Analisis Yuridis Tidak Terbuktinya Obstruction of Justice dalam Putusan Hasto Kristiyanto: Tinjauan Berdasarkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan
Main Article Content
Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst terkait perkara Hasto Kristiyanto yang dibebaskan dari dakwaan obstruction of justice berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor. Fokus penelitian diarahkan pada dua isu utama, yaitu apakah putusan “tidak terbukti” tersebut telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta apakah interpretasi hakim terhadap unsur-unsur obstruction mencerminkan kemanfaatan bagi pemberantasan korupsi dan kepentingan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menafsirkan Pasal 21 sebagai delik materiil dengan mensyaratkan akibat konkret, berbeda dari putusan sebelumnya seperti kasus Lucas dan Fredrich Yunadi yang menempatkannya sebagai delik formil. Putusan ini menjaga kepastian hukum melalui standar pembuktian ketat, tetapi mengorbankan keadilan substantif dan kemanfaatan, karena melemahkan efektivitas Pasal 21 UU Tipikor dalam mencegah penghalangan proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi penafsiran melalui pedoman Mahkamah Agung, penguatan perlindungan saksi, serta revisi Pasal 21 UU Tipikor agar sejalan dengan KUHP Baru. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemberantasan korupsi yang melindungi kepentingan masyarakat luas.
Arfiani, A., Syofyan, S., & Delyarahmi, S. (2023). Problematika penegakan hukum delik obstruction of justice dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UNES Journal of Swara Justisia, 6(4). https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.294
Aryani, E., Jumiati, A., & Pamungkas, N. S. (2025). Criminal responsibility of the perpetrator of obstruction of justice in corruption crimes. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(4), 1–15.
DetikNews. (2025, Januari 15). Jejak Hasto jadi tersangka hingga ditahan KPK. https://news.detik.com/berita/d-7787950/jejak-hasto-jadi-tersangka-hingga-ditahan-kpk
Dimas, A., Hasrul, M., & Mirzana, H. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap advokat atas interpretasi obstruction of justice. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5(2). https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10901
Fuady, I. N., Andini, O. G., & Mulawarman. (2023). Problematika delik obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Alauddin Law Development Journal, 5(3), 724–737.
Gossman, W., & Cooper, J. S. (2020). Hyperbaric treatment of crush injury and compartment syndrome. In StatPearls.
Indonesia Corruption Watch. (2023). Laporan tahunan 2022: Potret penegakan hukum korupsi di Indonesia. ICW.
Isra, S., Yuliandri, Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. International Journal of Law, Crime and Justice, 51. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.07.001
Koçak, D., & Kerse, G. (2022). How perceived organizational obstruction influences job satisfaction: The roles of interactional justice and organizational identification. SAGE Open, 12(1). https://doi.org/10.1177/21582440221079933
Korompot, M. I. S., Al-Fatih, S., & Pradhan, D. (2021). The principle of equality before the law in Indonesian corruption case: Is it relevant? Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 1(3). https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.13
Lubis, F. (2021). Analisis obstruction of justice dalam perspektif hukum. Review-UNES Law Journal, 5(1), 45–62.
Nugroho, A. (2019). Penerapan Pasal 21 UU Tipikor dalam pembuktian obstruction of justice. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), 567–589.
Pettanasse, I., Asiyah, N., & Aprilia, R. (2024). Tindak pidana obstruction of justice dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Journal of Sharia and Legal Science, 6(1), 162–175.
Putri, D. A., & Santoso, B. (2021). Perlindungan saksi dan justice collaborator dalam perkara korupsi di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 18(2), 345–368.
Rakhmawati, D. A. (2022). Obstruction of justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jurnal Mimbar Hukum, 34(2), 201–218.
Sesma, V. I. (2019). Equality before law: Analysis of some objections from legal philosophy. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 42. https://doi.org/10.14198/DOXA2019.42.06
Tanck, D. E. (2019). The principle of equality before the law in international law. Cuadernos de Derecho Transnacional, 11(1). https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4622
Tangko, L. A. A., Agung, D., & Andi Dewi Pratiwi. (2023). Penerapan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana obstruction of justice. Alauddin Law Development Journal, 5(2). https://doi.org/10.24252/aldev.v5i2.35685
Tribunnews. (2025, Juli 26). Hasto Kristiyanto bebas dari dakwaan obstruction of justice tapi terbukti terlibat suap. https://www.tribunnews.com
Umammi, R. (2021). Pola manipulatif dalam tindak pidana obstruction of justice. Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 15(2), 189–203.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Yuherawan, D. S. B. (2020). Obstruction of justice in corruption cases: How does the Indonesian Anti-Corruption Commission investigate the case? Journal of Indonesian Legal Studies, 5(1), 221–242.
