Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian

Efektivitas Komparatif Promosi Kesehatan Digital dan Konvensional Terhadap Tekanan Darah dan Perilaku Risiko pada Dewasa Non-Hipertensi: A Systematic Literature Review

Mustofa Mustofa, Elviera Gamaliel , Siwi Wijayanti — Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas komparatif intervensi promosi kesehatan berbasis digital dibandingkan dengan metode konvensional terhadap tekanan darah dan perilaku risiko pada populasi dewasa non-hipertensi. Membandingkan efektivitas intervensi promosi kesehatan digital dan konvensional dalam memengaruhi tekanan darah dan perilaku berisiko terkait kesehatan pada orang dewasa yang tidak mengalami hipertensi. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA 2020 melalui pencarian sistematis pada database as Google Scholar, PubMed, and ScienceDirect . Proses seleksi menghasilkan 184 artikel awal yang kemudian disaring hingga diperoleh 9 studi yang memenuhi kriteria inklusi. Data diekstraksi menggunakan lembar ekstraksi terstruktur dan dianalisis secara deskriptif-naratif dengan pendekatan komparatif. Temuan menunjukkan bahwa intervensi promosi kesehatan konvensional secara lebih konsisten berkaitan dengan penurunan tekanan darah, sedangkan intervensi promosi kesehatan digital menunjukkan potensi yang lebih besar dalam memodifikasi perilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Efektivitas intervensi digital dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti literasi kesehatan digital (eHealth literacy), desain intervensi, dan metode penyampaian. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi promosi kesehatan perlu mempertimbangkan integrasi pendekatan digital dan konvensional untuk menangani pengendalian tekanan darah sekaligus perubahan perilaku kesehatan, dengan menyesuaikan desain dan metode penyampaian intervensi berdasarkan kebutuhan populasi sasaran serta tingkat literasi kesehatan digital. penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi digital dan konvensional memiliki peran yang saling melengkapi dalam promosi kesehatan, sehingga pendekatan integratif diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Analysis of Modifiable Factors of Maternal Mortality Based on AMP-SR in East Kalimantan Province, 2023–2024

Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0000

Maternal mortality remains a major public health concern in East Kalimantan Province, Indonesia, despite a decline in reported maternal deaths from 83 cases in 2023 to 74 cases in 2024. The implementation of Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response (MPDSR), known in Indonesia as Audit Maternal Perinatal–Surveilans dan Respons (AMP-SR), aims to identify modifiable factors contributing to maternal deaths and inform targeted preventive interventions. This study aimed to examine the characteristics of maternal deaths according to the timing and location of death and identify contributing factors using the Three Delays Model. A descriptive-analytical case series design was employed using secondary data from the Maternal and Perinatal Death Notification (Maternal Perinatal Death Notification, MPDN) system for 2023–2024. The variables included maternal characteristics, pregnancy status at the time of death, location of death, antenatal care (ANC) attendance, birth attendants, and modifiable factors identified through AMP-SR reviews. The findings indicated that more than half of maternal deaths occurred during the postpartum period, while over 75% occurred in hospitals. These patterns highlighted the importance of examining third-delay factors related to the timely provision of appropriate care within healthcare facilities, although the location of death alone did not establish the presence of a third delay. Additionally, 44.6% of the women who died had not received ANC, indicating substantial gaps in antenatal healthcare utilization that may have contributed to delays in recognizing complications and seeking appropriate care. Approximately 6.8% of deaths occurred during referral transportation, suggesting potential challenges associated with the second delay, particularly timely access to appropriate healthcare facilities. Overall, the findings identified important opportunities to prevent maternal deaths by addressing modifiable factors across the continuum of maternal healthcare. Strengthening comprehensive emergency obstetric and neonatal care (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif, PONEK), improving the quality of postpartum care, optimizing referral coordination, and increasing ANC coverage and continuity were identified as priority strategies for reducing maternal mortality in East Kalimantan Province.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Potensi Perekusi dalam Kategorisasi Ancaman Nonmiliter

Julista Mustamu, John Alberth Latuny — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

Kebijakan pertahanan negara terbaru mencantumkan sebuah frasa mengenai penyebarluasan ekspresi budaya kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter berdimensi sosial budaya, tanpa disertai definisi operasional yang jelas mengenai perbuatan konkret yang dimaksud. Tulisan ini membedakan secara tegas antara identitas personal kelompok dimaksud dengan istilah tekstual tersebut, lalu menguji apakah frasa itu sesuai dengan konstruksi ancaman nonmiliter yang berlaku dan asas kepastian hukum (lex certa), serta pada titik mana suatu kategorisasi kebijakan dapat bertransformasi menjadi pembatasan hak asasi manusia. Dengan metode penelitian hukum normatif serta perbandingan hukum terbatas terhadap dua yurisdiksi tetangga di Asia Tenggara, tulisan ini mengoperasionalkan teori sekuritisasi Mazhab Kopenhagen dan mengusulkan kerangka tiga tingkat—kategorisasi normatif, sekuritisasi, dan pembatasan hak asasi manusia dalam pengertian teknis—untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelum menerapkan uji pembatasan hak secara antisipatif. Ditemukan bahwa rumusan dimaksud bersifat kabur dan tidak memenuhi asas lex certa; kategorisasi ini belum tentu merupakan pembatasan hak asasi manusia dalam arti teknis, tetapi telah menjadi instrumen awal sekuritisasi yang membuka kemungkinan pembatasan apabila diterjemahkan ke dalam kebijakan atau tindakan konkret di kemudian hari. Tulisan ini merekomendasikan tiga langkah utama reformulasi kebijakan untuk menyelaraskan taksonomi ancaman nonmiliter dengan prinsip negara hukum dan kewajiban hak asasi manusia, dengan dampak yang diharapkan berupa berkurangnya risiko diskriminasi struktural terhadap kelompok minoritas dalam kebijakan sektor pertahanan ke depan.

Pengaruh Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) untuk Menurunkan Illness Uncertainty pada Orang Tua sebagai Caregiver Anak dengan Kanker

Dillah Cahya Novita, Hedi Wahyudi , Indri Utami Sumaryanti — Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0000

Orang tua yang berperan sebagai caregiver anak dengan kanker menghadapi berbagai ketidakpastian terkait diagnosis, pengobatan, prognosis, dan kemungkinan kekambuhan penyakit. Kondisi tersebut dapat memunculkan illness uncertainty yang berdampak pada meningkatnya distress psikologis. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) terhadap illness uncertainty pada orang tua sebagai caregiver anak dengan kanker. Penelitian menggunakan desain kuasi eksperimen dengan pendekatan one-group pretest-posttest pada empat ibu caregiver yang tinggal di Rumah Singgah Tangan Baik Insani Bandung. Intervensi yang diberikan yaitu delapan sesi MBCT yang dilaksanakan setiap minggu. Pengukuran dilakukan menggunakan Parents' Perception of Uncertainty Scale (PPUS) dan dianalisis dengan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBCT tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap penurunan illness uncertainty (p = 0,066; p > 0,05). Namun, seluruh partisipan mengalami penurunan skor illness uncertainty dengan rerata sebesar 31,4% (Negative Ranks = 4), yang didukung oleh hasil observasi dan wawancara mengenai perubahan positif dalam menghadapi ketidakpastian selama proses perawatan anak. Oleh karena itu, MBCT berpotensi membantu orang tua sebagai caregiver dalam menghadapi illness uncertainty, meskipun efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian dengan jumlah partisipan yang lebih besar dan kelompok kontrol.

Ambiguitas Prosedural Hukum Pidana Perburuhan: Kritik Terhadap Sifat Limitatif Regulasi Tindakan Anti-Serikat Pekerja di Indonesia

Vicky Ardiansyah — Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0000

Kebebasan berserikat merupakan hak konstitusional pekerja yang dijamin secara tegas oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dan Konvensi ILO No. 87. Namun, penegakan hukum terhadap tindakan anti-serikat pekerja (union busting) di Indonesia masih menghadapi jalan buntu. Penelitian normatif-yuridis ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konstruksi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja melalui lensa teori justice as fairness John Rawls dan keadilan prosedural Plato. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada studi dokumen atau kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum berbasis nilai keadilan yang substantif. Sifat imperatif-limitatif pada empat modus operandi yang tercantum dalam Pasal 28 menutup ruang bagi penegak hukum untuk memperluas tafsir terhadap perkembangan taktik baru pengusaha, mengingat terikatnya hukum pidana pada asas legalitas (lex scripta dan larangan analogi). Akibat pembatasan ini, terjadi ambiguitas yurisdiksi di mana karakteristik otonom pidana perburuhan justru terserap dan direduksi ke dalam ranah sengketa keperdataan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa sifat limitatif tersebut melanggengkan impunitas pengusaha dan merugikan perlindungan hukum bagi hak-hak dasar pekerja selaku pihak inferior dalam hubungan industrial. Rekonstruksi redaksional pada Pasal 28 mutlak diperlukan untuk menggeser paradigma penegakan hukum dari ultimum remedium menjadi primum remedium.

