Ketika Batu Keramat Berhadapan dengan Gudang Pendingin: Perlindungan Cagar Budaya terhadap Pembangunan Cold Storage di Banda Neira
Downloads
Pembangunan gudang pendingin (cold storage) di Negeri Namsawar, Kecamatan Banda Neira, dilakukan pada lokasi yang oleh masyarakat adat diyakini sebagai tempat keramat Manggurebe Belang. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah bisa melakukan pembangunan tersebut pada lokasi cagar budaya serta akibat hukumnya. Penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, didukung wawancara terbatas dengan tokoh adat dan warga. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif preskriptif menggunakan teori kewenangan, teori perlindungan hukum, dan teori pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan cold storage pada lokasi cagar budaya tidak dapat dilakukan karena mengubah fungsi ruang dan bertentangan dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Pengujian izin mendirikan bangunan melalui indikator kewenangan, prosedur, dan substansi menunjukkan adanya dugaan kuat cacat prosedur dan substansi, sehingga akibat hukumnya adalah izin dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemerintah daerah perlu meninjau ulang perizinan, menghentikan kegiatan pembangunan, dan menetapkan status cagar budaya lokasi tersebut.
Arifin, H. P. (2018). Politik hukum perlindungan cagar budaya di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi.
Firdausi, H., Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2024). Implementasi kebijakan perencanaan ruang publik ramah lingkungan di kawasan cagar budaya Banda. Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Halisa, A. (2022). Pentingnya keberagaman budaya sebagai modal utama untuk memajukan bangsa Indonesia.
Ismoyo, J. D., Apriyanto, & Haryanti, T. (2025). Teori negara hukum modern. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
Jurdi, F. (2023). Pengantar hukum administrasi negara (Edisi pertama). Kencana.
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011–2031, (2012).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2021).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, (2021).
Sari, I., & Cipta, G. A. (2026). Menyoal batasan wewenang pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.
Satina, R. (2024). Penyelenggaraan tata ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang berbasis tujuan pembangunan Indonesia berkelanjutan. Jurnal Hukum Inkracht.
Sinaga, E., & Subiyanto, A. A. (2023). Penetapan cagar budaya ditinjau dari perspektif kepastian hukum dalam mewujudkan kesejahteraan umum.
Sudrajat, T. (2022). Hukum birokrasi pemerintahan: Kewenangan dan kedudukan. Sinar Grafika.
Surbakti, K. (2021). Pemanfaatan sisa-sisa kolonial di Pulau Neira, Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah sebagai upaya pelestarian warisan budaya. Forum Arkeologi.
Tahir, R., & Astawa, G. P. (2023). Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, (2010).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (2007).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).
Copyright (c) 2026 Michael Stefi Talapessy, Renny Heronia Nendissa, Yohanes Pattinasarany
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA). that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
