Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi: Korelasi Antara Penyimpangan Administrasi dan Unsur Melawan Hukum
Downloads
Dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), penyalahgunaan wewenang merujuk pada penggunaan kewenangan oleh pejabat yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan konseptual antara penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan unsur perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta mengkaji parameter penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK terhadap pejabat negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan konsep hukum administrasi yang diadopsi ke dalam Pasal 3 UU PTPK. Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang merupakan species dari perbuatan melawan hukum sebagai genus, sehingga setiap penyalahgunaan wewenang mengandung sifat melawan hukum, tetapi tidak setiap perbuatan melawan hukum merupakan penyalahgunaan wewenang. Analisis yurisprudensi memperlihatkan inkonsistensi penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK karena parameter hukum administrasi belum dijadikan dasar utama dalam menilai penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengujian berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan perlu menjadi landasan konseptual sebelum dilakukan penilaian pertanggungjawaban pidana.
Agustina, Shinta. (2016). Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Retrieved from LeIP website: http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Unsur-Melawan-Hukum-Hukum-Pidana.pdf
Arma, Dewi. (2019). Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1(1).
Asmuni. (n.d.). Klasifikasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), 4(6).
Atmosudirdjo, Prajudi. (2014). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia.
Hadjon, M. Philipus. (2010). Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti.
Hamzah, Andi. (2005a). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, Andi. (2005b). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Indonesia, Pemerintah Republik. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Indroharto. (2019). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Kelsen, Hans. (1995). Teori Hukum Murni. Jakarta: Rimdi Press.
Lamintang, A. F. (1984). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
Manan, Bagir. (2004). Hukum positif Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Minarno, Basuki Nur. (2007). Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Perspektif, 12(1).
RI, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. (2016). Pengkajian Titik Singgung Kewenangan antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (1985). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014). Jakarta.
Winarno, Basuki Nur. (2009). Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Copyright (c) 2026 Boyke Lekipiouw, Jantje Tjiptabudy , Julista Mustamu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA). that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