The Effect of Product Information Quality, Last-Mile Service Quality, and Shipment Trackability on The Decision Not to Return Furniture in E-Commerce Purchases Through Customer Trust

Artha Nugraha Jonar, Agus Purnomo, Erna Mulyati — Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0000

The growth of e-commerce has made furniture purchasing more convenient for customers; however, it has also introduced risks associated with discrepancies in product information, shipping damage, unclear delivery status, and product returns. This study aims to examine the effects of Product Information Quality, Last-Mile Service Quality, and Shipment Trackability on the Decision Not to Return Furniture, both directly and indirectly through Customer Trust as a mediating variable. The study employed a quantitative approach with a cross-sectional design. Primary data were collected through a questionnaire comprising 46 indicators administered to 301 customers who had purchased furniture through e-commerce platforms within the preceding 12 months. Respondents were selected using purposive sampling, and the data were analyzed using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) with SmartPLS software. The results indicate that Last-Mile Service Quality and Shipment Trackability have significant effects on Customer Trust, whereas Product Information Quality does not. Product Information Quality, Shipment Trackability, and Customer Trust significantly influence the Decision Not to Return Furniture, while Last-Mile Service Quality has no significant direct effect. Furthermore, Customer Trust mediates the relationships between Last-Mile Service Quality and the Decision Not to Return Furniture and between Shipment Trackability and the Decision Not to Return Furniture, but does not mediate the relationship between Product Information Quality and the Decision Not to Return Furniture. The model explains 55.4% of the variance in Customer Trust and 60.8% of the variance in the Decision Not to Return Furniture. These findings highlight the importance of high-quality last-mile delivery services, shipment tracking transparency, and customer trust in minimizing preventable furniture returns in e-commerce transactions.

Pengaruh Digital Leadership dan ICT Knowledge terhadap Patient-Centric Orientation melalui Digital Adoption Capability pada Implementasi Sistem IT’Simpler di RSUD Taman Husada Bontang

Meutia Hanum, Fahrul Riza, Lexi Pranata Budidharmanto — Fri, 06 Nov 2026 00:00:00 +0000

transformasi digital rumah sakit tidak hanya menuntut teknologi, tetapi juga kemampuan organisasi dan sumber daya manusia dalam mengadopsi dan memanfaatkannya untuk pelayanan yang berorientasi pada pasien. Pada RSUD Taman Husada Bontang, observasi terhadap pasien menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan pada kecepatan pelayanan (skor 2,96 atau 74,00%) dan perilaku petugas (skor 2,91 atau 72,75%). penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Digital Leadership dan ICT Knowledge terhadap Patient-Centric Orientation melalui Digital Adoption Capability pada implementasi sistem IT’Simpler. Penelitian kuantitatif eksplanatori cross-sectional ini melibatkan 251 responden yang dipilih secara purposive sampling dari populasi 668 pegawai; data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert empat poin dan dianalisis menggunakan PLS-SEM. Digital Leadership (? = 0,325; p < 0,001) dan ICT Knowledge (? = 0,430; p < 0,001) berpengaruh signifikan terhadap Digital Adoption Capability, yang selanjutnya berpengaruh terhadap Patient-Centric Orientation (? = 0,323; p < 0,001). ICT Knowledge berpengaruh langsung secara signifikan terhadap Patient-Centric Orientation (? = 0,331; p < 0,001), sedangkan Digital Leadership tidak (? = 0,099; p = 0,080). Digital Adoption Capability memediasi pengaruh Digital Leadership (indirect effect = 0,105) dan ICT Knowledge (indirect effect = 0,139). Keberhasilan transformasi digital rumah sakit bergantung pada kemampuan organisasi mengadopsi, mengintegrasikan, dan memanfaatkan teknologi bagi kebutuhan pasien.

An Analysis of University Social Responsibility on Brand Loyalty, Brand Equity, and Brand Trust, Mediated by Brand Reputation, at Ciputra University in Surabaya

Amalia Putri Ghassani, Wirawan Endro Dwi Radianto — Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0000

Increasing competition among higher education institutions, particularly private universities, has necessitated strategic approaches to strengthen competitiveness and attract prospective students, including the implementation of University Social Responsibility (USR) initiatives. USR aligns with the principles of the Tri Dharma Perguruan Tinggi (Three Pillars of Higher Education) and plays an important role in shaping institutional reputation, stakeholder trust, and brand equity. The disparity between the large number of private universities and their relatively lower share of new student enrollment compared with public universities underscores the importance of socially responsible initiatives in influencing stakeholder perceptions. This study aimed to examine the effects of USR on brand loyalty, brand equity, and brand trust, with brand reputation serving as a mediating variable, among postgraduate students at Ciputra University in Surabaya, Indonesia. A quantitative research approach was employed, involving a population of 373 Master of Management students enrolled in the 2022–2025 cohorts. A final sample of 139 respondents was selected using convenience sampling. Data were collected through an online questionnaire using a five-point Likert scale and analyzed using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). The study sought to contribute to the theoretical understanding of USR within the context of Indonesian private higher education institutions and provide practical managerial insights into developing effective USR strategies to strengthen institutional reputation, brand trust, brand loyalty, and brand equity amid intensifying competition in the higher education sector.

Lagrangian Formulation of Interfacial Energetics and Higher-Order Electric-Field Response in PLA/PCL/PEG–Nanozeolite Membranes

Muhammad Satya Putra Gantada, Agung Mataram — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

Quantum-mechanical descriptions of electrically assisted membrane fabrication require a consistent relationship among the applied electric field, interfacial structure, and electronic energy. This study developed a Lagrangian and variational framework for density functional theory (DFT) modeling of poly(lactic acid)/polycaprolactone/poly(ethylene glycol) (PLA/PCL/PEG)–nanozeolite interfaces relevant to electric-field-assisted nonsolvent-induced phase separation (E-NIPS) under an applied voltage of 10 kV. The formulation integrated a low-energy electromagnetic description with constrained electron-density and orbital stationarity conditions, interfacial interaction energies, and field-induced responses. A contact-dependent analytical potential was constructed by combining a Morse potential with dipolar, quadratic, and fourth-order electric-field contributions. Assuming an electrode separation of 3 cm and a uniform electric field, an applied voltage of 10 kV corresponded to a nominal electric-field strength of 3.333 × 10⁵ V m^-1. The combined polymer–zeolite interfacial contact model yielded a minimum interaction energy of -91.30 kJ mol^-1 and a nominal-field-induced energy shift of -2.8459 J mol^-1. Geometric relaxation increased the calculated polarizability from 310.000 to 313.4775 atomic units (a.u.). Central finite-difference calculations demonstrated the expected second-order dependence of truncation error on the electric-field step size, whereas a reduced quadratic energy model yielded a root mean square error (RMSE) of 0.36189 J mol^-1 across six additional electric-field evaluation points. Compared with the relaxed second-order expansion, the fourth-order formulation reduced the maximum truncation error for the C5 configuration from 0.81463 to 0.001035 J mol^-1. The theoretical derivations distinguished structural relaxation effects at the polymer–zeolite interface from biases in the estimated response coefficients arising from the omission of higher-order electric-field terms. The resulting equations established a reproducible representation of interfacial energetics and specified the variational potential required for subsequent density-functional extensions. However, quantitative calibration and independent validation of the proposed framework require atomistic DFT reference calculations of electronic energies, electron densities, and electric-field response properties.

