Perlindungan Hukum Terhadap Peretasan Data Pribadi dalam Praktik Worldcoin Perspektif Hukum Internasional

Pemanfaatan data biometrik dalam program Worldcoin melalui teknologi Orb dan World ID menimbulkan persoalan hukum karena melibatkan pengumpulan data iris mata dan karakteristik biologis yang bersifat sensitif serta melekat pada individu. Penelitian ini mengangkat masalah kedudukan hak privasi dan data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia serta pengumpulan data biometrik oleh Program Worldcoin di Indonesia sejalan atau tidak dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang privasi dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara teknik analisa kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak privasi dan perlindungan data pribadi memiliki kedudukan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan martabat, otonomi, kebebasan, identitas, dan kendali individu atas informasi mengenai dirinya, dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, Berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai privasi dan perlindungan data pribadi, praktik tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan, terutama apabila pengumpulan data biometrik dilakukan tanpa informasi yang memadai, persetujuan yang benar-benar terinformasi, serta pembuktian bahwa pemrosesan tersebut diperlukan dan proporsional terhadap tujuan yang hendak dicapai, pengakuan tersebut terutama tercermin dalam Pasal 17 ICCPR yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap privasi, tetapi juga mewajibkan negara menyediakan perlindungan hukum yang efektif. Perlindungan tersebut mencakup kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak privasi melalui mekanisme preventif maupun represif.