Kegagalan Sistemik Pengawasan Anak Perusahaan BUMN: Model Pengawasan Terintegrasi Berbasis Integritas
Main Article Content
Kasus korupsi tata kelola pengadaan minyak mentah dan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) pada PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023 merupakan salah satu skandal tata kelola BUMN terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan kerugian negara mencapai Rp300.003 triliun (BPKP) dan kerugian konsumen Rp17,4 triliun per tahun (CELIOS). Penelitian ini bertujuan menganalisis kegagalan sistemik mekanisme pengawasan internal dan eksternal, mengkaji pertanggungjawaban hukum direksi, komisaris, dan Kementerian BUMN, serta merumuskan model pengawasan ideal. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian menemukan bahwa kegagalan pengawasan terjadi secara berlapis: asimetri informasi pada Dewan Komisaris, subordinasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) kepada Direktur Utama yang merupakan pelaku utama, fragmentasi kewenangan di antara tujuh lembaga pengawas, hingga sertifikasi ISO 37001 yang bersifat seremonial. Kajian komparatif terhadap PETRONAS (Malaysia), Equinor (Norwegia), dan Saudi Aramco menunjukkan Indonesia tertinggal pada lima elemen kritis: independensi audit internal, akses informasi real-time, standar etika lintas korporasi, whistleblowing substantif, dan transparansi anak perusahaan. Sebagai solusi, dirumuskan Model Pengawasan Terintegrasi Berbasis Integritas (MPTBI) dengan empat pilar: kemandirian pengawasan internal, sinergi pengawasan eksternal, pengawasan berbasis teknologi dan data, serta pembangunan budaya integritas korporasi. Implementasi model ini memerlukan amendemen Pasal 68 UU BUMN, penguatan metodologi audit BPK berbasis risiko, dan komitmen politik dari Kementerian BUMN.
Keywords:
Kegagalan Sistemik, Pengawasan BUMN, Korupsi Pengadaan BBM, Tata Kelola Korporasi, Model Pengawasan Terintegrasi Berbasis Integritas
Aisyah, Rr. Herini Siti. Pemerintah, BUMN, dan Hukum Administrasi: Uji Tuntas BUMN sebagai Badan Hukum Publik atau Privat? Surabaya: Airlangga University Press, 2025. https://omp.unair.ac.id/aup/catalog/book/1494
Hadjon, Philipus M., et al. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta: KNKG, 2006.
https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2016.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Terry, George R. dan Leslie W. Rue. Dasar-Dasar Manajemen. Terjemahan G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
Alimudin, G. C. "Pertanggungjawaban Pidana Direksi dan Komisaris BUMN Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025." RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4446
Amiroel, A., & Pratiwi, M. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Industri BUMN." ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 50-60. https://doi.org/10.56799/jim.v5i1.13603
Aslam, N. "Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia." Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 359-372. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818
Asri Putri, T., & Herning Sitabuana, T. "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." SIBATIK Journal, Vol. 1, No. 7 (2022), hlm. 1003- 1018. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118
Baitullah. "Pengaturan Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Negara terhadap BUMN." INICIO LEGIS: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo. https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/13049
Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara." Halu Oleo Legal Research, Vol. 5, Issue 2 (Agustus 2023). https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/551/218
Fasa, Angga Wijaya Holman & Sofia Yuniar Sani. "Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik." Integritas: Jurnal Anti Korupsi, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 187-208. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684
Mirahadisaputro, Moch Arif, et al. "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Terhadap Perusahaan Induk (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 21 P/HUM/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 01/PHPU- PRES/XVII/2019)." Jurnal Kolaboratif Sains, 2022. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/2735/2297
Nurafni K.A., Catherine Ayunia Z.P., Yusuf Saepul Z. "Sistem Pengawasan dalam Pengadaan Minyak dan Gas Bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga." Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2271
Prastika, R.Y. "Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero)." Jurnal Idea Hukum, Vol. 2, No. 1 (2020). https://www.jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/134
Rahman, Faqih Zuhdi. "Batasan Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN dalam Perspektif Business Judgment Rule Pasca Revisi UU BUMN." Semarang Law Review (SLR), 2025. https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/13983
Ramatulloh, Fardo, et al. "Krisis Etika di Tubuh BUMN: Studi Moralitas dalam Kasus Korupsi Pertamina." Jurnal Pertanggungjawaban Negara dan Masyarakat (JPNM), Vol. 3, No. 2 (2025). https://journalpustaka.com/index.php/jpnm/article/view/494
Widjaja, Gunawan. "Pengaturan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, No. 2 (Maret 2025), hlm. 49-56. https://injoqast.net/index.php/ADIMEN/article/view/76/52
Al-Faryan, M.A.S. & Shil, N.C. "Agency Theory, Corporate Governance and Corruption: An Integrative Literature Review Approach." Cogent Social Sciences, Vol. 10, No. 1 (2024). https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2024.2337893
Boateng, Agyenim, Yan Wang & Collins G. Ntim. "National Culture, Corporate Governance and Corruption: A Cross-Country Analysis." International Journal of Finance & Economics, Vol. 26, No. 3 (2021), hlm. 3852-3874.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijfe.1991
Jensen, M.C. & W.H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4 (1976), hlm. 305-
360. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=94043
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024.
