Kedudukan TNI dalam Pengawasan Aktivitas Pertambangan Ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru
Downloads
Kedudukan hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Secara khusus, penelitian ini mengkaji batas kewenangan TNI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi akibat hukum yang timbul apabila TNI melakukan tindakan pengawasan yang melampaui kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang pertambangan. Kewenangan tersebut berada pada Pemerintah Pusat melalui Menteri yang menangani bidang pertambangan, dilaksanakan oleh Inspektur Tambang. Kehadiran TNI di lokasi pertambangan hanya dibenarkan dalam kerangka bantuan tugas negara atas permintaan resmi dan dengan Keputusan Presiden. Tanpa dasar hukum tersebut, setiap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh TNI dinyatakan tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta dapat menimbulkan tanggung jawab hukum secara administrasi, perdata, maupun pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penegakan hukum yang konsisten di kawasan Gunung Botak serta mempertegas batas kewenangan lembaga negara dalam sistem negara hukum Indonesia.
Asrun, M. (2021). Hukum Pertambangan Indonesia. RajaGrafindo Persada.
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
Basah, S. (2002). Pengawasan dalam Administrasi Negara. Alumni.
Hadjon, P. M. (1994). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (2021).
Nendissa, R. H., & Holle, E. (2023). Hukum Kewenangan Pertambangan. Pattimura University Press.
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 1 (2014).
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, (2010).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
Ridwan HR. (2018). Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2002).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (2020).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), (2004).
Copyright (c) 2026 Arto Nurlatu, Jantje Tjiptabudy, Renny H Nendissa
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA). that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