Evaluasi Performa Instrumen CEMS Melalui Cylinder Gas Audit pada Sistem Pemantauan Emisi Kontinu di PLTU Batubara

Jesica Astriani, Rukmini Rukmini, Radjali Amin, Agus Suyanto, Indah Riadi Putri — Fri, 06 Nov 2026 00:00:00 +0000

Instrumen Continuous Emission Monitoring System (CEMS) diwajibkan bagi PLTU batubara, namun performanya di lapangan dapat mengalami penyimpangan dan bervariasi antarunit sehingga mengancam validitas data emisi. Penelitian ini mengevaluasi akurasi, linearitas, dan zero drift CEMS tipe ekstraktif melalui metode Cylinder Gas Audit (CGA) pada tiga unit PLTU batubara di Indonesia (dua unit di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan satu unit di Pulau Obi, Maluku Utara), mengacu pada Kepmen LH/BPLH No. 1638 Tahun 2026 dan US EPA 40 CFR 60. Gas standar bersertifikat tertelusur NIST dialirkan pada titik nol, rendah, sedang, dan tinggi dengan tiga kali pengulangan untuk parameter SO₂, NO, O₂, dan CO, lalu dianalisis menggunakan Rancangan Acak Lengkap faktor tunggal dengan ANOVA satu arah (a = 0,05). Seluruh parameter pada ketiga unit memenuhi kriteria keberterimaan, yaitu deviasi akurasi di bawah 15%, waktu tanggap kurang dari 240 detik, zero drift 0,00%, serta linearitas R² di atas 0,995. Meskipun demikian, ANOVA menunjukkan perbedaan performa yang signifikan antarunit pada seluruh parameter, dengan sensor O₂ Unit 2 mendekati ambang toleransi (14,71%). Temuan ini menegaskan bahwa CEMS yang diaudit patuh terhadap regulasi tetapi tidak identik performanya, sehingga diperlukan pemeliharaan preventif spesifik dan pemeriksaan drift internal berkala untuk memperkuat keandalan data emisi yang dilaporkan ke sistem SISPEK nasional.

Giant Condyloma Acuminata pada Pasien dengan HIV: Laporan Kasus dengan Follow-Up Satu Tahun Setelah Eksisi dengan Elektrodesikasi

Ismi Masyithah, Patricsia Manalu , Moch. Rifky Luthfiandi , Chusnul Chotimah — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

Giant condyloma acuminata (GCA) atau Buschke–Löwenstein tumor (BLT) merupakan lesi verukosa jarang dengan sifat klinis agresif, berkaitan erat dengan infeksi human papillomavirus (HPV) tipe 6 dan 11, serta memiliki potensi invasi lokal dan kekambuhan yang tinggi, terutama pada pasien imunokompromi (HIV). Kasus: Laki-laki usia 23 tahun dengan HIV yang sedang menjalani terapi antiretroviral (ARV) dan berperilaku seksual berisiko, dengan keluhan massa verukosa multipel menyerupai jengger ayam di regio anogenital dan perianal sejak sekitar tiga tahun. Pasien dilakukan eksisi menggunakan bedah listrik, terapi suportif, dan melanjutkan terapi antiretroviral. Selama pemantauan satu tahun pascatindakan, tidak ditemukan kekambuhan. Diskusi: GCA merupakan pertumbuhan lanjut dari kondiloma akuminata (KA) dengan karakteristik klinis agresif, meskipun secara histopatologis bersifat jinak. Eksisi bedah luas menjadi terapi pilihan, sedangkan terapi non-bedah dan imunoterapi dapat digunakan pada kasus tertentu. Keberhasilan terapi dipengaruhi oleh eksisi adekuat, perbaikan status imun, dan pengendalian faktor risiko. Pencegahan, contoh vaksinasi HPV, penting untuk mencegah infeksi tipe lain dan menurunkan kejadian lesi baru. GCA pada pasien imunokompromi (HIV) memerlukan penatalaksanaan komprehensif dengan eksisi bedah luas dan peningkatan status imun. Pemantauan berkelanjutan penting untuk mendeteksi kekambuhan secara dini.

Perbandingan Patensi Tunneled Hemodialysis Catheter Pascaprosedur Catheter Exchange Fibrin Sheath Angioplasty dengan Catheter Exchange pada Malfungsi Lanjut Kateter Dikarenakan Fibrin Sheath

Patrianef Darwis, Andy Lesmana , Aria Kekalih — Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0000

Malfungsi tunneled hemodialysis catheter (CDL) akibat fibrin sheath merupakan penyebab tersering gangguan akses hemodialisis yang memerlukan intervensi. Di RSCM, tatalaksana yang digunakan meliputi catheter exchange (CE) dan catheter exchange fibrin sheath angioplasty (CEFSA), namun data perbandingan efektivitas, patensi, dan keamanan kedua teknik masih terbatas. Membandingkan efektivitas, patensi, dan keamanan prosedur CEFSAdengan CE pada pasien malfungsi CDL akibat fibrin sheath di RSCM. Penelitian kohort retrospektif dilakukan terhadap pasien dewasa yang menjalani CE atau CEFSA untuk malfungsi CDL akibat fibrin sheath di RSCM periode Januari 2022–Juni 2025. Luaran utama adalah patensi CDL yang dievaluasi menggunakan analisis Kaplan–Meier dan uji log-rank. Luaran sekunder meliputi keberhasilan teknis, komplikasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi patensi. Sebanyak 192 pasien memenuhi kriteria penelitian, terdiri atas 144 pasien kelompok CE dan 48 pasien kelompok CEFSA. Keberhasilan teknis mencapai 100% pada kedua kelompok. Patensi CDL pada kelompok CE sebesar 93,8%, 67,4%, dan 54,7% pada bulan ke-1, ke-3, dan ke-6, sedangkan pada kelompok CEFSA sebesar 97,9%, 81,2%, dan 68,0%. Analisis Kaplan–Meier menunjukkan patensi CDL yang lebih baik pada kelompok CEFSA dibandingkan CE (p=0,040). Median patensi adalah 209,5 hari pada CE dan 247,5 hari pada CEFSA. Komplikasi yang ditemukan berupa perdarahan, infeksi, dan hematoma dengan frekuensi rendah serta tidak berbeda bermakna antara kedua kelompok. Faktor yang berpengaruh terhadap patensi CDL adalah komorbid kanker. CE dan CEFSA merupakan prosedur yang efektif dan aman untuk menangani malfungsi CDL akibat fibrin sheath. CEFSA memberikan patensi CDL jangka menengah yang lebih baik dibandingkan CE tanpa meningkatkan angka komplikasi secara bermakna.

The Influence of Tourism Attributes on Destination Image Post-Reclamation Mediated by Tourist Satisfaction at Tampomas Eco Park Sumedang

Angela Marichi Vinsca Destan Putri, Anggi Setia Lengkana , Oman Sukirman — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

The transformation of former mining sites (mining brownfields) into sustainable tourism destinations presents complex challenges, particularly in reshaping public perceptions and overcoming the stigma associated with environmental degradation. This study aimed to examine the relationships between tourism attributes, destination image, and tourist satisfaction as a mediating variable at Tampomas Eco Park, Sumedang Regency, Indonesia. An explanatory quantitative approach with a cross-sectional survey design was employed. Primary data were collected from 300 tourists through on-site intercept surveys using a structured questionnaire with a 7-point Likert scale. The data were analyzed using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4. Hypothesis testing revealed that tourism attributes were positively and significantly associated with tourist satisfaction (? = 0.530; t = 9.629; p < 0.001), while tourist satisfaction was strongly and positively associated with destination image (? = 0.899; t = 19.062; p < 0.001). However, tourism attributes exhibited a significant negative direct association with destination image (? = ?0.505; t = 7.705; p < 0.001), alongside a significant positive indirect association through tourist satisfaction (? = 0.476; t = 8.412; p < 0.001). These opposing direct and indirect associations were consistent with competitive mediation, suggesting that tourist satisfaction may play an important role in explaining how visitors evaluate tourism attributes and form perceptions of a reclaimed mining destination. The findings provided empirical insights into the relationships among tourism attributes, tourist satisfaction, and destination image in the context of post-mining tourism development at Tampomas Eco Park.