GRC Indonesia. "Korupsi Rp 193 Triliun di Pertamina: Apa yang Gagal dari Penerapan ISO 37001 Anti Penyuapan?" 2025. https://grc-indonesia.com/artikel/korupsi-rp193-triliun-di-pertamina-apa- yang-gagal-dari-penerapan-iso-37001-anti-penyuapan/ (diakses pada tanggal 5 April 2026).
IDN Times. "Mega Korupsi di Pertamina, DPR Minta Menteri BUMN Tanggung Jawab." 5 Maret 2025. https://www.idntimes.com/news/indonesia/amir-faisol/mega-korupsi-di-pertamina-dpr-minta- menteri-bumn-tanggung-jawab (diakses 10 April 2026).
Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Konferensi Pers Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina (Persero). Jakarta, 24-25 Februari 2025. https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/3996/read (diakses 5 April 2026).
Kompas.com. "Daftar 9 Tersangka Korupsi Pertamina Patra Niaga Beserta Perannya dalam Mengoplos Pertamax." 27 Februari 2025. https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/27/133000065/daftar-
9-tersangka-korupsi-pertamina-patra-niaga-beserta-perannya-dalam (diakses 5 April 2026).
Kompas.tv. "Dugaan Korupsi di Pertamina, Anggota Komisi VI DPR Minta Menteri BUMN Erick Thohir Bertanggung Jawab." 4 Maret 2025. https://www.kompas.tv/nasional/577936/dugaan-korupsi-di- pertamina-anggota-komisi-vi-dpr-minta-menteri-bumn-erick-thohir-bertanggung-jawab (diakses 10 April 2026).
Natural Resource Governance Institute. "Resource Governance Index 2013: Malaysia." https://resourcegovernance.org/sites/default/files/country_pdfs/malaysiaRGI2013.pdf (diakses 14
April 2026).
PETRONAS. "Governance and Ethics." https://www.petronas.com/sustainability/governance-and-ethics (diakses 14 April 2026).
Tempo.co. "Kronologi Korupsi Pertamina yang Rugikan Negara Hampir Rp 200 Triliun." 26 Februari 2025. https://www.tempo.co/hukum/kronologi-korupsi-pertamina-yang-rugikan-negara-hampir-
rp-200-triliun-1212348 (diakses 5 April 2026).
Tempo.co. "Kejagung Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Pertamina." 27 Februari 2025. https://www.tempo.co/hukum/kejagung-tetapkan-dua-tersangka-baru-kasus-korupsi-pertamina- 1212631 (diakses 5 April 2026).
Tempo.co. "Korupsi Pertamina, Kerugian Masyarakat Akibat Pertamax Oplosan Ditaksir Rp 17,4 Triliun per Tahun." 28 Februari 2025. https://www.tempo.co/hukum/korupsi-pertamina-kerugian- masyarakat-akibat-pertamax-oplosan-ditaksir-rp-17-4-triliun-per-tahun-1213472 (diakses 5 April 2026).
Tribun Tangerang. "Pertamina Dilanda Korupsi, Pengamat Minta Prabowo Turut Evaluasi Erick Thohir."
5 Maret 2025. https://tangerang.tribunnews.com/2025/03/05/pertamina-dilanda-korupsi-
pengamat-minta-prabowo-turut-evaluasi-erick-thohir (diakses 10 April 2026).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2017 tentang Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019
Hadjon, Philipus M., et al. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta: KNKG, 2006.
