana dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dapat juga ditafsirkan bahwa barang bukti berupa aset barang bergerak yang dikembalikan kepada Penuntut Umum tersebut dipergunakan dalam perkara lain tidak terbatas pada perkara pidana, tetapi perkara perdata yang mempunyai kaitan dengan objek perkara yang sama, sebab selain ke-4 (keempat) perkara pidana lain yang mempunyai keterkaitan dengan perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg, perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt juga mempunyai keterkaitan dengan perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg karena mempunyai objek perkara y= ang sama dengan perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg yaitu perbuatan mela= wan hukum yang dilakukan oleh para Terpidana selaku pengurus LKF Mitra Tiara.

Bunyi pertimbangan hukum Majelis Hakim khusus mengenai dasar pengemba= lian barang bukti yaitu:

“Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui b= ahwa Nasabah yang menjadi korban dalam perkara ini mencapai kurang lebih 16.000 orang dengan nilai tabungan yang terhimpun beserta bunga tabungan para nasa= bah yang menjadi setoran kurang lebih mencapai Rp.413.795.357.693,- dan belum dikembalikan oleh pihak LKF Mitra Larantuka serta didalam perkara perbankan atas nama terdakwa yang merupakan perkara pokok (predicate crime) dari perk= ara Tindak Pidana Pencucian Uang ini, terdakwa telah dinyatakan terbukti bersal= ah melakukan Tindak Pidana Perbankan“ Menghimpun Dana dari Masyarakat da= lam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, dan dari harta / barang bukti yang disita, menurut Maj= elis Hakim nilai barang bukti tersebut tidak mencapai nilai kerugian nasabah yang belum dikembalikan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunak= an dalam perkara lain”;

Pertimbangan hukum yang berbunyi: ”diketahui bahwa Nasabah yang menjadi korban dalam perkara ini mencapai kurang lebih 16.000 orang dengan nilai tabungan yang terhimpun beserta bunga tabungan para nasabah yang menj= adi setoran kurang lebih mencapai Rp.413.795.357.693,- dan belum dikembalikan o= leh pihak LKF Mitra Larantuka” telah menyiratkan makna bahwa pengembalian nilai tabungan para nasabah yang menjadi korban merupakan sesuatu yang seca= ra khusus menjadi atensi Majelis Hakim perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN = Kpg. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu cara pengembalian nilai tabungan = para nasabah yang menjadi korban adalah melalui pengajuan gugatan secara perdata oleh nasabah yang mejadi Korban terhadap Para Terpidana yang telah dinyatak= an bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Peluang untuk menggugat secara perdata tersebut terbuka dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi: ”di dalam perkara perbankan atas nama terdakwa yang merupakan perkara pokok (predicate crime) dari perk= ara Tindak Pidana Pencucian Uang ini, terdakwa telah dinyatakan terbukti bersal= ah melakukan Tindak Pidana Perbankan “Menghimpun Dana dari Masyarakat da= lam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”, karena itu dapat pula ditafsirkan bahwa perkara lain yang dimaksudkan dalam putusan tersebut adalah perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt.

Adanya multitafsir terhadap bunyi putusan dan benturan antara norma h= ukum publik dengan norma hukum privat mengenai status barang bukti/objek eksekusi berupa 2 (dua) aset milik terpidana/tergugat/termohon eksekusi tersebut di atas, selanjutnya perlu dianalisis untuk diketahui bagaimana seharusnya yang dilakukan bilamana terjadi multitafsir dan benturan antara hukum publik den= gan hukum privat dari perspektif norma dan teori.

Menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepenting= an penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Ayat (1).

Selain itu, terdapat pula adagium dalam hukum yang menyatakan bahwa apabila terjadi konflik antara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan atau yang didahulukan adalah hukum publik, karena atas dasar memprioritaskan kepentingan umum yang lebih besar dari kepentingan pribadi. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum dalam ilmu hukum mengenai pembag= ian lapangan hukum, hukum pidana termasuk dalam lapangan hukum publik yang meng= atur hubungan antara individu dengan negara, sedangkan hukum perdata termasuk da= lam lapangan hukum privat yang mengatur hubungan antara individu dengan individ= u.

