Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Demokrasi Tahun 2024 di Indonesia

Mahkamah Konstitusi Demokrasi Judicial Review Pemilu 2024 Supremasi Hukum

Authors

  • Choirunnisa Amalia
    choirunnisaamalia.2023@student.uny.ac.id
    Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, Indonesia
  • Yayuk Hidayah Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, Indonesia
April 14, 2026

Downloads

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika hubungan antara demokrasi dan supremasi hukum dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Indonesia. Putusan tersebut memunculkan perdebatan terkait batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam menguji norma yang termasuk kebijakan hukum terbuka, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara demokrasi dan konstitusi serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap sistem pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya mengubah norma hukum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai konsistensi putusan, legitimasi demokratis, serta independensi kekuasaan kehakiman. Putusan ini berdampak langsung pada konfigurasi politik, termasuk membuka ruang pencalonan figur tertentu dalam kontestasi pemilu. Kesimpulannya, meskipun secara formal putusan tersebut sah dan mengikat, namun secara substantif berpotensi melemahkan kualitas demokrasi apabila tidak diimbangi dengan konsistensi hukum dan integritas lembaga peradilan.