Pembuktian Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tipikor dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS.TPK/2020/PT DPS)
Downloads
Tindak pidana korupsi sering melibatkan tindakan terkoordinasi sehingga pembedaan antara penyertaan dan pemufakatan jahat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hakim dalam pembuktian pemufakatan jahat serta menjelaskan kerangka penegakan hukumnya dalam perkara korupsi dengan berfokus pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, koordinasi, keterlibatan, pembagian peran, atau tindakan bersama tidak dapat membuktikan pemufakatan jahat. Pembuktian mensyaratkan alat bukti sah yang menunjukkan adanya kesepakatan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana korupsi tertentu. Dalam perkara yang dikaji, keterlibatan para pihak dalam pengajuan dan penggunaan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi merupakan keadaan relevan, tetapi tidak otomatis membuktikan pemufakatan jahat. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus menghubungkan kehendak bersama, tindakan, peran, alat bukti, serta tindak pidana yang dituju dan membedakan pemufakatan jahat dari penyertaan, pembantuan, serta kerja sama administratif. Kesimpulannya, penerapan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan pembuktian selektif, menyeluruh, dan proporsional untuk mendukung pencegahan korupsi sekaligus melindungi asas legalitas, kepastian hukum, serta pertanggungjawaban pidana individual.
Adami Chazawi, S. H. (2022). Hukum pidana materiil dan formil KORUPSI di Indonesia. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Ardiansyah, I. (1833). Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemufakatan Jahat oleh Koruptor (Studi Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016).
Aries, A. (2022). Hukum pembuktian: Teori, asas, dan yurisprudensi (dalam perkara pidana, perdata, TUN, dan konstitusi). Rajawali Pers.
Butt, S., & Nathaniel, A. (2024). Evidence from criminal law experts in Indonesian criminal trials: Usurping the judicial function? The International Journal of Evidence & Proof, 28(2), 129–153. https://doi.org/10.1177/13657127231217319
Chazawi, A. (2022). Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia. Media Nusa Creative.
Danil, E. (2021). Korupsi: Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya. Rajawali Pers.
Effendi, E. (2022). Problematika pembuktian unsur memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri dalam tindak pidana korupsi. Rajawali Pers.
Evi Hartanti, S. H. (2023). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
Gultom, E. R., & Ginting, J. (2025). Construction of Criminal Conspiracy in Corruption Crime. Journal of Social Science (2963-1866), 4(1), 1.
Handayani, T. A. (2021). Hukum acara pidana: Tentang pembuktian dan putusan pengadilan. Nusamedia.
Hartanti, E. (2023). Tindak pidana korupsi. Sinar Grafika.
Haryono, B. T. B. (2021). Relevance Of Legal Certainty In Criminal Of Consent In The Eradication of Corruption Law. Law Development Journal, 3(3), 496–504.
Long, A., Hasibuan, I., Awang, M. J., & Ratnasari, D. (2025). Juridical analysis of the evidentiary practice in criminal conspiracy in narcotics cases. JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review, 6(3).
Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Mohas, M., Irawan, B., Fathurokhman, D. H. S., Prakarsa, A., & Yulia, R. (2023). Hukum Pidana Masa Depan: Masa Depan Hukum Pidana. Ranka Publishing.
Mulyadi, L. (2022). Kembang setaman tindak pidana korupsi Indonesia dalam teori, norma, dan praktik. Kencana.
Prayitno, B. (2021). Pertanggungjawaban pidana mafia tanah dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(2).
Putra, R. P. (2021). Penegakan hukum tindak pidana korupsi. Deepublish.
Rodliyah, & Salim HS. (2022). Pengantar hukum tindak pidana korupsi. Rajawali Pers.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
Copyright (c) 2026 Magdalena Yuni Tahalele, Deassy J A. Hehanussa Hehanussa, Elsa R M. Toule

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA). that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.





