Strategi Kebijakan Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan Permukiman Transmigrasi di Lokasi Batubi SP.1, SP.2, SP.3 dengan Kawasan Hutan-HPK Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluan Riau
Downloads
Program Transmigrasi telah dijadikan prioritas dalam pembangunan jangka panjang di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup para transmigran dan masyarakat setempat. Permasalahan tumpang tindih lahan di wilayah Batubi, Kabupaten Natuna, merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan tata kelola pertanahan. Tumpang tindih kepemilikan dan pemanfaatan lahan terjadi akibat perbedaan data administrasi, lemahnya penataan ruang, serta minimnya sinkronisasi antara masyarakat, pemerintah dan pihak terkait. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial, ketidakpastian hukum serta menghambat pembangunan dan investasi di wilayah tersebut. Policy Paper ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tumpang tindih lahan di Batubi serta dampaknya terhadap masyarakat lokal. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode Bardach dan metode Dunn. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan memerlukan penguatan koordinasi antar instansi, pembaharuan data pertanahan yang terintegrasi, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan di wilayah Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluan Riau.
Hutan, T. T. P. K. (n.d.). Laporan Penelitian Tim Terpadu Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Atas Nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Untuk Lahan Usaha II Transmigran Lokasi Batubi SP.1, SP.2, SP.3 Di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Redistribusi Tanah, (2017).
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.452/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, (2021).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, (2021).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tanah Objek Reforma Agraria Kawasan Hutan (TORA), (2022).
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi, (2025).
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (1999).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2007).
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, (2009).
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, (2010).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2013).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2014).
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), (2016).
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, (2017).
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2020).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2020).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, (2021).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, (2021).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi, (2019).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi, (2021).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 195 Tahun 2023 tentang Strategi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi, (2023).
Keputusan Bupati Natuna Nomor 173 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama Transmigran Pengganti Untuk Penyelesaian Sertifikasi Lahan Hak Milik Transmigran SKP.B Eks Transmigrasi Batubi SP.1, SP.2 dan SP.3, Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, (2017).
Keputusan Bupati Natuna Nomor 241 Tahun 2021 tentang Status Kepemilikan Lahan Usaha II Atas Nama Transmigran Asli, Ahli Waris dan Pengganti Hak Atas Tanah Transmigran yang Tinggal Menetap Di Lokasi Eks Permukiman Transmigrasi Untuk Penyelesaian Sertifikasi Lahan Usaha II SKP.B Batubi Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, (2021).
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011–2031.
Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Kompas.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau Tahun 2017–2037.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
Transmigrasi, D. J. P. dan P. K. (2023). Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penyelesaian Legalitas Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Transmigrasi, D. J. P. K. dan P. P. (n.d.). Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Copyright (c) 2026 Diah Eka Poespaningroem
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA). that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
