Peran Masyarakat atas partisipasi Pembayaran Utang Negara: Tinjauan Hukum Tata Negara dan Prinsip Gotong Royong
Main Article Content
Penelitian ini membahas urgensi keterlibatan masyarakat dalam upaya pembayaran utang negara dari perspektif hukum tata negara dan nilai-nilai gotong royong dalam Pancasila. Latar belakang penelitian didasari oleh meningkatnya beban utang negara serta rendahnya kesadaran publik terhadap kontribusi non-fiskal warga negara dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan hukum dan nilai-nilai konstitusional yang mendukung partisipasi publik dalam Gerakan Bayar Utang Negara (GBUN) serta mengidentifikasi arah penguatan kebijakan yang sejalan dengan semangat Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap sumber hukum primer (UUD 1945, Ketetapan MPR, dan peraturan perundangan terkait) serta literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat kewajiban hukum formal bagi warga negara untuk membayar utang negara, partisipasi publik dalam GBUN merupakan bentuk implementasi nilai konstitusional, khususnya pasal 27 dan 30 UUD 1945, yang menekankan peran aktif warga dalam menjaga kedaulatan negara. Gerakan ini juga mencerminkan aktualisasi nilai gotong royong dalam Pancasila sebagai dasar moral bagi solidaritas nasional. Implikasi penelitian menegaskan perlunya reformasi hukum dalam tata kelola partisipasi publik di bidang fiskal, melalui pembentukan instrumen hukum yang mendukung keterlibatan masyarakat serta pendidikan kewarganegaraan yang menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab fiskal negara.
Betan, N. A. U. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia. Jurnal Penelitian dan Pengabdian.
Dewanti, P. A. (2023). Gotong-royong dalam memperkuat partisipasi warga: Kajian nilai kebersamaan dan solidaritas di masyarakat Indonesia. Jurnal Pemberdayaan & Partisipasi Masyarakat.
Humaedi, M. A., Wibowo, D. P., Hariyanto, W., Susilo, S. R. T., Wijayanti, F., Hakim, F. N., Martino, M., Wijaya, G., Andari, R. N., Yumantoko, Y., & Tessa, A. (2025). Shifting collective values: The role of rural women and gotong royong in village fund policy. Humanities and Social Sciences Communications, 12, 411. https://doi.org/10.1057/s41599-025-04577-6
Indrawati, S. M. (2024). Indonesia’s fiscal policy in the aftermath of the pandemic. Asia Pacific Journal of Public Administration.
International Budget Partnership. (2022). Open budget survey 2021: Indonesia country results.
Kurniawan, W., & Sanapiah, A. A. (2021). Budgeting information systems of central and regional governments in Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 7(1), 30–40.
Larasati, T. Z. (2025). Penguatan nilai gotong-royong dalam masyarakat di era modernisasi. Jurnal Aksiologi Sosial & Budaya.
Lukiyanto, K., & Wijayaningtyas, M. (2020). Gotong royong as social capital to overcome micro and small enterprises’ capital difficulties. Heliyon, 6(9), e04879. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04879
Mukhlis, M. M., Wahab, H. A., Paidi, Z., Sastrawaty, N., & Hasan, H. (2024). Heavy parliamentary v. heavy executive: Ambiguity of power in Indonesian constitutional practices. Jurnal Media Hukum, 31(2), 186–205. https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.21703
Muksin, A. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. LPPM.
OECD. (2021). OECD economic surveys: Indonesia 2021. OECD Publishing.
Pamungkas, R. H. (2016). Estimation of Indonesia's fiscal reaction function. Kementerian Keuangan RI – KEK E-journal.
Permatasari, E. (2021). Efektivitas pengelolaan Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat: Studi kasus di Kabupaten. Jurnal Keuangan Publik Desa.
Pradana, A. W. (2022). Enhancing citizen rights in participatory budgeting in Indonesia: A legal perspective. Policy & Governance Review, 6(3), 184–196. https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.548
Putri, M. A. K. (2022). The impact of fiscal space on Indonesia’s growth and public investment. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 25(3).
Sipayung, S. M. (2025). Analysis of the determinants of government debt in Indonesia. International Journal of Innovation and Scientific Research.
Syamsurijal, C. A. (2019). Public financial analysis in the preparation of Indonesia’s state budget (APBN). International Journal of Research and Review, 6(4), 327–335.
World Bank. (2024). Funding Indonesia’s Vision 2045: Investments in human and physical capital. World Bank Group.
Yanti, D., Mawartina, J., Sarlini, H., & Pangestoeti, W. (2025). Mekanisme Pengelolaan Utang Negara Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Nasional. Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara, 2(1), 96–114.