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa dalam mengkaji dan mempertimbangkan suatu tindakan hukum, apakah tindakan hukum itu bertentang= an dengan perikemanusiaan atau tidak, jangan semata-mata bertitik tolak dari s= egi kepentingan debitur an sich. Nilai perikemanusiaan harus juga diuji keseimbangannya dengan nilai kepentingan umum berdasarkan prinsip “hak siapa yang lebih diutamakan” atau the theory of the priority right. Menurut prinsip di atas, kepentingan umum harus diutamakan dari kepentingan individu. Dengan kata lain kepentingan umum harus diprioritaskan dari kepentingan debitur. Kepentingan publik harus didahulukan daripada kepentin= gan individu.

Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Roscoe Pound, yang menyatak= an bahwa dalam hal terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan individu, maka hukum akan lebih memilih mengedepankan kepentingan yang lebih utama melalui penggunaan kekuasaan. Kepentingan utama yang dimaksudkan adalah kepentingan yang memberikan manfaat lebih besar terhadap publik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Undang-Undang telah menetapkan penyitaan pidana memiliki urgensi publik yang lebih tinggi dibanding penyitaan perdata dalam bidang privat karena dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di sidang, demikian pula adagium dalam hukum yang menyatakan bahwa kepentingan hukum publik mengalahkan kepentingan hukum privat serta pendapat para ahli menyatakan bahwa kepentin= gan publik harus lebih dikedepankan atau diprioritaskan daripada kepentingan individual, maka sepatutnya kepentingan individual dikesampingkan demi kepentingan publik, sekalipun demikian, sebagaimana pendapat John Rawls yang menyatakan keadilan harus dicapai tanpa mengorbankan kepentingan orang lain, oleh karena itu sedapat mungkin kepentingan individual tidak dikorbankan. H= al mana tentu demi mewujudkan suatu hukum yang memberikan manfaat kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Telah jelas bahwa hukum publik harus didahulukan dari hukum privat at= au perkara pidana didahulukan daripada perkara perdata, namun hendaknya sedapat mungkin kepentingan para nasabah selaku korban tindak pidana tidak dikorban= kan, oleh karena itu terhadap objek eksekusi perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2017/= PN Lrt yang merupakan barang bukti dalam perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg harus diketahui statusnya dengan jelas apakah masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara pidana lain atau sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana lain atau perkara lain yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim perkara TPPT Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg adalah perkara lain tidak terbatas pada perkara pidana, tetapi perkara lain yang mempunyai objek yang sama dengan perkara TPPU yaitu perkara perdata no= mor 9/Pdt.G/2017/PN Lrt yang dalam hal ini mempunyai objek perkara yang sama de= ngan perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Lrt yakni LKF Mitra Tiara.

Berkaitan dengan itu, demi kepastian hukum bagi semua pihak, maka seharusnya pihak yang sekarang sedang menguasai barang bukti atau objek eksekusi berupa dua aset barang tidak bergerak tanah dan bangunan milik Terpidana/Tergugat/Termohon Eksekusi yaitu dalam hal ini Penuntut Umum harus proaktif melakukan penelusuran ke Penyidik apakah dua aset berupa tanah dan bangunan milik Terpidana/Tergugat/Termohon Eksekusi tersebut masih dibutuhk= an untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana lain atau sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana lain. Set= elah memperoleh kejelasan mengenai status barang bukti tersebut, maka selanjutnya Penuntut Umum harus menentukan bagaimana penanganan terhadap barang bukti tersebut, sebab dengan mengetahui kejelasan perihal status barang bukti dal= am perkara TPPU tersebut dapat membuka ruang untuk pemenuhan hak-hak para nasa= bah selaku Pemohon Eksekusi/Korban Tindak Pidana.

KESIMPULAN

Berdasa= rkan analisis yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjuk= an meskipun putusan perkara perdata mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap o= bjek eksekusi yang disita oleh Jaksa dalam perkara pidana TPPU, namun masih dipengaruhi oleh adanya benturan antara hukum publik dengan hukum privat sehingga belum memberikan suatu kepastian hukum sepenuhnya bagi masyarakat pencari keadilan.

&n= bsp;

&n= bsp;

&n= bsp;

DAFTAR PUSTAKA

Baihaki, Ahmad, & Prasetya, M. Rizhan Bu= di. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. = Krtha Bhayangkara, 15(2), 289–308.

Fendri, Azmi, & Mannas, Yussy A. (2021). Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau dari Keberadaan Lem= baga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota Padang). AD= HAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2), 151–170.