A family empowerment-based health promotion model for preventing chronic energy deficiency in pregnant women: A systematic literature review

Ika Suhartati, Dwi Sarwani Sri Rejeki , Elviera Gamelia — Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0000

This study aimed to examine family empowerment-based health promotion models for preventing chronic energy deficiency (CED) among pregnant women through a systematic literature review. The review was conducted following the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines, with relevant articles identified through searches of Google Scholar, PubMed, and ScienceDirect. The inclusion criteria comprised articles published between 2016 and 2026 in Indonesian or English that addressed health promotion interventions, family empowerment, and maternal nutritional status. Eligible articles were systematically reviewed to identify intervention strategies, forms of family involvement, and their reported contributions to CED prevention. The findings indicated that family empowerment-based health promotion approaches commonly integrated nutrition education, nutritional counseling, antenatal classes, and community-based interventions. Family involvement, particularly spousal support, financial assistance, shared decision-making, and accompaniment during antenatal care visits, was associated with improved maternal nutritional knowledge, healthier dietary behaviors, and better nutritional outcomes. Interventions incorporating sustained family and social support also demonstrated potential benefits in reducing the risk of CED during pregnancy. Overall, the findings suggested that family empowerment-based health promotion represents a promising approach to preventing CED among pregnant women. Integrating nutrition education, counseling, and family participation into maternal health services may facilitate sustained behavioral improvements and strengthen maternal nutritional well-being. Therefore, maternal health programs should prioritize meaningful family engagement, particularly the involvement of husbands and other household members, as an integral component of comprehensive CED prevention strategies.

Perlindungan Hukum Terhadap Peretasan Data Pribadi dalam Praktik Worldcoin Perspektif Hukum Internasional

Wahyuni Boeng, Popi Tuhulele , Johanis Steny F. Peilouw — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

Pemanfaatan data biometrik dalam program Worldcoin melalui teknologi Orb dan World ID menimbulkan persoalan hukum karena melibatkan pengumpulan data iris mata dan karakteristik biologis yang bersifat sensitif serta melekat pada individu. Penelitian ini mengangkat masalah kedudukan hak privasi dan data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia serta pengumpulan data biometrik oleh Program Worldcoin di Indonesia sejalan atau tidak dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang privasi dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara teknik analisa kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak privasi dan perlindungan data pribadi memiliki kedudukan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan martabat, otonomi, kebebasan, identitas, dan kendali individu atas informasi mengenai dirinya, dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, Berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai privasi dan perlindungan data pribadi, praktik tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan, terutama apabila pengumpulan data biometrik dilakukan tanpa informasi yang memadai, persetujuan yang benar-benar terinformasi, serta pembuktian bahwa pemrosesan tersebut diperlukan dan proporsional terhadap tujuan yang hendak dicapai, pengakuan tersebut terutama tercermin dalam Pasal 17 ICCPR yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap privasi, tetapi juga mewajibkan negara menyediakan perlindungan hukum yang efektif. Perlindungan tersebut mencakup kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak privasi melalui mekanisme preventif maupun represif.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan Batal Demi Hukum Terhadap Undang-Undang yang Melanggar Right to Be Explained dalam Prinsip Meaningful Participation

Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menganalisis kedudukan konstitusional Right to Be Explained dalam prinsip meaningful participation serta menentukan kondisi ketika pelanggarannya dapat dijadikan dasar pengujian formil terhadap undang-undang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual terhadap UUD NRI Tahun 1945, peraturan pembentukan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mencakup penilaian terhadap konstitusionalitas proses pembentukan undang-undang. Pelanggaran Right to Be Explained tidak serta-merta menyebabkan undang-undang batal demi hukum. Pelanggaran tersebut baru memperoleh relevansi konstitusional apabila ketiadaan penjelasan atas masukan publik menunjukkan kegagalan fundamental dalam memenuhi meaningful participation dan memengaruhi legitimasi proses legislasi. Karena itu, akibat hukum harus ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan, sifat sistematis, dan dampak konstitusional dari cacat proses yang terbukti. Diperlukan parameter operasional yang lebih jelas agar kewajiban memberikan respons terhadap partisipasi publik dapat dilaksanakan secara substantif, transparan, dan akuntabel.

Physiotherapy Outcomes and Return to Sport Criteria Post-ACL Reconstruction: A Systematic Review of Contemporary Measurement Tools

Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0000

Anterior cruciate ligament (ACL) injuries are among the most common knee injuries in physically active individuals and athletes, often requiring comprehensive physiotherapy rehabilitation following ACL reconstruction (ACLR) to optimize functional recovery and facilitate a safe return to sport (RTS). Although numerous contemporary assessment tools have been developed to evaluate rehabilitation outcomes, evidence integrating physiotherapy outcomes, assessment instruments, and RTS criteria remains limited. This study aimed to synthesize current evidence on physiotherapy outcomes following ACLR, compare contemporary assessment tools, and examine their contributions to evidence-based RTS decision-making. A systematic literature review (SLR) was conducted following the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines. Relevant articles were identified through scientific databases using predefined eligibility criteria, including English-language studies published between 2021 and 2026. Thirty eligible studies were included in the final review and analyzed through narrative synthesis. The findings indicated that physiotherapy rehabilitation was associated with improvements in knee function, muscle strength, functional performance, patient-reported outcomes, and psychological readiness for RTS. A comprehensive evaluation of RTS readiness required the integration of objective functional assessments, including hop tests, the Limb Symmetry Index (LSI), and isokinetic strength testing, with patient-reported outcome measures (PROMs), such as the International Knee Documentation Committee (IKDC) Subjective Knee Evaluation Form and the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), alongside psychological readiness assessment using the Anterior Cruciate Ligament–Return to Sport after Injury (ACL-RSI) scale. These findings suggested that a multidimensional, criterion-based assessment framework provided a more comprehensive evaluation of RTS readiness than reliance on postoperative time alone, thereby supporting individualized rehabilitation planning and evidence-based physiotherapy practice following ACLR.

Strategi Manajerial dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam (Studi Kasus di SMA Terpadu Riyadlul `Ulum)

Sopan Candra Kelana, Titim Siti Fatimah — Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi manajerial yang diterapkan oleh pihak sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya peran manajemen yang efektif dalam mendukung terciptanya pendidikan Islam yang unggul, relevan, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dalam konteks ini, kepala sekolah sebagai manajer pendidikan diharapkan mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi yang berorientasi pada mutu secara menyeluruh, baik dari aspek kurikulum, tenaga pendidik, lingkungan belajar, hingga peran serta masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di sekolah Islam yang menjadi lokasi penelitian. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajerial yang efektif meliputi perencanaan program Islami secara terstruktur, pengorganisasian sumber daya yang efisien, pelaksanaan program berbasis nilai-nilai Islam, serta evaluasi berkelanjutan. Strategi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru, pembentukan karakter siswa, dan partisipasi aktif orang tua serta masyarakat dalam proses pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi manajerial yang tepat dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang holistik dan berdaya saing.

Desain Inovasi Sosial Perusahaan (Corporate Social Innovation) Melalui Program Perahu Sekolah Samudera Indonesia yang Berkelanjutan

Ery Prayoga, Retno Kusumastuti — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

Akses pendidikan di wilayah pesisir dan daerah aliran sungai di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sekolah, tetapi juga oleh kemampuan siswa menjangkau sekolah secara aman, teratur, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi Program Perahu Sekolah (PPS) PT Samudera Indonesia sebagai inovasi sosial di bidang pendidikan, menganalisis dampaknya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutannya. Penelitian menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretif tipe studi kasus di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 14 kategori informan, observasi lapangan, dan data sekunder, kemudian dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis menggunakan kerangka inovasi sosial, siklus inovasi sosial, serta Measurement Impact Framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebaruan PPS terletak pada pengubahan fungsi perahu dari moda transportasi informal menjadi sistem layanan pendidikan yang memiliki jadwal, rute, kru lokal, prosedur keselamatan, monitoring, dan pelaporan. PPS menghasilkan dampak langsung berupa meningkatnya akses dan keteraturan perjalanan siswa, rasa aman, serta berkurangnya beban transportasi keluarga, dan dampak tidak langsung berupa terbentuknya rutinitas pendidikan, kepercayaan masyarakat, relasi koordinatif antaraktor, dan penguatan tata kelola perusahaan. Dalam siklus inovasi sosial, PPS telah kuat pada tahap keberlanjutan operasional dan memasuki difusi adaptif melalui tujuh armada, tetapi belum mencapai perubahan sistemik karena keberlanjutannya masih bercorak corporate-supported sustainability. Keberlanjutan PPS dipengaruhi oleh pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia lokal, kondisi geografis-operasional, tata kelola kemitraan, sistem data dan pengukuran dampak, serta integrasi ESG.

