Analisis Sosio-Legal terhadap Value for Money (VfM) Anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah: Kepatuhan Regulasi vs Realitas Keterlibatan Publik
Main Article Content
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu instrumen hukum formal untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik (law in books). Namun secara sosiologis (law in action), alokasi anggaran Sosper yang dikelola oleh Sekretariat DPRD sering kali terjebak dalam formalitas administratif demi penyerapan anggaran semata, tanpa memberikan dampak edukasi hukum yang nyata bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran Sosper melalui lensa Value for Money (VfM) dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, guna mengungkap ketegangan antara tingkat kepatuhan regulasi formal dengan realitas keterlibatan publik yang substantif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan sosio-legal, menguji ketegangan antara kepatuhan regulasi (indikator Ekonomi dan Efisiensi) dengan realitas keterlibatan publik yang substantif (indikator Efektivitas). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pengelola keuangan di Sekretariat DPRD, perwakilan legislatif, dan kelompok masyarakat, sementara data sekunder bersumber dari dokumen anggaran dan laporan realisasi kinerja instansi. Analisis data dilakukan secara kontekstual untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum (legal gap) yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya adanya gap struktural di mana tingginya serapan anggaran tidak linear dengan pemahaman hukum Masyarakat serta praktik "simulasi kepatuhan" (compliance simulation) dalam tata kelola anggaran Sosper. Secara administratif (indikator Ekonomi dan Efisiensi), laporan pertanggungjawaban dinilai berhasil dan patuh pada regulasi keuangan daerah.
Bovaird, T., & Loeffler, E. (2012). From engagement to co-production: The contribution of users and communities. Public Money & Management, 32(3), 207–214. https://doi.org/10.1080/09540962.2012.676675
Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x
Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. Public Administration Review, 74(4), 445–456. https://doi.org/10.1111/puar.12238
Christin Br Sembiring, Y., Deplora Br Tarigan, W., Parhusip, P. T., Natalia Padang, N., Lumbangaol, R., & Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas, P. (2025). REALISASI BELANJA DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN (Vol. 11, Number 2).
de Graaf, G., & Huberts, L. (2011). Public value in public administration. Public Management Review, 13(4), 527–544. https://doi.org/10.1080/14719037.2010.532961
Hazizah, W., & Effendi, L. (2025). ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN LOMBOK UTARA (Vol. 1, Number 2). Oktober.
Hood, C. (2010). Accountability and transparency: Siamese twins, matching parts, awkward couple? West European Politics, 33(5), 989–1009. https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486122
Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). PUBLIKA?: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 32–45. https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766
Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik. Andi.
Nabatchi, T. (2010). Addressing the citizenship and democratic deficits. Public Administration Review, 70(4), 568–578. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02296.x
Nugroho, K., & Nugroho, K. (2022). Pengaruh Implementasi Model Kematangan Terhadap Pencapaian Value For Money untuk Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Studi Kasus: Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jurnal Kebijakan Ekonomi, 17(1), 46–57. https://doi.org/10.21002/jke.2022.04
Osborne, S. P. (2018). From public service-dominant logic to public service logic. Public Management Review, 20(2), 225–231. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1350461
Pengawasan Keuangan Dan Penyajian, P., Elda, N., Studi Akuntansi, P., Ekonomika dan Bisnis, F., & Kanjuruhan Malang, U. (2020). LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KOTA MALANG (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang) Sulistyo Eris Dianawati. 8(1).
Rais Asmar, A., Alauddin Makassar Jl Sultan Alauddin No, N., Somba Opu, K., Gowa, K., Selatan, S., & Penulis, K. (2019). Diseminasi (Promulgation) atau Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 18(2), 921–927. http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose
Ridwan, M., Universitas, A., Makassar, M., Sultan, J., & 259 Makassar, A. N. (n.d.). KONSEP VALUE FOR MONEY: ALTERNATIF PENGUKURAN KINERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM LUWU TIMUR.
Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). ATESTASI?: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(1), 16–28. https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39
Sørensen, E., & Torfing, J. (2011). Enhancing collaborative innovation in the public sector. Administration & Society, 43(8), 842–868. https://doi.org/10.1177/0095399711418768
Vago, S., & Barkan, S. E. (2018). Law and Society. Routledge.
Voorberg, W. H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2015). A systematic review of co-creation and co-production. Public Management Review, 17(9), 1333–1357. https://doi.org/10.1080/14719037.2014.930505