Firman, S. (2017). Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 PRP Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya . (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Halafah, Sholihin, Hamid, Imran, Baharuddin, Hamza, & Abbas, Ilham. (2020). Efektivitas Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Sunggumina= . Journal of Lex Generalis (JLG), 1(1), 148–165.<= /p>

Halilah, Siti, & Arif, Mhd Fakhrurrahman. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Siyasah: Jurnal Hukum T= ata Negara, 4(II).

Harvianto, Riswanda. (2017). Studi Tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Obyek Eksekusi yang Dikua= sai Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor: 30/Pdt. G/2009/Pn. Ska Jo Nomor: 347/Pdt/2009/Pt. Smg Jo Nomor: 1274k/Pdt/2010 Jo Nomor: 222pk/Pdt/2015).

Hidayat, Muhammad Rifqi, & Komarudin, Parman. (2020). Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. Al-Adl: Jurnal Hukum, 11(2), 184–196.

Librayanto, Romi, Riza, Marwati, Ashri, Muhammad, & Abdullah, Kasman. (2019). Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. Amanna Ga= ppa, 43–66.

Lie, Erick Sambuari. (2023). IMPLIKASI HUKUM PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA. LEX PRIVATUM, 11(3).

Maulidi, Mohammad Agus. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspekt= if Negara Hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(4), 535–557.

Muhammad Iqbal Nasution. (2018). Kepastian Hukum Eksekusi terhadap putusan pengadilan gugatan sederhana (studi kasus Pengadilan Negeri Medan) . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perundang-Undangan, Peraturan, & Indones= ia, Undang Undang Dasar Negara Republik. (1915). Tahun 1945 (Lembaran Negara T= ahun 1959 Nomor 75). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.=

Purba, M. E. (2013). Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta .= (Doctoral dissertation, UAJY).

Risdianto, Danang. (2017). Perlindungan Terh= adap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 125–142.

Soeroso, Fajar Laksono. (2013). “PEMBANGKANGAN” TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Jurnal Yudisial, 6(3), 227–249.

Tampubolon, Wahyu Simon. (2019). Peranan Seo= rang Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase. Jurnal Ilmiah Advokasi, 7(1), 21–30.

No	Jeni= s/Nomor Perkara	Terd= akwa/Terpidana	Kete= rangan
1	Perkara tindak pidana perbankan Nomor 237/Pid.B/2015/PN Kpg Jo. Nomor 176/PID/2015/PT Kpg Jo. Nomor 716 K/PID/2016	Nikolaus Ladi=	- Perka= ra asal dari perkara TPPU Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg. - Putus= an telah berkekuatan hukum tetap. Sebagian bara= ng bukti surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan sebagian barang bu= kti aset bernilai ekonomis dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama terdakwa Nikolaus Ladi.
2.	Perkara tindak pidana perbankan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt Jo. Nomor 41/PID/2015/PT KPG = Jo. Nomor 1719 K/Pid.Sus/2015	Mikael Hegong=	- Putus= an telah berkekuatan hukum tetap. - Sebag= ian barang bukti berupa surat dan uang dikembalikan kepada pemiliknya, sebagi= an barang bukti berupa surat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadik= an barang bukti dalam perkara Fransiska Somi Biri, sebagian barang bukti ber= upa surat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Petrus Talu Hurint.
3.	Perkara tindak pidana perbankan Nomor 92/Pid.B/2014/PN Lrt Jo. Nomor 42/PID/2015/PT KPG = Jo. Nomor 1729 K/Pid.Sus/2015	Petrus Talu Hurint	- Putus= an telah berkekuatan hukum tetap. - Sebag= ian barang bukti berupa buku tabungan dikembalikan kepada pemiliknya, sebagian barang bukti berupa surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimusnahkan, sebagian barang bukti surat tetap terlampir dalam berkas perkara.
4.	Perkara tindak pidana perbankan Nomor 93/Pid.B/2014/PN Lrt Jo. Nomor 43/PID/2015/PT KPG = Jo. Nomor 1721 K/Pid.Sus/2015	Fransiska Somi Biri	- Putus= an telah berkekuatan hukum tetap. - Sebag= ian barang bukti berupa surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimusnahkan, sebagian barang bukti surat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Petrus Talu Hurint.=