Intermittent Demand Forecasting and Inventory Service Levels: TSB and Machine Learning in Document Solutions

Fitrotun Hasanah, Melia Eka Lestiani, Maniah Maniah — Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0000

Intermittent demand is difficult to forecast because demand occurs irregularly and varies in size. This study compared the forecasting accuracy of Teunter–Syntetos–Babai (TSB), Random Forest, XGBoost, and LightGBM and evaluated their implications for inventory service levels in a document solutions company. The study used monthly demand data for 134 active supply SKUs from August 2023 to November 2025, separated into total, rental, and sales demand. Demand was classified into smooth, intermittent, erratic, and lumpy types using Average Demand Interval (ADI) and Squared Coefficient of Variation (CV²). The Machine Learning models were optimized using three-fold time-series cross-validation (TSCV), while the TSB smoothing parameters were selected through grid search. Forecasting accuracy was evaluated using Root Mean Squared Error (RMSE) and Mean Absolute Error (MAE). Inventory performance was evaluated using an order-up-to-S simulation with Probability of No Stockout (S?), Fill Rate (S?), and Ready Rate (S?) as service level indicators. Forecasting performance varied across demand categories, with Random Forest performing better in several intermittent and lumpy demand categories, while TSB achieved better accuracy for smooth demand. Inventory performance also varied across service level indicators. For smooth rental demand, TSB produced a lower RMSE than Random Forest (6.38 vs. 7.21), but Random Forest achieved higher S? (96.43% vs. 94.20%), S? (99.37% vs. 98.39%), and S? (94.05% vs. 91.82%). These results showed that no single forecasting method was consistently superior across all demand categories and inventory service indicators. Therefore, forecasting method selection should consider both forecast accuracy and inventory performance.

Strategy to Reduce the Main Cost of Electricity Supply in PT PLN Batam

Marudut Jon Ferry Simarmata, Oktofa Yudha Sudrajad — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

PT PLN Batam recorded a negative operating margin in 2024, as its electricity supply cost (Biaya Pokok Penyediaan, BPP) reached IDR 1,497/kWh, exceeding the average electricity selling price of IDR 1,462/kWh. This condition was primarily attributed to the heavy reliance on natural gas, which accounted for approximately 85% of the fuel mix, rising natural gas prices, and the absence of government subsidies or compensation. This study aimed to identify the primary factors contributing to the high electricity supply cost in the Batam power system and formulate strategies to reduce it. A quantitative case study approach was employed, incorporating cost-volume-profit (CVP) analysis to distinguish fixed and variable costs and determine the break-even point (BEP) for the 2020–2024 period. The analysis was complemented by an examination of the 2024 daily electricity load curve and a merit-order-based generation redispatch simulation. The findings revealed that variable costs, predominantly associated with natural gas consumption, accounted for up to 77.91% of operating expenses, while actual electricity sales in 2024 were 419.35 million kWh below the break-even sales volume. The simulation indicated that increasing the capacity factor of combined-cycle gas turbine (CCGT) power plants while reducing generation from gas engine power plants could lower the BPP to IDR 1,494/kWh, which remained above the average selling price. These findings demonstrated that operational efficiency improvements alone were insufficient to achieve financial sustainability. Therefore, government compensation mechanisms and long-term investments in solar photovoltaic (PV) generation integrated with battery energy storage systems (BESS), or the development of a Sumatra–Batam submarine power transmission cable, were identified as potential strategies for reducing electricity supply costs and improving the financial sustainability of PT PLN Batam.

Implementasi Internet of Things (IoT) dalam Monitoring dan Preservasi Infrastruktur Jalan dengan Peran Stakeholder sebagai Variabel Intervening

Yamrudin Yamrudin, Mawardi Amin — Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0000

Infrastruktur jalan merupakan komponen penting yang mendukung mobilitas komunitas dan pertumbuhan ekonomi, membutuhkan sistem pemantauan dan pelestarian yang berkelanjutan. Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) menawarkan peluang untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi informasi kondisi jalan; Namun, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada aspek teknologi tetapi juga pada keterlibatan pemangku kepentingan dalam menerjemahkan data pemantauan menjadi keputusan dan tindakan pelestarian. Studi ini menganalisis pengaruh Pemantauan IoT dan Implementasi IoT untuk Pelestarian terhadap Efisiensi Pemantauan dan Pelestarian Infrastruktur Jalan, dengan Peran Pemangku Kepentingan sebagai variabel yang berperantara. Pendekatan kuantitatif penjelasan dengan desain studi kasus diterapkan pada sepuluh segmen jalan di Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan dari 71 responden (Pemilik, Konsultan, Kontraktor, dan ahli IoT) menggunakan kuesioner skala 1-6 Likert-scale yang divalidasi oleh ahli dan dianalisis dengan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasilnya menunjukkan bahwa ketujuh hipotesis tersebut didukung: Pemantauan IoT dan Implementasi IoT untuk Pelestarian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Peran Pemangku Kepentingan dan Efisiensi Pemantauan-Pelestarian, baik secara langsung maupun melalui mediasi parsial Peran Pemangku Kepentingan (dengan model menjelaskan 87,9% variansi efisiensi (R² = 0,879). Faktor yang paling berpengaruh meliputi lokasi dan penyebab kerusakan, sistem pemantauan kamera dan sensor, ketahanan jaringan jalan, model klasifikasi pemeliharaan, serta perubahan regulasi bersama dengan keterbatasan mobilisasi lapangan. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi digital yang sukses dalam manajemen infrastruktur jalan memerlukan integrasi teknologi IoT dengan tata kelola pemangku kepentingan yang efektif.

Optimizing the Role of Internal Audit Through Effective Communication with Risk Management at PT Pegadaian (Persero)

Alfonso Kristoforus Hariandja, Easter B. U. Tobing — Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0000

This study examined the optimization of the Internal Audit Function (Satuan Pengawasan Intern, SPI), operating as the third line, through effective communication with the Risk Management Function, operating as the second line, at PT Pegadaian (Persero). The study was grounded in the Three Lines Model developed by The Institute of Internal Auditors (IIA), alongside Financial Services Authority Regulations (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK) No. 42 of 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, and POJK No. 48 of 2024 concerning Good Governance for these institutions. Using a descriptive qualitative approach with a case study design, the research identified communication gaps that prevented internal audit findings from being systematically integrated with the organizational risk profile maintained by the second line. The findings revealed that coordination and communication between the two functions remained suboptimal. The Risk Management Function had not established a comprehensive risk register to support risk-based internal auditing, while SPI had identified 1,491 chart of accounts (CoA)-related conditions and 72 CoA-related causes that were not systematically consolidated into reports for the Board of Directors and senior management. The identified communication barriers included organizational factors, particularly a silo mentality; structural limitations, including the absence of formal coordination mechanisms; technical deficiencies, particularly an incomplete risk register; and misconceptions regarding internal audit independence, which was incorrectly interpreted as organizational isolation. The study concluded that optimizing the internal audit function required effective communication, structured coordination, and strategic collaboration with risk management while preserving internal audit independence and objectivity. Strengthening these mechanisms could enable SPI to produce risk-informed audit reports that address underlying causes and provide constructive, actionable recommendations to improve organizational governance and risk management effectiveness.

Executive Clemency, Presidential Pardon, and Constitutional Limits in Democratic Rule of Law: A Systematic Literature Review

Timbul Sinaga, Bambang Widarto — Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0000

This systematic literature review synthesizes recent on executive clemency, presidential pardon, amnesty, commutation and constitutional limits in democratic rule-of-law systems. The review addresses a central constitutional problem: clemency remains necessary as mercy, correction and transitional instrument, yet it can also become a channel of impunity, political privilege or interference with judicial finality when exercised without limits. Using a PRISMA-based design, the study used one integrated Scopus Boolean string covering clemency, pardon, amnesty, commutation, constitutionalism, rule of law, separation of powers, judicial independence, accountability, human rights and serious crimes. The initial search identified 1,999 articles. After database filters for year 2021-2026, document type article, English language, journal source type and final publication stage, 278 articles remained. Title and abstract screening reduced the corpus to 104 articles; open-access eligibility produced 50 full texts; and full-text screening resulted in 35 articles for final synthesis. The findings generate five outputs: a conceptual map of executive clemency, a typology of constitutional limits, a Clemency-Separation of Powers Framework, a Serious Crime Clemency Limitation Model, and a Constitutional Clemency Limitation Framework. The review concludes that clemency should not be treated as an absolute personal prerogative, but as a constitutional power requiring a clear legal basis, substantive limits, institutional consideration, procedural fairness, transparency, accountability and human-rights-sensitive review.

