Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Potensi Perekusi dalam Kategorisasi Ancaman Nonmiliter

Kebijakan pertahanan negara terbaru mencantumkan sebuah frasa mengenai penyebarluasan ekspresi budaya kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter berdimensi sosial budaya, tanpa disertai definisi operasional yang jelas mengenai perbuatan konkret yang dimaksud. Tulisan ini membedakan secara tegas antara identitas personal kelompok dimaksud dengan istilah tekstual tersebut, lalu menguji apakah frasa itu sesuai dengan konstruksi ancaman nonmiliter yang berlaku dan asas kepastian hukum (lex certa), serta pada titik mana suatu kategorisasi kebijakan dapat bertransformasi menjadi pembatasan hak asasi manusia. Dengan metode penelitian hukum normatif serta perbandingan hukum terbatas terhadap dua yurisdiksi tetangga di Asia Tenggara, tulisan ini mengoperasionalkan teori sekuritisasi Mazhab Kopenhagen dan mengusulkan kerangka tiga tingkat—kategorisasi normatif, sekuritisasi, dan pembatasan hak asasi manusia dalam pengertian teknis—untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelum menerapkan uji pembatasan hak secara antisipatif. Ditemukan bahwa rumusan dimaksud bersifat kabur dan tidak memenuhi asas lex certa; kategorisasi ini belum tentu merupakan pembatasan hak asasi manusia dalam arti teknis, tetapi telah menjadi instrumen awal sekuritisasi yang membuka kemungkinan pembatasan apabila diterjemahkan ke dalam kebijakan atau tindakan konkret di kemudian hari. Tulisan ini merekomendasikan tiga langkah utama reformulasi kebijakan untuk menyelaraskan taksonomi ancaman nonmiliter dengan prinsip negara hukum dan kewajiban hak asasi manusia, dengan dampak yang diharapkan berupa berkurangnya risiko diskriminasi struktural terhadap kelompok minoritas dalam kebijakan sektor pertahanan ke depan.