Strategi Penguatan Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Hak Nelayan Tradisional Berdasarkan Konsep Kearifan Lokal (Studi Kasus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi)

Pemasangan pagar laut di wilayah pesisir Bekasi menimbulkan permasalahan hukum, sosial, dan ekologis, khususnya terkait pelanggaran hak akses nelayan tradisional. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum pemasangan pagar laut terhadap hak nelayan tradisional serta merumuskan strategi penguatan kebijakan berbasis kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan pagar laut telah menghambat akses nelayan ke laut, meningkatkan biaya operasional, serta berpotensi melanggar hak ekonomi dan prinsip keadilan sosial. Selain itu, dampak ekologis berupa kerusakan ekosistem pesisir juga memperkuat implikasi hukum terhadap pelaku. Pembahasan menegaskan pentingnya integrasi hukum formal dengan kearifan lokal melalui pendekatan co-management, serta perlunya penguatan regulasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa perlindungan hak nelayan tradisional harus dilakukan secara komprehensif melalui kebijakan hukum yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan mengakomodasi nilai-nilai lokal sebagai dasar pengelolaan wilayah pesisir.