Dari Government ke Governance: Analisis Kebijakan Publik atas Kolaborasi Multi-stakeholder dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kepulauan Nias

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui perspektif collaborative governance serta mengidentifikasi policy learning yang dapat diperoleh dari pengalaman pembangunan antar kabupaten di Kepulauan Nias untuk mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Nias Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder melalui studi dokumentasi. Data bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah pusat dan daerah, publikasi Badan Pusat Statistik, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta laporan lembaga pembangunan internasional. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan menggunakan perspektif collaborative governance untuk mengidentifikasi keterlibatan aktor, koordinasi, integrasi kebijakan, pemanfaatan sumber daya, dan hasil antara dari proses pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status daerah tertinggal tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan satu indikator pembangunan. Meskipun Kabupaten Nias Utara mengalami peningkatan indikator pembangunan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 67,38 pada 2025, kabupaten tersebut masih menghadapi persoalan pembangunan yang bersifat multidimensional. Perbandingan dengan tiga kabupaten lainnya menunjukkan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor, koordinasi antar pemerintahan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pergeseran dari government menuju governance tidak sekadar perubahan terminologi, tetapi menuntut perubahan cara pemerintah mengelola persoalan pembangunan melalui kolaborasi dan konsolidasi sumber daya. Penelitian menyimpulkan bahwa pengalaman pembangunan Kabupaten Nias, Nias Selatan, dan Nias Barat dapat menjadi sumber policy learning bagi Kabupaten Nias Utara, bukan dalam bentuk replikasi kebijakan secara langsung, tetapi melalui adaptasi praktik koordinasi, integrasi program, dan penguatan kolaborasi yang sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan demikian, percepatan pembangunan daerah tertinggal perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian perubahan status administratif, tetapi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.