https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2016.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Terry, George R. dan Leslie W. Rue. Dasar-Dasar Manajemen. Terjemahan G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
Alimudin, G. C. "Pertanggungjawaban Pidana Direksi dan Komisaris BUMN Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025." RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4446
Amiroel, A., & Pratiwi, M. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Industri BUMN." ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 50-60. https://doi.org/10.56799/jim.v5i1.13603
Aslam, N. "Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia." Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 359-372. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818
Asri Putri, T., & Herning Sitabuana, T. "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." SIBATIK Journal, Vol. 1, No. 7 (2022), hlm. 1003- 1018. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118
Baitullah. "Pengaturan Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Negara terhadap BUMN." INICIO LEGIS: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo. https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/13049
Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara." Halu Oleo Legal Research, Vol. 5, Issue 2 (Agustus 2023). https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/551/218
Fasa, Angga Wijaya Holman & Sofia Yuniar Sani. "Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik." Integritas: Jurnal Anti Korupsi, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 187-208. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684
Mirahadisaputro, Moch Arif, et al. "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Terhadap Perusahaan Induk (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 21 P/HUM/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 01/PHPU- PRES/XVII/2019)." Jurnal Kolaboratif Sains, 2022. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/2735/2297
Nurafni K.A., Catherine Ayunia Z.P., Yusuf Saepul Z. "Sistem Pengawasan dalam Pengadaan Minyak dan Gas Bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga." Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2271
Prastika, R.Y. "Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero)." Jurnal Idea Hukum, Vol. 2, No. 1 (2020). https://www.jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/134
Rahman, Faqih Zuhdi. "Batasan Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN dalam Perspektif Business Judgment Rule Pasca Revisi UU BUMN." Semarang Law Review (SLR), 2025. https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/13983
Ramatulloh, Fardo, et al. "Krisis Etika di Tubuh BUMN: Studi Moralitas dalam Kasus Korupsi Pertamina." Jurnal Pertanggungjawaban Negara dan Masyarakat (JPNM), Vol. 3, No. 2 (2025). https://journalpustaka.com/index.php/jpnm/article/view/494
Widjaja, Gunawan. "Pengaturan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, No. 2 (Maret 2025), hlm. 49-56. https://injoqast.net/index.php/ADIMEN/article/view/76/52
Al-Faryan, M.A.S. & Shil, N.C. "Agency Theory, Corporate Governance and Corruption: An Integrative Literature Review Approach." Cogent Social Sciences, Vol. 10, No. 1 (2024). https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2024.2337893
Boateng, Agyenim, Yan Wang & Collins G. Ntim. "National Culture, Corporate Governance and Corruption: A Cross-Country Analysis." International Journal of Finance & Economics, Vol. 26, No. 3 (2021), hlm. 3852-3874.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijfe.1991
Jensen, M.C. & W.H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4 (1976), hlm. 305-
360. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=94043
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024.
GRC Indonesia. "Korupsi Rp 193 Triliun di Pertamina: Apa yang Gagal dari Penerapan ISO 37001 Anti Penyuapan?" 2025. https://grc-indonesia.com/artikel/korupsi-rp193-triliun-di-pertamina-apa- yang-gagal-dari-penerapan-iso-37001-anti-penyuapan/ (diakses pada tanggal 5 April 2026).
IDN Times. "Mega Korupsi di Pertamina, DPR Minta Menteri BUMN Tanggung Jawab." 5 Maret 2025. https://www.idntimes.com/news/indonesia/amir-faisol/mega-korupsi-di-pertamina-dpr-minta- menteri-bumn-tanggung-jawab (diakses 10 April 2026).
Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Konferensi Pers Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina (Persero). Jakarta, 24-25 Februari 2025. https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/3996/read (diakses 5 April 2026).
Kompas.com. "Daftar 9 Tersangka Korupsi Pertamina Patra Niaga Beserta Perannya dalam Mengoplos Pertamax." 27 Februari 2025. https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/27/133000065/daftar-
9-tersangka-korupsi-pertamina-patra-niaga-beserta-perannya-dalam (diakses 5 April 2026).
Kompas.tv. "Dugaan Korupsi di Pertamina, Anggota Komisi VI DPR Minta Menteri BUMN Erick Thohir Bertanggung Jawab." 4 Maret 2025. https://www.kompas.tv/nasional/577936/dugaan-korupsi-di- pertamina-anggota-komisi-vi-dpr-minta-menteri-bumn-erick-thohir-bertanggung-jawab (diakses 10 April 2026).
Natural Resource Governance Institute. "Resource Governance Index 2013: Malaysia." https://resourcegovernance.org/sites/default/files/country_pdfs/malaysiaRGI2013.pdf (diakses 14
April 2026).
PETRONAS. "Governance and Ethics." https://www.petronas.com/sustainability/governance-and-ethics (diakses 14 April 2026).
Tempo.co. "Kronologi Korupsi Pertamina yang Rugikan Negara Hampir Rp 200 Triliun." 26 Februari 2025. https://www.tempo.co/hukum/kronologi-korupsi-pertamina-yang-rugikan-negara-hampir-
rp-200-triliun-1212348 (diakses 5 April 2026).
Tempo.co. "Kejagung Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Pertamina." 27 Februari 2025. https://www.tempo.co/hukum/kejagung-tetapkan-dua-tersangka-baru-kasus-korupsi-pertamina- 1212631 (diakses 5 April 2026).
Tempo.co. "Korupsi Pertamina, Kerugian Masyarakat Akibat Pertamax Oplosan Ditaksir Rp 17,4 Triliun per Tahun." 28 Februari 2025. https://www.tempo.co/hukum/korupsi-pertamina-kerugian- masyarakat-akibat-pertamax-oplosan-ditaksir-rp-17-4-triliun-per-tahun-1213472 (diakses 5 April 2026).
Tribun Tangerang. "Pertamina Dilanda Korupsi, Pengamat Minta Prabowo Turut Evaluasi Erick Thohir."
5 Maret 2025. https://tangerang.tribunnews.com/2025/03/05/pertamina-dilanda-korupsi-
pengamat-minta-prabowo-turut-evaluasi-erick-thohir (diakses 10 April 2026).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2017 tentang Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019