Read Aloud Sebagai Strategi Pembelajaran dalam Meningkatkan Bahasa Ekspresif Anak Usia Dini

Candra Kartikasari, Siti Masfufah — Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0000

Kemampuan bahasa ekspresif memegang peranan krusial pada masa anak usia dini karena memungkinkan anak untuk menyampaikan gagasan, emosi, dan pengalaman dalam konteks sosial. Meskipun demikian, masih terdapat anak usia dini yang mengalami kesulitan dalam menyatakan pendapat, merespons pertanyaan, atau menceritakan kembali pengalaman yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan strategi Read Aloud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif anak. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan pada anak Kelompok B di TK Dharma Wanita Gebangsari selama dua siklus, yang masing-masing terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan perkembangan kemampuan bahasa ekspresif anak. Temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan progresif setelah aktivitas Read Aloud diterapkan. Anak-anak menjadi lebih terlibat dalam menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, menggunakan kosakata baru, dan menceritakan kembali isi cerita. Proporsi anak yang memenuhi kriteria kemampuan bahasa ekspresif yang diharapkan meningkat dari 35% pada fase pra-siklus menjadi 85% pada Siklus II. Hasil ini mengindikasikan bahwa Read Aloud interaktif dapat menjadi pilihan pembelajaran yang praktis untuk mendukung kemampuan bahasa ekspresif sekaligus menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendorong anak untuk berkomunikasi dengan lebih percaya diri.

A Multidimensional Analysis of Factors Influencing the Intention to Follow Travel Influencer Recommendations

Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0000

This study examined the factors influencing social media users' intentions to follow travel destination recommendations provided by travel influencers in the context of digital tourism in Indonesia. The study integrated selected constructs from three theoretical perspectives: attitude from the Theory of Planned Behavior (TPB); information value and entertainment value from Uses and Gratifications Theory (UGT); and attractiveness, trustworthiness, and expertise from Source Credibility Theory (SCT). Data were collected from 471 respondents residing in the Greater Jakarta metropolitan area (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi, or Jabodetabek) through an online questionnaire using a five-point Likert scale. The data were analyzed using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). The results revealed that attitude toward travel influencers (B = 0.442) and parasocial relationships (B = 0.399) were the strongest direct predictors of the intention to follow travel recommendations. Source credibility had a substantial positive effect on parasocial relationships (B = 0.620; f² = 0.626), while parasocial relationships mediated the relationship between source credibility and behavioral intention (B = 0.247). Among the content-related variables, information value emerged as the strongest predictor of attitude (B = 0.297), followed by content factors (B = 0.219) and entertainment value (B = 0.213). In contrast, perceived congruence did not significantly predict attitude (B = 0.056; p = 0.138). These findings suggested that, in a high-involvement decision-making context such as travel, audiences placed greater emphasis on the informational value and credibility of influencers than on perceived similarity or identity congruence. From a managerial perspective, the findings highlighted the importance of prioritizing source credibility, trustworthy recommendations, and practical travel information rather than relying primarily on visual attractiveness or follower counts to encourage audiences to follow travel destination recommendations.

Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi: Korelasi Antara Penyimpangan Administrasi dan Unsur Melawan Hukum

Boyke Lekipiouw, Jantje Tjiptabudy , Julista Mustamu — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

Dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), penyalahgunaan wewenang merujuk pada penggunaan kewenangan oleh pejabat yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan konseptual antara penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan unsur perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta mengkaji parameter penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK terhadap pejabat negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan konsep hukum administrasi yang diadopsi ke dalam Pasal 3 UU PTPK. Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang merupakan species dari perbuatan melawan hukum sebagai genus, sehingga setiap penyalahgunaan wewenang mengandung sifat melawan hukum, tetapi tidak setiap perbuatan melawan hukum merupakan penyalahgunaan wewenang. Analisis yurisprudensi memperlihatkan inkonsistensi penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK karena parameter hukum administrasi belum dijadikan dasar utama dalam menilai penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengujian berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan perlu menjadi landasan konseptual sebelum dilakukan penilaian pertanggungjawaban pidana.

The Effectiveness of Group Counseling Using Dance Therapy Techniques to Improve Self-Regulation

Devita Mawarni, Sigit Sanyata — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

This study aims to identify and describe respondents' levels of self-regulation before and after the intervention, as well as to examine the implementation of group counseling services using dance therapy techniques to improve self-regulation. Specifically, the study seeks to evaluate the effectiveness of these services and techniques in enhancing self-regulation among participants aged 18–29 years who exhibit low levels of self-regulation. This study employed a quantitative approach with a quasi-experimental, nonequivalent control group design involving pretest and posttest measurements. The research was conducted in Yogyakarta from October 2025 to March 2026 and involved 20 participants aged 18–29 years with low levels of self-regulation, who were assigned to experimental and control groups. Participants were selected using a nonprobability purposive sampling technique. Data were collected through observation and a self-regulation scale assessed for content validity through expert judgment. Five items were excluded following validity testing (p ? 0.05), and the instrument demonstrated high internal consistency (Cronbach's alpha = 0.897). Data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods, including nonparametric tests. The Wilcoxon signed-rank test was used to examine within-group differences, while the Mann–Whitney U test was employed to assess between-group differences. The results indicated a statistically significant difference between pretest and posttest scores in the control group, as demonstrated by the Wilcoxon signed-rank test (p = 0.046), although the magnitude of the observed change was relatively small.

Interval Pemberian Air dengan Berbagai Media Tanam untuk Tanaman Tomat Cherry (Lycoprsicon cerasiformae)

Sheriyanti Eka Agustin, Arjuna Neni Triana , Hilda Agustina — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kadar air, efisiensi penggunaan air dan pertumbuhan tanaman tomat cherry (Lycopersicon cerasiformae) dengan menggunakan berbagai media tanam campuran tanah rawa terhadap pengaruh interval pemberian air dengan sistem irigasi tetes yakni tabung mariotte. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu pengamatan langsung di lapangan. Faktor perlakuan terdiri dari Interval Pemberian Air yang dilakukan terus Menerus (Setiap Hari) dan terputus-putus (Berselang Satu Hari), Media tanam terdiri dari tanah tipe ultisol, pasir, arang sekam ; tanah tipe ultisol, pasir, tandan kosong ; tanah tipe ultisol, pupuk kandang kambing, arang sekam. Parameter yang diamati kadar air dan efisiensi pemberian air, dengan indikator suhu, kelembaban relatif, tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah buah..Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kadar air teringgi dari tiap fase pertumbuhan didapat pada perlakuan A1B3 sedangkan terendah pada fase vegetatif terdapat pada perlakuan A2B1 dan fase generatif dan produksi terdapat pada perlakuan A2B3. Efisiensi penggunaan air yang paling besar pada perlakuan A1B3. Hasil produksi tanaman didapat Tinggi tanaman tomat cherry tertinggi terdapat pada perlakuan A1B3. Jumlah daun tertinggi pada perlakuan A1B3 dan terendah terdapat pada perlakuan A2B2. Jumlah buah terdapat pada perlakuan A1B2, A1B3, A2B3.

