Kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan Batal Demi Hukum Terhadap Undang-Undang yang Melanggar Right to Be Explained dalam Prinsip Meaningful Participation
Downloads
Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menganalisis kedudukan konstitusional Right to Be Explained dalam prinsip meaningful participation serta menentukan kondisi ketika pelanggarannya dapat dijadikan dasar pengujian formil terhadap undang-undang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual terhadap UUD NRI Tahun 1945, peraturan pembentukan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mencakup penilaian terhadap konstitusionalitas proses pembentukan undang-undang. Pelanggaran Right to Be Explained tidak serta-merta menyebabkan undang-undang batal demi hukum. Pelanggaran tersebut baru memperoleh relevansi konstitusional apabila ketiadaan penjelasan atas masukan publik menunjukkan kegagalan fundamental dalam memenuhi meaningful participation dan memengaruhi legitimasi proses legislasi. Karena itu, akibat hukum harus ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan, sifat sistematis, dan dampak konstitusional dari cacat proses yang terbukti. Diperlukan parameter operasional yang lebih jelas agar kewajiban memberikan respons terhadap partisipasi publik dapat dilaksanakan secara substantif, transparan, dan akuntabel.
Addink, Henk. (2010). Sourcebook Human Rights and Good Governance. In Asialink Project on Education in Good Governance and Human Rights. Asia Link.
Afif, Abdullah M. (2005). Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Aris, Mohammad Syaiful, & Salman, Radian. (2018). Public Participation in the Law Making Process in Change Era: A Comparative Study between Indonesia (East Java) and the United States (California). Proceedings of the International Law Conference (iN-LAC 2018).
Artioko, Fiqih Rizki. (2022). Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Al-Qisth Law Review, 6(1), 52–83.
Asshiddiqie, Jimly. (2010). Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Azkiah, Ayu. (2021). Partisipasi Publik dalam Legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Hukum Islam.
Dondokambey, Sarah Malena Andrea. (2023). Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Lex Privatum, 11(2).
Febriani, Nadia Ayu, & Wasti, Ryan Muthiara. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1).
Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Indonesia, Republik. (2002). Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.
Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. , (2011).
Indonesia, Republik. (2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
Indonesia, Republik. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Innes, Judith E., & Booher, David E. (2010). Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy. London: Routledge.
Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. Jurnal USM Law Review, 5(1).
Latif, Abdul. (2009). Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Total Media.
Putra, Antoni. (2024). Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Yudisial.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. , (2009).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXIV/2026. , (2026).
Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Genta Publishing, N/A(N/A). https://doi.org/N/A
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. , (2020).
Siahaan, Maruarar. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
Syafril, N. F. A., & Sjarif, F. A. (2023). Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dari Masa ke Masa. Pakuan Law Review, 9(1).
Ummah, Vina Rohmatul. (2022). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, 2(2).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. , (2003).
Wibowo, A. S. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Produk Undang-Undang Setelah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Swara Justisia, 7(1).
Copyright (c) 2026 Aldrin Melvin Kakisina, Marthinus Johanes Saptenno , Dezonda Rosiana Pattipawae
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA). that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
