Analisis Hermeneutika Pasal 51 (C) Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Model Penyelesaian Tindak Pidana dengan Keadilan Restoratif

Abstract

Pasal 51(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan persoalan normatif karena memasukkan konsep "pemulihan" sebagai salah satu tujuan pemidanaan, padahal istilah tersebut secara tradisional berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dalam ranah hukum acara pidana. Artikel ini menganalisis pasal tersebut melalui pendekatan hermeneutika hukum guna menilai kejelasan makna, konsistensi sistemik, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hermeneutis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 51(c) mengandung kekaburan kategori antara norma materiil dan formil, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni dalam sistem peradilan pidana. Frasa "pemulihan" tidak secara eksplisit merujuk pada mekanisme keadilan restoratif, yang dapat menyebabkan multi tafsir dan inkonsistensi dalam implementasinya oleh aparat penegak hukum. Analisis hermeneutika juga memperlihatkan bahwa model keluarga (family model) dalam praktik keadilan restoratif lebih sejalan dengan tujuan pemulihan sebagaimana dipahami dalam teori modern, namun tetap memerlukan reposisi dalam struktur hukum acara pidana. Artikel ini menyimpulkan perlunya reposisi makna pemulihan agar sesuai dengan struktur hukum acara pidana dan praktik restorative justice yang sistematik, serta merekomendasikan pembentukan peraturan pelaksana yang komprehensif dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan khusus.