Promoting Family Mental Health Through Mother-to-Teenager Parenting Education: An Evaluation of The GINARASA Program in Sumbawa, Indonesia

Fayha Haniya Fahri, Dwi Farel Putra Airlangga, Yarda Habiballa, Panji Ashar — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

Adolescent mental health challenges in Sumbawa, Indonesia, are increasingly associated with peer influences, digital media exposure, and limited family support. In response, the GINARASA program was developed as a community-based intervention to promote family mental health through parenting education for mothers of adolescents. This study aimed to evaluate changes in maternal knowledge and positive parenting practices following participation in the GINARASA program. A one-group pretest–posttest intervention study was conducted from August to September 2026, involving 44 mothers in Sumbawa Regency who were recruited through purposive sampling. Quantitative data were analyzed using paired-samples t-tests and Wilcoxon signed-rank tests, while open-ended responses were examined through thematic analysis. The findings revealed a statistically significant increase in maternal knowledge scores, from 2.82 to 5.00 (p < 0.001), and positive parenting and communication scores, from 16.41 to 23.07 (p < 0.001). Qualitative findings further suggested that participating mothers adopted calmer responses, practiced active listening, and reported improved communication with their adolescent children. These findings suggest that structured, community-based parenting education may strengthen maternal knowledge, positive parenting practices, and parent–adolescent communication, providing a potentially useful approach to promoting family mental health at the community level. However, the absence of a control group limited causal interpretation, and future studies should incorporate controlled designs, longer-term follow-up assessments, and adolescent-reported outcomes to evaluate the program's effectiveness and sustainability.

Pengaruh Integrasi Aktivitas Unplugged Coding Berbasis Computational Thinking terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SD

Indri Masti, Hisny Fajrussalam, Afridha Laily Alindra — Fri, 06 Nov 2026 00:00:00 +0000

Rendahnya tingkat kemampuan berpikir kritis matematis siswa sekolah dasar menunjukkan pentingnya strategi pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui pengalaman pembelajaran yang bermakna. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh integrasi aktivitas unplugged coding berbasis Computational Thinking terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa sekolah dasar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain Nonequivalent Control Group Design yang melibatkan 50 siswa kelas IV SDN 02 Nagri Kaler. Instrumen penelitian berupa tes uraian kemampuan berpikir kritis matematis pada materi pecahan yang telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Data dianalisis menggunakan uji Mann–Whitney U dan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi aktivitas unplugged coding berbasis Computational Thinking berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa (p < 0,001), dengan peningkatan kemampuan pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Temuan ini memperluas bukti empiris mengenai implementasi aktivitas unplugged coding berbasis Computational Thinking dalam pembelajaran matematika sekolah dasar serta menegaskan efektivitasnya sebagai strategi pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa.

Artificial Intelligence-Assisted Colonoscopy for the Early Detection of Colorectal Neoplasia: A Systematic Review of Randomised Controlled Trials

OK Yulizal, Dandy Daffa Anwar, Christina J.R Esmeralda Lumantobing — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

This systematic review aimed to evaluate randomized controlled trials comparing artificial intelligence (AI)-assisted colonoscopy with standard colonoscopy for the detection of colorectal neoplasia and to assess the direction, magnitude, and consistency of effects across detection outcomes. Two independent reviewers searched PubMed/MEDLINE, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Scopus, and Web of Science from database inception through July 2026. They independently screened records, extracted data, and assessed the risk of bias using the Cochrane Risk of Bias 2 (RoB 2) tool. Randomized controlled trials involving adults that compared real-time computer-aided detection (CADe), with or without computer-aided diagnosis (CADx), against standard or sham-assisted colonoscopy were eligible for inclusion. Findings were synthesized narratively according to outcome domains, and the certainty of evidence was assessed using the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) approach. A quantitative meta-analysis was not performed because of clinical and methodological heterogeneity. Thirteen randomized controlled trials involving more than 12,000 participants were included, encompassing parallel-group and tandem designs and several commercially available CADe systems. The adenoma detection rate (ADR) was higher with CADe in most parallel-group trials, with statistically significant improvements observed in seven of ten trials and nonsignificant differences in the remaining three. Representative effect estimates included a risk ratio (RR) of 1.30 (95% confidence interval [CI], 1.14–1.45) and an adjusted odds ratio (aOR) of 1.47 (95% CI, 1.21–1.78). The mean number of adenomas detected per colonoscopy (APC) was consistently higher with CADe. In two tandem colonoscopy trials, the adenoma miss rate (AMR) was lower with CADe, including a reported rate of 15.5% versus 32.4% (aOR, 0.38; 95% CI, 0.23–0.62). However, the effects of CADe on advanced adenoma detection and sessile serrated lesion detection were less consistent.

Sistem Deteksi Dini Kredit Bermasalah Menggunakan Algoritma Random Forest dan Pendekatan Explainable AI

Theorema Fosheca Chaidir, Heni Sulistiani — Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0000

Tingginya risiko kredit bermasalah di sektor perbankan mendorong kebutuhan akan sistem prediksi yang tidak sekadar akurat, tetapi juga mampu memberikan penjelasan atas setiap keputusan yang dihasilkan. Penelitian ini membangun sistem deteksi dini kredit bermasalah menggunakan pendekatan Kuantitatif Prediktif berbasis algoritma Random Forest yang diintegrasikan dengan metode Explainable AI (XAI). Dataset yang digunakan terdiri dari 12.500 record simulasi dengan distribusi 76,0% kredit lancar dan 24,0% kredit bermasalah, mencakup lima variabel: riwayat pembayaran, pendapatan bulanan, jumlah pinjaman, lama kredit, dan rasio utang (DTI). Setelah proses oversampling pada data latih, model dioptimasi menggunakan Grid Search 10-fold dengan ruang pencarian n_estimators ? {100,200,300,400}, max_depth ? {5,10,15,None}, min_samples_split ? {2,5,10}, dan max_features ? {'sqrt','log2'}. Konfigurasi terbaik yang diperoleh adalah n_estimators=300, max_depth=10, min_samples_split=5, max_features='sqrt'. Pengujian terhadap 2.500 sdata uji menghasilkan akurasi 96,40%, precision 91,52%, recall 93,66%, F1-Score 92,57%, dan ROC-AUC 0,9938, mengungguli Naive Bayes, Logistic Regression, dan Decision Tree. Analisis feature importance mengidentifikasi riwayat pembayaran (0,6223) sebagai variabel paling dominan, diikuti rasio utang (0,2070). Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi Random Forest dan XAI mampu menghasilkan sistem prediksi yang akurat sekaligus dapat dijelaskan kepada pemangku kepentingan keuangan.

Determining Solutions to Supply Chain Disruptions in Construction Projects: A Case Study of the Physical Construction of Padat Karya Flats Phase II

Ahmad Ainun Najib, Bambang Endro Yuwono, Fahmy Hermawan, Ade Okvianti Irlan — Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

Supply chain disruptions pose significant challenges to construction projects by delaying material procurement, increasing costs, and adversely affecting project performance. However, limited research has systematically identified and prioritized effective mitigation strategies. This study aimed to identify the internal and external factors contributing to supply chain disruptions and determine priority solutions and adaptive strategies for contractors involved in the Phase II Construction Project of the Padat Karya Flats in the Special Capital Region of Jakarta (Daerah Khusus Ibukota Jakarta, DKI Jakarta), Indonesia. A mixed-methods case study approach integrating qualitative and quantitative analyses was employed. Data were obtained from project procurement records, monthly progress reports, and meeting minutes covering January to June 2026. The data were analyzed using Pareto analysis, focus group discussions (FGDs), the Analytic Hierarchy Process (AHP), strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) analysis, Cartesian quadrant analysis, and stakeholder mapping. The findings identified geopolitical factors (21.62%), exchange rate fluctuations (20.27%), increases in raw material prices (17.57%), material shortages (9.46%), and financial disruptions (8.11%) as the primary causes of supply chain disruptions. The AHP results identified procurement strategy as the highest-priority criterion (41.62%), while integrated procurement systems (32%) and procurement diversification (31%) emerged as the leading strategic alternatives. The SWOT analysis identified procurement diversification as the preferred strategy, with a total score of 3.82 and a position in Quadrant I, indicating favorable conditions for implementing a proactive strategy. These findings suggest that supplier diversification, supported by integrated procurement systems and strengthened internal procurement policies, could enhance supply chain resilience, minimize procurement risks, and improve contractor adaptability to disruptions in construction projects.

Aksesibilitas Layanan, Literasi Administrasi, dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud

Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0000

Administrasi kependudukan di wilayah perbatasan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh kemampuan warga memahami dan menavigasi sistem administrasi. Penelitian ini menganalisis pengaruh aksesibilitas layanan dan literasi administrasi terhadap kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori cross-sectional yang melibatkan 100 responden di Kecamatan Melonguane, Lirung, dan Kalongan. Data dikumpulkan pada Mei sampai Juli 2026 dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan hierarchical component model dua tahap. Hasil menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (B = 0,352; p < 0,001), sedangkan literasi administrasi menunjukkan pengaruh yang lebih kuat (B = 0,439; p < 0,001). Kedua konstruk secara bersama-sama menjelaskan 42,9% variasi kepemilikan dokumen (R² = 0,429). Secara deskriptif, akses digital dan literasi digital administratif merupakan dimensi yang relatif paling lemah, sementara kelengkapan dokumen dasar berada pada kondisi yang lebih baik. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan administrasi kependudukan di wilayah kepulauan-perbatasan memerlukan integrasi antara perluasan akses layanan dan peningkatan kapasitas administratif warga, khususnya melalui pendampingan digital dan pemutakhiran data secara proaktif.

The Application of in Absentia in Tax Crimes and Fair Trial Standards: A PRISMA-Based Systematic Literature Review Contextualized in Supreme Court Decision No. 4811 K/Pid.Sus/2024

Paduanta Hutahayan, Diding Rahmat — Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0000

The application of in absentia proceedings in tax crime cases raises significant normative concerns, as it involves balancing effective tax law enforcement with the protection of defendants' rights in criminal proceedings. Previous studies have examined trials in absentia, fair trial standards, due process, defense rights, and evidentiary issues in tax-related offenses. However, these discussions have remained fragmented and have rarely been synthesized within a comprehensive evaluative framework specifically addressing tax crime cases. This study aimed to systematically synthesize the legal principles governing in absentia proceedings, standards for protecting defendants' rights, and their application to special criminal offenses, particularly tax crimes, while contextualizing the analysis within Indonesian Supreme Court Decision No. 4811 K/Pid.Sus/2024. The study employed a systematic literature review guided by the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) framework, examining Scopus-indexed articles selected through identification, screening, eligibility assessment, and inclusion, followed by a thematic legal synthesis. The findings indicated that in absentia proceedings could be justified only as an exceptional procedural mechanism when supported by a clear legal basis, effective notification, a knowing and voluntary waiver of the right to be present, adequate legal representation, meaningful access to evidence, and effective mechanisms for challenging or reviewing judicial decisions. In tax crime cases, these procedural safeguards were particularly important because evidentiary proceedings often involved complex technical documentation and specialized financial information, potentially creating procedural imbalances between the prosecution and the defendant. The study underscored the importance of strengthening normative and procedural safeguards to ensure that tax law enforcement remained consistent with fair trial guarantees, due process requirements, and the principles of the rule of law.

Self-Examination of The Oral Cavity as A Strategy for Awareness and Help-Seeking Behavior in Oral Cancer: Implications for The Betel Quid Chewing Community in Papua

Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

Oral cancer remains a major public health concern, particularly among populations exposed to tobacco, alcohol, smokeless tobacco products, and areca nut. Mouth self-examination (MSE) is a simple approach that enables individuals to recognize oral abnormalities; however, its effectiveness as a stand-alone screening method remains uncertain. This review aimed to synthesize evidence on MSE for the early detection of oral cancer and oral potentially malignant disorders (OPMDs), distinguish its diagnostic performance from its potential to improve awareness and help-seeking behavior, and assess its relevance to betel quid-chewing communities in Papua, Indonesia. A structured narrative literature review was conducted using PubMed/MEDLINE and authoritative scientific sources. Systematic reviews, meta-analyses, randomized controlled trials, diagnostic accuracy studies, Indonesian epidemiological studies, and recommendations from the International Agency for Research on Cancer (IARC) were prioritized. Evidence was synthesized across diagnostic performance, awareness and behavioral outcomes, professional oral examination, and areca nut exposure. Diagnostic studies reported low and variable MSE sensitivity, ranging from 8.6% to 43%, with one study reporting 0% sensitivity for OPMDs in a high-risk Indigenous population. In contrast, educational interventions incorporating MSE improved knowledge, awareness, self-efficacy, intentions, and self-examination practices. Professional oral examination demonstrated better diagnostic performance, with pooled sensitivity and specificity estimates of approximately 71% and 85%, respectively. Indonesian evidence indicated a substantial burden of OPMDs and strong associations with betel quid exposure, including findings from West Papua. Therefore, MSE should not be recommended as a stand-alone screening method but may serve as a complementary strategy for improving oral health literacy and encouraging timely help-seeking behavior. In Papua, oral self-examination initiatives, including SAMURI, could be culturally adapted and integrated with risk-factor education, professional oral examinations, and accessible referral pathways.

Effectiveness of Oral and Vaginal Progesterone for The Prevention of Preterm Birth: A Systematic Review and Meta-Analysis

Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

This systematic review and meta-analysis aimed to compare the effectiveness of oral and vaginal progesterone in preventing spontaneous preterm birth (sPTB). Relevant electronic databases were searched for studies published between January 2000 and May 2025, following the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2020) guidelines. Randomized controlled trials (RCTs) and observational studies evaluating oral micronized progesterone, vaginal progesterone, or intramuscular 17?-hydroxyprogesterone caproate (17-OHPC) for preterm birth prevention in high-risk pregnancies were considered for inclusion. The risk of bias was assessed using the Cochrane Risk of Bias 2 (RoB 2) tool for randomized trials and the Newcastle–Ottawa Scale (NOS) for eligible observational studies. Pooled risk ratios (RRs) were calculated using the Mantel–Haenszel fixed-effect model in Review Manager (RevMan) version 5.4.1. Funnel plots were used to explore potential publication bias. Twenty-five studies, comprising 21 double-blind RCTs, three comparative cohort studies, and one cross-sectional study, included 7,045 pregnant women at increased risk of preterm birth due to a history of preterm birth, a short cervix, or twin gestation. Progesterone treatment was initiated between 14 and 24 weeks of gestation. The pooled findings did not demonstrate a statistically significant reduction in preterm birth with oral or vaginal progesterone across the included populations. Differences in baseline risk, pregnancy characteristics, progesterone formulations, and study methodologies may have contributed to the observed findings. Although progesterone plays a physiological role in maintaining uterine quiescence and cervical function, the clinical effectiveness of progesterone supplementation may vary according to patient characteristics, particularly cervical length. Vaginal progesterone may offer benefits for selected patients with a short cervix; however, the available findings do not support a generalized conclusion that all progesterone formulations or routes of administration significantly reduce spontaneous preterm birth.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Adaptasi Kontekstual dalam Pencegahan Kekerasan Remaja Berbasis Komunitas: Studi Kasus Eksploratif di Manggarai, Jakarta

Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000

Kekerasan remaja berbasis kelompok merupakan persoalan multilevel yang memerlukan respons lintas keluarga, komunitas, institusi pendidikan, dan aparat keamanan. Penelitian ini mengeksplorasi perubahan kebutuhan komunitas, jangkauan kelompok sasaran, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kebutuhan adaptasi dalam pelaksanaan program pencegahan tawuran di Manggarai, Jakarta. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif eksploratif. Social Ecological Model (SEM) digunakan sebagai lensa teoretis utama untuk memahami posisi faktor dan aktor pada berbagai tingkat ekologis, sedangkan literatur collaborative governance, stakeholder engagement, contextual fit, dan implementation adaptation digunakan untuk membantu menafsirkan dinamika implementasi. Data kualitatif dari pemberitaan media mengenai riwayat tawuran di Manggarai dan observasi lapangan dianalisis secara tematik, sedangkan data demografis terbatas dari pretest digunakan sebagai informasi pendukung untuk memeriksa jangkauan peserta. Analisis menunjukkan tiga pola utama, yaitu, perubahan persepsi terhadap prioritas masalah keamanan menurut aparat, peserta aktual yang didominasi orang dewasa meskipun remaja merupakan sasaran utama, serta peran gatekeeper lokal yang membuka akses sekaligus ikut membentuk komposisi peserta. Catatan pretest yang tersedia tidak mencakup kelompok sasaran remaja usia 13-18 tahun. Temuan menunjukkan bahwa implementasi program komunitas perlu menilai kembali relevansi masalah, keterjangkauan dan representasi sasaran, fungsi stakeholder, serta kesesuaian intervensi ketika muncul perubahan atau informasi baru selama implementasi.